DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penggunaan SiLPA BLUD, Mekanisme Penggunaan SiLPA BLUD, Mekanisme Penggunaan SiLPA BLUD, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4751) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6. 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Da.erah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada rna.syarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas lrielaksan-ahan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
10.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek.
11.Derisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran.
8.::jnaab]:t ppper=:eoL£:at :eaup¥£¥anDoaeL:Tm¥:i,.:e::¥J:untn_y:1 ^qi:1:n_8_i?_t_P=¥.P__:e:ap zal
12.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13.Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
14.Pembiayaan BLUD merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. BAB 11 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

(1)SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(3)SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(4)Pemanfataari SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pasal 3

(1)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(2)Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD untuk selanjutnya di tampung dalam Perda Perubahan APBD atau bagi pemerintah da.erah yang telah menetapkan Perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(3)Kriteria kondisi mendesak sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a, program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran beljalan ; dan/atau
1. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB ILL

TATA CARA PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya. I:aLporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nncian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanjanya.

(3)SiLPA BLUD tahun sebelumnya dapat dighnakan dalam -tah`un anggaran beljalan untuk:
1. a.menutupi defisit anggaran;
2. b.mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
3. c.membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
4. d.belanja pegawai;
5. e.belanja barang danjasa; dan
6. f.belanja modal.

BAB IV

PEMBINAAN ATAS PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGCIARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati menunjuk PD yang membidangi urusan Kesehatan melakukan pembinaan teknis kepada BLUD.
(2)Pembinaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
(3)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pengawasan.

Pasal 6

( 1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

(2)Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan SiLPA BLUD dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang meyelanggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan PPKD.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA BLUD dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
(4)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seba.galmana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan pengawasan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD. BABV

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan disungai Raya padatanggal \o fu`.` aoas` ±ifeBURAyA, SUJIWO Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah h Asisten Pemerintahan dan •'E Kesej ahteraan Rakvat Kepala Bagian Hukum tr Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal .... I.I...hah.` ao$9 SEKRE^TARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA ZAM RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN. .29.3.NOMOR ....3.Y.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…