DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Persiapan Kerja Sama, Penetapan dan Pengadaan Mitra Kerja Sama, Penyusunan Perjanjian Kerja Sama, Pelaksanaan Kerja Sama, Perpanjangan Kerja Sama, Pengakhiran Kerja Sama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UP'I`D adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif ldrus Kabupaten Kubu Raya adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. A, t +
10.Pemimpin BLUD adalah pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kelja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 1 1. Kelja sama BLUD adalah kesepakatan yang dilakukan antara para pimpinan BLUD dengan Pihak ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
12.Pihak lain adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga Pendidikan, Praktek Dokter dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
14.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kubu Raya dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19.Kelja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kolaborasi antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan atau tidak menggunakan barang milik daerah.
20.Kelja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalaln jangka waktu tertentu dalam peningkatan pendapatan daerah.
21.Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
22.Sewa menyewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, balk sekaligus maupun secara berkala.
23.Tim Koordinasi Kelja Sama dan Seleksi Mitra selanjutnya disingkat TKKSSM adalah tim yang dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk membatu Pimpinan BLUD dalam mempersiapkan Kelja Sama BLUD apabila diperlukan dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan.
24.Becmty Contest adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra kelja sama dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran dengan nilai dokumen-dokumen penawaran tersebut.
25.Mitra adalah teman kelja atau pasangan kelja dalam menjalankan usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan pedoman tata cara kelja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuari untuk:

a.memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melaksanakan kelja sama dengan pihak lain; dan
b.memberikan pedoman bagi BLUD dalam hal pengelolaan dan tata cara kelja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

Pelaksanaan kelja sama antara BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

a.efisiensi yaltu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b.efektivitas yaitu kelja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesej ahteraan masyarakat ;
c.sinergi yaltu kelja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
d.saling menguntungkan yaitu pelaksanaan kelja sama harus dapat memberikan keuntungan ;
e.kesepakatan bersama yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kelja Sama;
f.itikad baik yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sarna;
1. 9.persamaan kedudukan yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum ba.gi para pihak yang melakukan kelja sama;
h.transparasi yaitu adanya keterbukaan dalam kelja sama;
i.keadilan yaitu adanya persalnaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kelja sama; dan
j.kepastian hukum yaitu bahwa kelja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kelja sama. BAB 11 PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 5

(1)BLUD dapat melakukan kelja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kelja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa./inisiatif BLUD atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kelja sama dengan BLUD mengenai objek tertentu .
(3)Kelja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
(4)Tujuan BLUD melakukan kelja sama dengan pihak lain adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD;
2. b.memberikan nilai tambah bagi BLUD;
3. c.memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD; a 1t I
4. d.memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
5. e.memanfaatkan dan/atau mengoptimalkan aset BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
6. f.meningkatkan pendapatan BLUD; dan
  1. 9.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
(5)Pelaksanaan kelja salna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk peljanjian antara Pemimpin BLUD dengan mitra kelja sama.
(6)Pimpinan BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan ker].a sama yang dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(7)Tembusan laporan sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan perangkat daerah yang mempunyal tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Bentuk kelja sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk peljanjian kelja sama ya.ng meliputi:
1. a.KSO;dan
2. b.Pemanfaatan barang milik daerah.
(2)KS0 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 7

( 1) KSo penyediaan barang/jasa, meliputi penyediaan:

a.alat kesehatan;
b.bahan penunjang diagnostik;
c.gas medis; dan
d.pengembangan sumber daya manusia dan penelitian.

(2)Selain KSO penyediaan barang/jasa sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan KSO penyediaan barang atau jasa lainnya.

Pasal 8

( 1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

(2)Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.
(3)Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
(4)Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya kerekening kas BLUD.
(5)Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pasal 9

Bentuk kelja sama barang milik daerah berupa.:

a.Sewa Barang Milik Daerah; dan/atau
b.KSP Barang Milik Daerah.

Pasal 10

(1)Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tujuan:
1. a.mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang;
3. c.mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah; dan
4. d.penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengggaraan pemerintahan daerah.
(2)Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani pebanjian dan dapat diperpanjang.
(3)Sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang.
(4)Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan kerekening Kas BLUD.
(5)Terhadap mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan.
(1)KSP barang milik daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalaln rarigka:
1. a.mengoptimalkan daya guna dan basil guna barang milik daerah; dan/atau
2. b.meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
(2)Jangka waktu KSP barang milik daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani peljanjian dan dapat diperpanjang.
(3)Pemilihan mitra KSp dilakukan secara tender.
(4)Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Has BLUD.
(5)Tata cara pelaksanaan KSP barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)KSP barang milik daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang.

Pasal 12

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:

a.sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan/ a.tau
b.selaln tanah dan/atau bangunan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…