DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; SISTEMATIKA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 202 6; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jarigka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasirikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kelja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4.Pembangunari Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 1apangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. 6. 7. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025- 2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaltu tahun 2026.
10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RKP Tahun 2026, Rencana Kelja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2026, memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Tahun 2026, yang dilaksanakan larigsung oleh Perangkat Daerah.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya terwujudnya RPJMD Tahun 2025-2029;
2. b.mengefektifkan pemanfaatan potensi Perangkat Daerah secara maksimal, efisien dan efektif;
3. c.menjadi kerangka acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan perangkatnya dalam menyusun prograln dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
4. d.sebagai instrument penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam mengukur efektifitas pelaksanaan tugas.
(3)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman dalam menyusun RKA. BAB 11 SISTEMATIRA

Pasal 3

(1)Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Hasil Evaluasi Renja perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. c.BAB III Tujuan dari sasaran perangkat Daerah;
4. d.BAB IV Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah; dan
5. e.BAB V Penutup.
(2)Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tangga| £@ 1t^\t aoas BUPATI KUBU RAYA, Paraf Koordinasi fj r=-: : : r cJ t a r i s D a e r a h A •: r J.:` n .r3 ,i: r c i I: a n o in i a n d a n OIL;1'-} ,1'` ,=Jrl :"i-,,3n fy` : \: =^ :1 a. : ,.3 8, a g i a n H u k u in B:::dt=ggkgkg.afg£]Swi`nqgrj¥sRaya IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA ZAM RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUNxpS NOMOR .i.1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4? TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 PENJABARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAII TAHUN 2026

1.Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
3.Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
4.Satuari polisi pamong praja Kabupaten Kubu Raya;
5.Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6.Dinas sosial Kabupaten Kubu Raya;
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
8.Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Kubu Raya;
9.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
12.Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
16.Dinas Kepemudaan, 01ahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
18.Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
19.Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
20.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
21.Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
22.Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
23.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
24.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
25.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
26.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
27.Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
28.Kecamatan Sungai Raya;
29.Kecamatan Kuala Mandor B;
30.Kecamatan sungai Ambawang;
31.Kecamatan Terentang;
32.Kecamatan Batu Ampar;
33.Kecamatan Kubu;
34.Kecamatan Rasau Jaya;
35.Kecamatan Teluk pakedai;
36.Kecamatan Sungai Kakap; dari
37.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya. 4 BUPATI KUBU RA¥A, \

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jarigka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasirikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kelja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4.Pembangunari Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 1apangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. 6. 7. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025- 2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaltu tahun 2026.
10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RKP Tahun 2026, Rencana Kelja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2026, memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Tahun 2026, yang dilaksanakan larigsung oleh Perangkat Daerah.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya terwujudnya RPJMD Tahun 2025-2029;
2. b.mengefektifkan pemanfaatan potensi Perangkat Daerah secara maksimal, efisien dan efektif;
3. c.menjadi kerangka acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan perangkatnya dalam menyusun prograln dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
4. d.sebagai instrument penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam mengukur efektifitas pelaksanaan tugas.
(3)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman dalam menyusun RKA. BAB 11 SISTEMATIRA

Pasal 3

(1)Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Hasil Evaluasi Renja perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. c.BAB III Tujuan dari sasaran perangkat Daerah;
4. d.BAB IV Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah; dan
5. e.BAB V Penutup.
(2)Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

1.Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
3.Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
4.Satuari polisi pamong praja Kabupaten Kubu Raya;
5.Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6.Dinas sosial Kabupaten Kubu Raya;
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
8.Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Kubu Raya;
9.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
12.Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
16.Dinas Kepemudaan, 01ahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
18.Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
19.Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
20.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
21.Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
22.Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
23.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
24.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
25.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
26.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
27.Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
28.Kecamatan Sungai Raya;
29.Kecamatan Kuala Mandor B;
30.Kecamatan sungai Ambawang;
31.Kecamatan Terentang;
32.Kecamatan Batu Ampar;
33.Kecamatan Kubu;
34.Kecamatan Rasau Jaya;
35.Kecamatan Teluk pakedai;
36.Kecamatan Sungai Kakap; dari
37.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya. 4 BUPATI KUBU RA¥A, \