DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1): Bab ini menetapkan berbagai definisi yang relevan, terutama definisi mengenai Pakaian Dinas ASN yang meliputi Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). BAB II: PAKAIAN DINAS (Pasal 2-7): Bab ini merinci jenis, atribut, kelengkapan, dan waktu penggunaan PDH, PDU, dan PDL bagi pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB III: PAKAIAN DINAS PNS (Pasal 8-11): Bab ini mengatur penggunaan PDH Baju Khas Daerah, PDH Hitam Putih, Pakaian Seragam KORPRI, dan Pakaian Seragam Pramuka, termasuk pengadaan dan penggunaan atributnya. BAB IV: PAKAIAN DINAS PPPK (Pasal 12-14): Bab ini secara khusus mengatur jenis dan penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). BAB V: PAKAIAN DINAS JABATAN TERTENTU (Pasal 15): Bab ini mengatur bahwa Pakaian Dinas bagi Jabatan Tertentu (seperti Satpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah. BAB VI: ATRIBUT PAKAIAN DINAS (Pasal 16-24): Bab ini merinci secara detail jenis-jenis atribut (seperti tanda pangkat, papan nama, lencana KORPRI, dan tanda jabatan) serta tata cara penempatan dan penggunaannya. BAB VII: LAIN-LAIN (Pasal 25-27): Bab ini mengatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan sekolah, instansi vertikal, dan instansi lain, serta mengatur larangan dan sanksi. BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 28-29): Bab ini mengatur masa transisi penggunaan pakaian dinas, di mana pengadaan dan penggunaan atribut harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri diundangkan. BAB IX: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 30): Bab ini menyatakan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya FjTomor 5 `T-ahun 2#16 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di LingkungaH Pem€rinta±i Kabupateri Kubu Ra.va b€1um mengakolliedir kebutuhaH organisasi terhadap penggunaaH pakaian dinas dan atribHt pakaiari dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
d.feahwa berdasarkan pertimbafigaH §ehagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati teritang Pakaiari nifias Aparatur Sipil RTegara di Lingkungan Pemerintall Kabupaten Kubu Raya; Merigingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repufelik IHdGnesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kaliffiantali Barat {Lembaran Negaira Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lfmbaran Negara Repiiblik Indonesia Nomor 4751} ;
3.Undang-Undang NTomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lrideliesia Tahun 2014 F{omor 244, Tairibahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang INomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapaH Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NomGr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndaHg- Undang {Lembaran RTegara Republik Indonesia Tahuri 2$23 ENomor 41, Tambahan Lembaran PiT€gara Republik Indonesia Nomor 6856};
4.Undang-Undang RTomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2$23 INc!mGr 141, Tambahan Lembaran _Negara Republik Indonesia Nomor 6897};
5.Peraturan Menteri Dalaffi iNegeri FTolmer 10 Tahun 2024 tent.arig Pakalan Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah D&erah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2$24 NGmor 488}; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL FSEGARA DI LINGKUNGAN PEMEP\IP`TTAH KABUPATEF{ KUBU RAYA. BABE Ketentuan Uffium

Pasal 1

Dalai-n Peraturan Bupati iHi 57alig dimaksud d€iigan: 1+ Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara PemeriHt&han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeriritahan yang menjadi kewenangan Pem€rintah Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyf-at Daerah dalaffi melryelenggarakan urusan pemerintahali }f'ang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pakaian ninas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menurijukkan jdentitas aparatur sipil negara dalam melaksanakari tugas kedinasan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASH adalah profesi bagi pegawai neg€ri sipil dan pegawai pfmerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah$ 7+ Petugas La}ranan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada pen¥elenggai-a pelayanan publik }rang memberikan pelayanan kepada penggLlna layaHari.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakalan Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengari pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 9+ PDH perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian Dinas yang digunakan oleh per&ngkat daerah tertentu.
10.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi kelua.r negeri3 acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan3 pelaritikari jabatan struktural dari pelantikarl pejabat furigsiSnal serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11.Pakaian nina-a Lapangan }7ang selanjutnya di§ingkat PDlj. adalah Pakaian Dinas yarig dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat yang dipakai dalam melak§anakan upacara.

Pasal 2

i 1} ASRE di liligkuflgafl Peffieriflta`n Da€rah wajib Iiieffiakai PakaLian DiI-lag dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini. {2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} bertLijuari ijintuk meriingkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motiTrasi kgrja, kewibawaari serta mewujudkan keseragaman dan ideHtitas ASN+ BAR 11

Pasal 3

Jeni§ Pakaiari Dinas ASRE di lingkungan Pemerintah Daerah meiiput±:

a.PDH; b* PHH Perangkat Daerah Terterltu;
c.PS`L;
d.PDL; €. PDL dan operasional iainnya pada perangkat daerah tertentLE;
f.PDU perangkat daerah terteritu; g+ PDU €amat; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik lndcinesja.

Pasal 4

PDH sehagaimana dimakBud dalaffi Pasal 3 htiruf a terdiri atas:

a.PD.H khaki; b, PDH kemeja putih: daft
a.PDli batik daerahjnasional atau pakaiafl khias daerah.

Pasal 5

{ 1} PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pend€k digunakari oleh pejabat pimpiHan tinggi pratama; dan
b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. {2} PD+H khaki sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} digunakan pada hari Benin dan selasa+ {3} Pe]iggunaan PDH khaki kemej.a lengan pendek bagi ASP+I pria pejabat administrator, pejab&t pens-awas, pejabat pelaksana, dali pejabat fuHgsiorial baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 6

{1} PDI-I kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal q huruf h t€rdiri atas: a.a PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja put]'h lengan pendefa digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

h.PDH kemeja putih lengan pendek diguriakan oleh pejabat administrater* pejabat pengaTfyva§, pejabat pelaksaria, dart pejabat fui-igsisrlal. {2} PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi. {3} PenggtinaLan~ PDH kem_eja ptltih lengan pendek bagi A§RT pria ba.ju dimasukkan ke dalam celaria+ {4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Pasal 7

i 1} PDH batik daerah sgba`gaimana dimaksud. dalam. Pasal 4 huruf € diguna+±ari. oleh ASEN Peffierintah Daerah pada hari kamis. {2} PDH batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hHrHf € digunakan oleh ASFT Pemerintah Daerah pada hari jumat dan pada hari batik HasiQHal setiap taHggal 2 C}ktober. {3} Pakaiafi khas daerah set}agaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 8

Bagi ASIN yang menerapkan 6 (.enam} hari kerja, PDH batik,/tenun/1urik juga digunakan pada hari sabtu,

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu §ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASRT pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat kocSrdinasi dan peringatan hari ulang tahun. Bagiarl Keempat Pakaian Sipil LeHgkap

Pasal 10

{1} PSL sebagEiimana dima¥Ksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Asr¥T di lingkungan Pemerintah Daerah pada:

a.acara keriegaraan;
b.acara resmi;
c.perjalanaH dinas ke lHar negeri;
d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2} PSL untuk ASH laki-1aki berupa jas berwarria gelap, kemeja lengan panjang putihf celana panjang yang belwarna gama dengan jag, dasi, dan sepatu hitam. {3} PSL untuk AS_N perempuan berupa jag berwarna gelap, kemeja putih, rc}k atau celana panjang yang berwarna gama dengan jag, dan sepatu hitam. Eagian Keiima Pakaian Dinas Lapangan Pasal 1 1 PDL gebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digurlaka±i pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…