DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA; STANDAR HARGA SATUAN PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa standar harga satuan barang, jasa dan pembiayaan yang jelas dan transparan dapat membantu dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang, Jasa Serta Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG, JASA SERTA PEMBIAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Standar Harga Satuan Barang, Jasa Serta Pembiayaan APBD adalah harga per unit suatu barang, jasa serta pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, balk di tingkat pusat maupun daerah. Harga ini merupakan pedoman untuk menentukan harga tertinggi yang boleh dibayarkan untuk suatu barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu dalam periode waktu tertentu.
7.Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan barang daerah.
8.Elektronik Katalog yang selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyediaan Barang Pemerintah. BAB 11 STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

(1)Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan patokan harga tertinggi yang besarnya sebagai acuan dan pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalaln penyusunan perencanaan kebutuhan barang.
(2)Standar Harga satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak teapisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan, standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
b.prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui jika teljadi kenaikan + harga pasaran;
c.dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian dengan tidak melewati batas tertinggi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
d.Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk keuntungan perusahaan dan biaya ot/erheczcz,.
f.khusus untuk Dinas Pekeljaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman harga belum termasuk pajak pertambahan nilai dan keuntungan; dan
1. 9.Dalam hal terdapat Harga Satuan Barang dan Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya merujuk pada E-Katalog dan standar harga lokal pada produk usaha mikro kecil menengah dan nasional lainnya.

BAB ILL

STANDAR HARGA SATUAN PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 4

Staridar Satuan Harga Pembiayaan APBD meliputi:

a.satuan biaya honorarium;
b.satuan biaya lembur;
c.satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
e.satuan biaya pemeliharaan; dan
f.satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

Pasal 5

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.honorarium pengadaan Barang/Jasa;
b.honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
c.honorarium narasumber/ Pembahas/ Panitia;
d.honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
e.honorarium Pemberi Keterangan Saksi Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara;
f.honorarium rohaniawan;
1. 9.honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil;
h.honorarium Tim Penyusun LJurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Webstte;
i.honorarium penyelenggara ujian;
j.honorarium penukisan Butir soal;
k.honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; I. honorarium panitia seleksi Terbuka Jabatan pimpinan Tinggi pratama; in. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
n.honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah; dan
o.honorarium petugas pendukung.

Pasal 6

( 1) Honorarium narasumber/ pembahas/ panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada narasumber/pembahas/panitia yang berasal dari:

a.Iuar PD penyelenggara atau masyarakat; dan
b.dalam PD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/ atau masyarakat.

(2)Dalam hal narasumber/pembahas/panitia berasal dari PD penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas/ panita.

Pasal 7

( 1 ) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon 11, Pejabat Eselon Ill, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(2)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat Eselon 11 menerima honorarium paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan;
2. b.Pejabat Eselon Ill menerima honorarium paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan; dan
3. c.Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima honorarium paling banyak 5 (lima) kali dalam sebulan.
(3)Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah.
(4)Batasan jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.paling banyak 10 (sepuluh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
2. b.paling banyak 7 (tujuh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala PD.

Pasal 8

( 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan satuan sebagai berikut:

a.orang/kegiatan (OK); dan
b.orang/bulan (OB).

(2)Satuan orang/kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan untuk satu kegiatan dan tidak dihitung per hari.
(3)Kegiatan yang menggunakan satuan orang/kegiatan (OK) dibayarkan maksimal sebanyak 3 bulan.
(4)Satuan orang/bulan (08) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk setiap bulan.
(5)Kegiatan yang menggunakan satuan orang/ bulan (08) dibayarkan maksimal sebanyak 12 bulan.
(6)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan beracara di pengadilan dan penyusunan rancangan peraturan daerah. ly ? :,a

Pasal 9

(1)Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan Sekretaris Daerah; dan
3. c.Keputusan Kepala pD.
(3)Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang melibatkan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) , yang hanya melibatkan PD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalaln Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 1 1 Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

a.mempunyai keluaran jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…