DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2025

Nomor: 65
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; SUSUNAN ORGANISASI SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH; INF`RASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL; FORUM KOORDINASI KERJA PRODUSEN DATA DAERAH DAN WALIDATA DAERAH; KERJA SAMA; PERAN MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, BADAN USAHA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH; MONITORING DAN EVALUASI; INSENTIF` DAN DISINSENTIF`; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ken.a Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 101); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kubu Raya.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
11.Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IIG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
12.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data spasial.
13.Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
14.Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
15.Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
16.Komite Pengarah adalah kelompok penasehat yang membuat keputusan terarah pada berbagai proyek organisasi.
17.Produsen Data Daerah adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
18.Walidata Daerah adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG di Simpul Jaringan.
19.Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
20.Tenaga Operator SIG Daerah adalah unit kerja yang melaksanakan koreksi, validasi, konfirmasi, pemutakhiran dan pelaporan DG dan IG.
21.Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman mandalam di bidang tertentu.
22.Forum Satu Data Kubu Raya adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya.
23.Forum Koordinasi Ken.a Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah adalah wadah komunikasi antara Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dalam pembahasan penyelenggaraan IG.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur susunan organisasi dan tata kerja yang efektif, efisien, dan terintegrasi dalam pengelolaan data dan IG di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.mewujudkan struktur organisasi yang jelas, terintegrasi, dan berfungsi optimal dalam mendukung tata kelola data dan IG;
b.mengatur tata kerja yang mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit dalam Simpul JIGD; dan
c.menyediakan mekanisme operasional yang menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan aksesibilitas data dan IG untuk mendukung pembangunan Daerah. BAB 11 SUSUNAN ORGANISASI SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan IGT dilaksanakan melalui simpul JIGD.
(2)Susunan organisasi Simpul |JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Komite pengarah;
2. b.ketua;
3. c.wakilketua;
4. d.Produsen Data Daerah;
5. e.Walidata Daerah; dan
6. f.Walidata pendukung.
(3)Susunan organisasi Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Komite Pengarah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a beranggotakan:
1. a.Bupati, dan Wakil Bupati;
2. b.pimpinan instansi/1embaga vertikal; dan
3. c.tenaga ahli/pakar/praktisi/lembaga.
(2)Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberi arahan penyelenggaraan Simpul JIGD.
(3)Komite Pengarah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan pengelolaan Simpul JIGD.
(3)Dalam melaksanakan tugas, Ketua Simpul JIGD dibantu oleh Sekretariat.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
(5)Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
(2)Wakil ketua sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari;
2. b.menggantikan Ketua dalam hal ketidakhadiran atau berhalangan; dan
3. c.melaporkan perkembangan kegiatan kepada Ketua secara berkala.

Pasal 8

(1)Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tenaga Operator SIG Daerah.
(3)Tenaga Operator SIG Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jabatan fungsional surveyor pemetaan atau tenaga lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian.
(2)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan validitas DG yang dikelola dalam Simpul JIGD.
(3)Walidata Daerah dalaln melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
(4)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ILL

INF`RASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 10

(1)IIG Daerah diselenggarakan melalui:
1. a.kebijakan;
2. b.kelembagaan;
3. c.teknologi;
4. d.standar DG dan IG; dan
5. e.sumber daya manusia.
(2)Pelaksanaan IIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Simpul JIGD menyelenggarakan Forum Koordinasi Kerja Produsen Data Daerah dan Walidata.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.mengatur prosedur penyelenggaraan manajemen DG dan IGT;
2. b.identifikasi kebutuhan DG dan IGT;
3. c.menyepakati substansi DG dan IGT;
4. d.mengesahkan hasil verifikasi DG dan IGT yang dihasilkan Produsen Data Daerah sebelum disebarluaskan;
5. e.menyamakan persepsi tentang DG dan IGT antar sektor;
6. f.meningkatkan komitmen Produsen Data Daerah dalam menyediakan DG dan IGT yang berkualitas, efektif dan efisien; dan
  1. 9.mendorong Pemanfaatan DG dan IGT untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menyepakati:
7. a.daftar rincian IG yang dihasilkan dari kesepakatan antara Produsen Data Daerah, Walidata Daerah dan Wali Data Pendukung; dan
8. b.prosedur operasional standar mengenai penyelenggaraan IG.
(5)Daftar rincian IG yang dimaksud pada ayat 4 huruf a merupakan kumpulan DG dan IGT Produsen Data Daerah yang akan disepakati.
(6)Forum Koordinasi Kerja Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Forum Satu Data Kubu Raya. BABV KERJA SAMA

BAB IV

FORUM KOORDINASI KERJA PRODUSEN DATA DAERAH DAN WALIDATA DAERAH Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IGT.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
(3)Tata cara pelaksanaan kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…