DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; SURAT KETETAPAN PAJAK; SURAT TAGIHAN PAJAK; TATA CARA PENAGIHAN; KEDALUWARSA PENAGIHAN; PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK; KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PALJAK; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN; KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA; KERJA SAMA OFTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK; KEWAJIBAN BAGI PEUABAT YANG BERWENANG TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5 i:::i#:a= Pue:;:nt;:]akN°B::ri5 dTaanhuRnetf8:31 t5::=ch8?ft ` (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104); MEMUTUSRAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6.Pejabat adalah Pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
8.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9.Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan tz7 perundang-undangan perpajakan.
12.Kuasa Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Kuasa adalah orang yang menerima kuasa dari wajib pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban wajib pajak.
13.Pejabat Pembuat A]cta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
14.Pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan Penjualan barang secara lelang.
15.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimp ari , menyetorkan , menatau s ahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bapenda.
16.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17.Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan Daerah.
18.Badan adalah sekumpulari orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nana dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 1embaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
20.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
22.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah batas tertentu sebagainana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakam pemerintah.
24.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpaj akan daerahnya.
25.Kantor Pertanahan adalah unit kelja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
26.Bank dan/atau Bendahara Penerima adalah pihak yang ditunjuk menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
27.Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28.Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah atau harga yang digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPIT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPIT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Paja}{ yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
36.pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-1ampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesualan antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
40.Kahar Ulorce mcz/.etJrle) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian , atau tidak tepat waktu.
41.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
42.Pengurangan adalah mengurangi sebagian jumlah pajak daerah yang seharusnya wajib dibayar oleh wajib pajak yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
43.Keringanan adalah meringankan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak daerah dengan cara mengangsur atau memberikan kelonggaran/ perpanjangan waktu tanpa mengurangi besaran pajak daerah yang harus dibayar yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
44.Pembebasan adalah membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak daerah berdasarkan ketentuan perundangundangan atau karena kebijakan daerah yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
45.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
46.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenalkan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak.
48.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
49.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
51.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.
52.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tu].uan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. BAB 11 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemindahan hak karena:
  1. 1.Jual beli;
  2. 2.Tukar menukar;
  3. 3.Hibah;
  4. 4.Hibah wasiat;
  5. 5.Waris;
  6. 6.Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; A i, I `
  7. 7.Peniisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.Penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.Penggabungan usaha; 1 1. Peleburan usaha;
  11. 12.Pemekaran usaha; atau
  12. 13.Hadiah; dan
2. b.Pemindahan hak karena:
  1. 1.Kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.Diluar pelepasan hak.
(3)Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Hak milik;
2. b.Hak guna usaha;
3. c.Hak guna bangunan;
4. d.Hak pakai;
5. e.Hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.Hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan:
1. a.untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagal barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;.
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal batik;
5. e.oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan mama;
6. f.oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
  1. 9.oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
7. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
(2)Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual beli; A fr. ;
2. b.nilal pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun teljadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilal perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Besamya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,OO (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Kubu Raya tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan obj.ek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) .

Pasal 5

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 50/o (lima persen).

Pasal 6

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau ayat (6) , dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :

a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- A ¢ inenukar, ~hibah, hibah wasiat, pemasuukan` dalam perseroan --at-au .fy badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekarari usaha, dan/atau hadiah;
c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
1. 9.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3)Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan peljanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual ben adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

BAB ILL

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 8

(1)Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak Atas Tanah dan/atau Bangunan disebut sebagai wajib pajak atau subjek pajak harus mendaftarkan perolehan hak Atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh kepada Bapenda untuk ditetapkan sebagai objek BPHTB.
(2)Wajib pajak atau subjek pajak mendaftarkan objek pajak BPHTB Atas Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/Notaris, Subjek Pajak/kuasanya dan Pejabat Lelang/Kantor Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendaftaran perolehan hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagainana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari pemindahan Hak dilakukan oleh PPAT/ Notaris;
2. b.pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari pemberian Hak Baru Atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Subjek Pajak atau Kuasanya;
3. c.pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari hasil lelang Atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Pejabat Lelang atau Kantor lelang;
4. d.pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari pemberian waris Atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Subjek Pajak atau Kuasanya; dan
5. e.pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari Hibah Wasiat Atas Tanah dan/ atau Barigunan dilakukan oleh PPAT/ Notaris.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak BPHTB untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri menghitung, mengisi, dan menandatangani SSPD BPHTB serta membayar sendiri BPHTB pada bank yang ditunjuk dan melaporkan pajak yang terutang melalui PPAT atau Notaris memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SSPD BPHTB.
(2)Pejabat pembuat akta tanah atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara menandatangani SSPD BPHTB.
(3)Penyediaan formulir sspD BPHTB diselenggarakan oleh Bapenda.
(4)SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
1. a.mengambil sendiri di TPPD;
2. b.dikirim oleh petugas Bapenda; atau
3. c.mengakses dengan sistem daring.
(5)Wajib Pajak mendaftarkan formulir SSPD BPHTB ke Bapenda disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
(6)Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk Pemilik tanah selaku penjual;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk Pembeli;
3. c.fotokopi sertifikat Tanah;
4. d.fotokopi Surat Ukur/Peta Bidang dari BPN (untuk pendaftaran sertifikat baru) ;
5. e.surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
6. f.kwitansi Jual Beli;
  1. 9.mengisi F`ormulir Pernyataan Jual Beli disertai Meterai;
7. h.fotokopi Sppr PBB-P2 tahun berjalan dan SITS PBB-P2 (Bukti Lunas PBB);
8. i.gambar sket Irokasi Tanah dan/atau Bangunan;
9. j.foto objek Tanah dan/atau Bangunan (tampak depan dan samping kiri dan kanan) terkini;
10. k.fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (untuk perolehan hak karena hibah) ; I. fotokopi SK Penghapusan Barang Milik Daerah/Negara untuk perolehan hak dari fasilitas/ aset pemerintah) ; in. mengisi formulir SSPD BPHTB; dan
11. n.mengisi fomulir pernyataan harga pasar dengan bermeterai.

Pasal 10

Dokumen persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) yang berasal dari lelang, dilengkapi dengan:

a.fotokopi sertifikat Tanah;
b.fotokopi kartu tanda penduduk Pemenang Lelang;
c.fotokopi Risalah Lelang;
d.fotokopi Kwitansi Pelunasan Lelang;
e.fotokopi SPIT PBB-P2 dan STTS PBB-P2 (Bukti Lunas PBB);
f.gambar sket Lokasi Tanah dan/atau Bangunan;
1. 9.foto Objek Tanah dan/atau Bangunan; dan
h.mengisi formulir SSPD BPHTB.

(1)Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan.
(2)Wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
(3)SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
(4)Pembayaran atau pelunasan BPHTB telah sah apabila wajib pajak menerima dokumen bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD BPHTB yang telah dicap lunas BPHTB oleh Bank atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa struk pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
(6)pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(7)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(8)Pembayaran BPHTB dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(9)Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Kas Daerah.
(10)Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilal perolehan objek Pajak.
(11)Jika pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana pada ayat (5) dilaksanakan melebihi tahun pembelian atas objek maka nilai perolehan objek pajak dinilai sesuai harga transaksi atau NJOP.
(12)Dalam hal teljadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
1. a.jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
2. b.jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
(13)Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)dan ayat (12) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…