DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rpl.981.640.638.283,64 berkurang sebesar Rpl4.651.217.819,37 sehingga menjadi Rpl.966.989.420.464,2

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belan].a Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rpl.981.640.638.283,64 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen) berkurang sebesar Rpl4.651.217.819,37 (empat belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga tujuh sen), sehingga menjadi Rpl.966.989.420.464,27 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah dua tujuh sen) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp270.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp 330.470.752,63 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah enam tiga sen) sehingga menjadi Rp 270.834.016.886,27 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah dua tujuh sen) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rpl9.121.200.317,77 (sembilan belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tujuh tujuh sen) sehingga menjadi Rpl98.142.750.702,67 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah enam tujuh sen).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp8.230.000.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp54.557.686.904,60 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas mpiah enam sen) bertambah sebesar Rp368.442.165,40 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp4.278.046.183,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rpl0.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga men].adi Rp 13.855.533.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rpl9.121.200.317,77 (sembilan belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tujuh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rpl98.142.750.702,67 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tujuri ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah enam tujuh sen) yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak sarang burung walet;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  1. 9.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. h.Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
8. i.Opsen pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. j.Opsen Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.168.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.168.000.000,OO (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron.
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp77.600.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl30.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) .
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rpl31.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(5)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.306.400.000,00 (dua miliar tiga ratus enarn juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.306.400.000,OO (dua miliar tiga ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi RpO,OO (nol rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rpl7.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rpl7.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).
(7)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp54.496.000.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp23.496.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).
(8)Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.380.000.000,OO (dua miliar tiga ratus delapan puluh ].uta rupiah) sehingga menjadi Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
(9)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan Rp85.121.109.285,44 (delapan puluh miliar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rp3.421.109.285,44 (tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah empat empat sen) sehingga menjadi Rp81.700.000.000,OO (delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman semula direncanakan sebesar Rp24.733.573.727,44 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah empat empat sen) bertambah sebesar Rp266.426.272,56 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima enam sen) sehingga menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
2. b.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik semula direncanakan sebesar Rp49.787.535.558,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.387.535.558,OO (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp46.400.000.000,OO (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);
3. c.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan semula direncanakan sebesar Rpl.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rpl .800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
4. d.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir semula direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,OO (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. e.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan semula direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
6. f.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu semula direncanakan sebesar Rp2.461.350.322,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.461.350.322,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
  1. 9.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa permalnan ketangkasan semula direncanakan Rp2.525.891.730,00 (dua miliar lima ratus dua puluh limajuta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.525.891.730,00 (dua miliar lima ratus dua puluh limajuta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
7. h.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Panti Pijat dan Pijat Refleksi semula direncanakan Rp55.557.120,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.557.120,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah); dan
8. i.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa distkotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa semula direncanakan Rp457.200.828,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga men].adi Rp457.200.828,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). ( 10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp27.935.705.699,OO (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.715.708.967,67 (tiga miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah enam tujuh sen) sehingga menjadi Rp31.651.414.666,67 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam tujuh sen). ( 11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp27.021.336.036,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh enaln rupiah) bertambah sebesar Rp4.000.000.000,OO (empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp31.021.336.036,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp8.230.000.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp54.557.686.904,60 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) yang terdiri atas:
1. a.retribusi].asa umum;
2. b.retribusijasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp40.046.794.930,60 (empat puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.680.000.000,OO (sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp49.726.794.930,60 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) yang terdiri atas:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan semula direncanakan sebesar Rp37.176.794.930,60 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp46.176.794.930,60 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen);
2. b.retribusi pelayanan persampahan/kebersihan semula direncanakan sebesar Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,OO (tiga miliar rupiah);
3. c.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiab); dan
4. d.retribusi pelayanan pasar semula direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula direncanakan sebesar Rp210.000.000,OO (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp260.000.000,OO (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi pemakaian kekayaan daerah semula direncanakan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
2. b.retribusi pelayanan kepelabuhanan semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.070.891.974,00 (enam miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp 1 .500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.570.891.974,OO (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.retribusi Persetujuan Bangunan Gedung semula direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,OO (enam miliar rupiah) berkurang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,OO (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. b.retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) semula direncanakan sebesar Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) .

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp368.442.165,40 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp4.278.046.183,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

(1)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah Rplo.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rpl3.855.533.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan denda pajak Daerah;
3. c.pendapatan dari pengembalian; dan
4. d.pendapatan BLUD.
(2)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.323.752.561,OO (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.323.752.561,OO (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
(3)Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp678.551.630,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp678.551.630,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan denda pajak restoran semula direncanakan sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh limajuta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tu].uh rupiah);
2. b.pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya semula direncanakan sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
3. c.pendapatan denda pajak sarang burung walet semula direncanakan sebesar Rp754.362,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp754.362,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
4. d.pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan semula direncanakan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); dan
5. e.Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula direncanakan sebesar Rp631.749.511,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp631.749.511,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
(4)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rpl0.853.228.905,OO (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tigajuta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rpl0.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tigajuta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
(5)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi RpO,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rpl.711.137.092.150,00 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rpl4.981.688.572,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rpl.696.155.403.578,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh lima I.uta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 1.655.717.972.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rpl4.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl .640.819.945.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.danadesa;
2. b.dana insentif fiskal; dan
3. c.dana perimbangan.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rpl33.321.470.000,OO (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rpl33.321.470.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tu].uh puluh ribu rupiah).
(3)Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.046.356.000,OO (tujuh miliar empat puluh ena juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah seb6sar-RpO,00 (no rupiah) sehingga menjadi Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat pulul enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
(4)Dana -perimbangan sebag-aimana dimaksud -pad; ayat (1) huruf c semula i direncanakan sebesar Rpl.515.350.146.000,OO (satu triliun lima ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rpl4.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl.500.452.119.000,00 (satu triliun lima ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula direncanakan sebesar Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. b.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula direncanakan sebesar Rp986.569.997.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.926.008.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp976.643.989.000,OO (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
3. c.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula direncanakan sebesar Rp215.473.080.000,00 (dua ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.302.619.000,OO (lima miliar tiga ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp210.170.461.000,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
4. d.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non F`isik semula direncanakan sebesar Rp254.763.279.000,OO (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp330.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp255.093.879.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Pasal 1 1 Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula direncanakan sebesar Rp55.419.120.150,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp83.661.572,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga men].adi Rp55.335.458.578,OO (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh limajuta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rpl.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satujuta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) bertambah sebesar Rp43.556.533.314,13 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi Rp2.035.297.921.674,20 (dua triliun tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh sen) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanjamodal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rpl.435.126.168.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen) berkurang sebesar Rp3.966.395.760,27 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua tujuh sen) sehingga menjadi Rpl .431.159.772.324,64 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan ].uta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam empat sen), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang danjasa;
c.belanjabunga;
d.belanjahibah; dan
e.belanja bantuan sosial.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…