DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini memuat definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, termasuk Daerah, Bupati, dan BLUD Puskesmas. BAB II sampai BAB V (Tidak seluruhnya terlihat): Bab-bab ini secara umum mengatur aspek operasional, struktur organisasi, keuangan, dan/atau kepegawaian BLUD Puskesmas. Implied from Pasal 23: Bab ini secara spesifik mengatur ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai profesional lainnya di Puskesmas. BAB VI Pembinaan: Bab ini menetapkan bahwa pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, sementara pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. BAB VII Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pejabat lalnnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selaln pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan

h.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesual dengan kewenangannya.

(2)Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14

(1)Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
3. c.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  1. 9.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaari pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.
(4)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 15

(1)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. d.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasion dan pelayanan di bidangnya.
(3)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaltan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB ILL

PROSEDUR KERJA

Pasal 16

(1)Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapalan tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
(3)Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagailnana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan.

Pasal 17

(1)Selain memiliki hubungan kelja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya mayarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerj anya sebagai j ejaring Puskesmas.
(2)Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
(3)Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/ atau rujukan di bidang upaya Kesehatan.
(4)Hubungan kelja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkalt lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
(5)Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) sampal dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 18

(1)Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2)Laporan kineq.a sebagainana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan, kinerja keuangan dan manajemen Puskesmas.
(3)Kepala dinas kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalaln rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
(4)Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap Puskesmas wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur ::ba%aftiekr£#et;uamin kualitas peiayanan BLUD Puskesmas, Bupati menetapkarfal standar pelayanan minimal BLUD Puskesmas;

b.standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Puskesmas;
c.standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan; dan
d.standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. 1.jenis pelayanan;
2. 2.proses pelayanan;
3. 3.waktu pelayanan; dan
4. 4.kompetensi pemberi pelayanan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN F`UNGSI

Pasal 20

Puskesmas dalam kegiatan operasionalnya mengembangkan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan. Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah Puskesmas; dan
b.penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah Puskesmas.

(3)Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program intemsip dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga Puskesmas;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. BABV PENGELOLAAN SUMBER DAYA Pasal 2 1
(1)Sumber daya manusia puskesmas terdiri atas:
1. a.pejabat pengelola; dan
2. b.pegawai.
(2)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kineq.a umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian pelayanan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.

Pasal 22

(1)Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berasal dari:
1. a.pegawal negeri sipil; dan/atau
2. b.pegawal pemerintah dengan perjanjian kelja,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarigan.
(2)BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) dari profesional lainnya.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesual kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. ::fn8sanal
(4)Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(5)Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(6)Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kelja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 24

(1)Pembinaan teknis puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pembinaan Keuangan Puskesmas oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan disungai Raya pada tanggal 0 S€?LeHt>or 9aas` ffiuRAyA, SUJIWO Paraf Koordinasi S a k r a t a r I s D a `? r a h A/ A;,sii,rh ,I: t F `1j`Lluni, I.,:(J3.,-.jZ ,,t,,., .-i . , a iL , .,,t Kepala Bagian Hukum ly, Diundangkan di Sungal Raya pada tanggal ....€ .... fepteuber sooS` SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA YUSRAN BERITA D IZAM ERAH RABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ....?9.??. NOMOR..SP.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…