DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini mendefinisikan istilah-istilah penting dan menetapkan tujuan Peraturan Bupati untuk mewujudkan tertib ukur, perlindungan konsumen, dan pelaku usaha yang profesional. BAB II Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang: Bab ini mengatur jenis dan golongan UTTP yang wajib atau dibebaskan dari Tera/Tera Ulang, tempat penyelenggaraan (dalam/luar kantor), jenis-jenis tanda Tera, dan jangka waktu berlakunya Tera. BAB III Kewajiban dan Larangan: Bab ini menetapkan kewajiban setiap pengguna UTTP untuk melakukan tera dan/atau tera ulang serta merinci larangan-larangan terkait penggunaan UTTP yang bertanda batal atau yang menyimpang. BAB IV Pengawasan Metrologi Legal: Bab ini mengatur lingkup Pengawasan Metrologi Legal yang meliputi UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukur, serta tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Kemetrologian. BAB V Peran Serta Masyarakat: Bab ini mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Metrologi Legal melalui penyampaian informasi dan/atau pengaduan. BAB VI Ketentuan Lain-Lain: Bab ini mengatur mengenai tindak lanjut terhadap UTTP yang mengalami kerusakan ringan (diperbaiki dan disahkan kembali) atau yang tidak memenuhi syarat (dimusnahkan). BAB VII Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal di Daerah.
5.Tera adalah suatu kegiatan menaridai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
6.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang telah ditera.
7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlen8kapannya yang selanjutnya disebut UTI`P adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
8.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukhan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10.Alat Timbang adalah alat yang diperuntulckan atau dipakal bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakal sebagal pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
13.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14.Pengawas Kemetrologian adalah pegawal negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
15.Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
16.Pegawai Yang Berhak adalah aparatur sipil negara yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan alat Perlengkapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.terwujudnya tertib ukur yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ;
b.terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
c.terwujudnya kegiatan perdagangan yang tertib ukur. BAB 11 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA UIANG

Pasal 3

(1)UTTP meliputi setiap peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
(2)Jenis UTTP sebagalmana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.alat ukur pan].ang;
2. b.takaran;
3. c.tangki ukur tetap silinder tegak bahan bakar minyak;
4. d.timbangan ban berjalan;
5. e.timbangan pengecek dan penyortir;
6. f.timbangan elektronik kelas ll, Ill, dan Illl (termasuk timbangan jembatan kapasitas paling berat 80 (delapan puluh) ton);
  1. 9.timbangan pegas;
7. h.timbangan cepat;
8. i.timbangan cepat meja;
9. j.neraca;
10. k.dacin;
  1. 1.timbangan milisimal; in. timbangan sentisimal;
11. n.timbangan desimal;
12. o.timbangan meja;
13. p.pompa ukur bahan bakar minyak;
14. q.meter arus bahan bakar minyak; dan
15. r.anak timbangan.

Pasal 4

(1)U'ITp digolongkan menjadi:
1. a.UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang;
2. b.UTrp yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
3. c.U'ITP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
(2)UTTp yang wajib Tera dan wajib Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi semua jenis UTrp yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
1. a.kepentingan umum; b, usaha;
2. c.menyerahkan atau menerima barang;
3. d.menentukan pungutan atau upah;
4. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
5. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(3)UTTpyang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi UTI`P yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
(4)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, adalah UTrp yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 5

(1)Tempat penyelenggaraan Tera dan Tera ulang dapat dilakukan di:
1. a.dalam kantor UFTD Metrologi Legal; dan
2. b.Iuar kantor UFTD Metrologi legal;
  1. 1.tempat Sidang Tera Ulang (STU); dan
  2. 2.tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP.
(2)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dalam kantor sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemilik UTTP membawa UITP ke kantor UPI`D Metrologi legal.
(3)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor di tempat Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan dengan membuka pelayanan Tera dan Tera Ulang di tempat tertentu untuk mendekatkan pelayanan.
(4)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor di tempat kedudukan atau tempat operasional UITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 , dilakukan dengan mendatangi Ump atas permohonan secara tertulis dari pemilik UITP kepada kepala UFyl`D Metrologi Legal.
(5)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor di tempat kedudukan atau tempat operasional UITP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 2 dengan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Biaya kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan Tera dan Tera ulang Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Jenis-jenis tanda Tera meliputi:
1. a.tanda sah;
2. b.tanda batal;
3. c.tandajaminan;
4. d.tanda daerah; dan /atau
5. e.tanda pegawai yang Berhak.
(2)Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada UTI`P yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
(3)Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
(4)Tandajaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu UTTp yang sudah disahkan, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
(5)Tanda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibubuhkan atau dipasang pada UT'I`P untuk mengetahui Unit Metrologi Legal yang melakutan Tera atau Tera Ulang.
(6)Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada UTIT untuk mengetahui Pegawai yang Berhak yang telah melakukan Tera atau Tera Ulang.

Pasal 7

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTI`P diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Pasal 8

(1)Jangka Waktu berlakunya Tanda Sah pada Tera dan Tera Ulang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tera Ulang dapat dilakukan sebelum habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sendiri atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ILL

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap pengguna UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Pasal 10

Setiap pengguna UTI`P wajib menyediakan standar ukuran, bahan penguji, tenaga bantuan dan tenaga teknisi serta ruangan kerja. Pasal 1 1 Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

a.U'ITp yang bertanda batal; A .A t 7
b.UTI`P yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau kedua-duanya;
c.U'ITp yang tanda teranya rusak;
d.UTrp yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
e.UITP yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilal yang seharusnya diizinkan berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 12

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

a.UTTp yang bertanda tera batal;
b.UITP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau kedua-duanya; dan
c.UTrp yang tandajaminannya rusak.

BAB IV

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 13

Pengawasan Metrologi Legal meliputi:

a.pengawasan UTTP;
b.pengawasan BDKT; dan
c.pengawasan satuan ukur.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…