DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MUATAN ANALISIS STANDAR BEIANJA; JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA; PENERAPAN ANALISIS STANDAR BEIANJA; KE'I`ENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6.Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 8. 9. unit kelja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit/ Sub kegiatan masing-masing SKPD.
10.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.
11.Pengendali Belanja /cost c!n.L/er/ merupakan faktor-fcktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.
12.Belanja Tetap acx cost/ adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinelja suatu kegiatan.
13.Belanja Variabel /I;an.czb!e cost/ adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai perubahan volume dan atau target kinelja suatu kegiatan.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan disusunkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk:

a.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
b.memberikan informasi dan pedoman penganggaran belanja bagi seluruh SKPD;
c.memberikan pedoman pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistis serta mampu mengatur dan mengukur Batasan tertinggi suatu belanja pada setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD;
d.memberikan kemudahan bagi TAPD untuk melakukan pembahasan RKA- SKPD; dan
e.memberikan kemudahan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD. BAB 11 MUATAN ANALISIS STANDAR BEIANJA

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

a.deskripsi Kegiatan;
b.Pengendali Belanja;
c.satuan pengendali Belanja Tetap;
d.satuan pengendali Belanja variabel;
e.persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja; dan
f.batasan alokasi objek Belanja.

Pasal 5

(1)Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/grup Kegiatan karakteristik yang mempunyai karakteristik sama. \ i i
(2)Pemberian nana Kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu Kegiatan.

Pasal 7

(1)Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target Kinelja suatu kegiatan berubah-ubah.
(2)Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya volume/target Kinelja suatu kegiatan.
(3)Besarnya nilai Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurud d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk setiap Kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume Kegiatan.

Pasal 9

(1)Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besamya belanja total dari suatu kegiatan yang temasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
(2)Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 10

(1)Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/ grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
(2)Proporsi rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan besaran maksimal I.umlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
(3)Rincian objek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh diluar dari rincian objek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(4)SKPD dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
(5)SKPD dapat menganggarkan melebihi jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek, dengan syaratjumlah objek belan].a dan induk dari rincian objek belanja tidak melebihi dari jumlah rupiah yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)SKPD dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jumlah rupiah melebihi dari yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
(1)Jenis Analisis standar Belanja, meliputi:
1. a.ASB 001 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. b.ASB 002 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. c.ASB 003 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. d.ASB 004 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5. e.ASB 005 -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
6. f.ASB 006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinelja SKPD;
  1. 9.ASB 007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. h.ASB 008 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ;
8. i.ASB 009 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
9. j.ASB 010 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD ;
10. k.ASB 011 -Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; I. ASB 012 -Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; in. ASB 013 -Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD;
11. n.ASB 014 -Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawal; dan
12. o.ASB 015 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Deskripsi kegiatan dan mama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( I) dan ayat (2) serta Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BEIANJA

Pasal 12

(1)Setiap SKPD dalam menyusun rencana kegiatan yang telah ada standar belanja harus mengacu pada ASB.
(2)Penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menggunakan satu ASB.
(3)Apabila kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kelja pemerintah daerah terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu ASB setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD. BABV KE'I`ENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1)Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD belum dapat disetarakan dalam ASB, Kepala SKPD mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja dicermati kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh TAPD.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…