DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 26), diubah Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat ( 1b) Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a)

Isi peraturan

Pasal 4A

(1)Kinelja Kinelja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Perhitungan kinerja tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
  1. 1.sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
  2. 2.sampai dengan triwulan Il : 40% (empat puluh perseratus);
  3. 3.sampai dengan triwulan Ill : 70% (tujuh puluh perseratus); dan
  4. 4.sampal dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
2. b.Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 150/o (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan 11;
3. c.Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan 11; dan
4. d.Apabila pada akhir triwulan 11 realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan 11;
5. e.Apabila pada akhir triwulan 11 realisasi kurang dari 40°/o (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan 11 belum dibayarkan pada awal triwulan Ill; I. Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus) , Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  1. 9.Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) , Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
6. h.Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mecapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
7. i.Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan Ill dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
  1. 2.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat ( 1b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagal berikut:

Pasal 6

(1)Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
(1a)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk insentif pemungutan Opsen Pal.ak Kendaraan Bermotor (PKB) dan (ib)Pnps::i[fp;JeguBne£:anal%pNs=:ai::dK=:=ar:=m8°et:£oBrTPK±B±)danopsenA Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebesar 3% (tiga perseratus).
(2)Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. i

3.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan:
1. a.dibawah Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rpl.000.000.000.000,OO (satu triliun) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampe dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
4. d.diatas Rp7.500.000.000.000,00(tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya Pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2a)Besarnya insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a ditetapkan sebesar 50/o (lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinelja tertentu pada jenis pajak yang diperbantukan.
(3)E::al"3yaa}nasterLt)£f#::fkg,e::t:Ta:in=en:£±S:LP=ial=e=::£Toapyos|ge::LLau¥? perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinerja tertentu pada jenis pajak yang diperbantukan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungal Raya padatanggal `6 0u`` 3o9r hoifeuRAyA, Paraf Koordinasi (; r a. i.` reta ris Daera hi th !\ I \A\..;sten Admini§trasi Umum e` Kepala Bagian Hukum t Diundangkan di Sungai Raya :::affiN:±Z:: .our\\....a.a.as IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA KABupATEN KUBu RAyA TAHUN .eea£ NOMOR ..?€.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…