DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata cara validasi dan konfirmasi status Wajib Pajak

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenarigan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.
6.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSW-P adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikarl layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan KSWP.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.merLingkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
2. b.mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
b.tata cara pelaksanaan KSWP.

(1)BAB 11 JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP sebagai berikut:

a.Bidang pendidikan:
1. 1.Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. 2.Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat;
3. 3.Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat; dan
4. 4.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Kesehatan:
5. 1.Izin pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;
6. 2.Izin Apotek;
7. 3.Izin Toko obat;
8. 4.Izin Toko Alat Kesehatan;
9. 5.Izin Operasional Klinik;
10. 6.Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
11. 7.Izin Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 (satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; dan
12. 8.Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
c.Bidang Lingkungan:
1. 1.Izin Lingkungan;
2. 2.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. 3.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
4. 4.Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. 8.Izin pembuangan limbah cair;
d.Bidang Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang:
1. 1.Persetujuan Bangunan Gedung; 2 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung;
2. 3.Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha; dan
3. 4.Izin usaha Jasa Konstruksi;
e.Bidang Tenaga Kelja: Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Izin Pendaurulangan sampah / pengolahan sampah ; Pengangkutan sampah dan Pemrosesan Akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan 1 . Izin I,embaga Pelatihan Tenaga Kelja; Perdagangan: Surat Izin Usaha Perdagangan; Tanda Daftar Gudang; Izin Toko Swalayan; dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan a dan C;
1. 9.Bidang perindustrian:
2. 1.Izin usaha Industri;
h.Bidang Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
1. 1.Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
i.Bidang perhubungan:
1. 1.Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. 2.Izin trayek;
3. 3.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

4.Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha; dan
5.Izin Bengkel;

j.Bidang petemakan:
1. 1.Izin usaha petemakan;
2. 2.Izin usaha obat Hewan;
3. 3.Pendaftaran Usaha Petemakan;
4. 4.Izin Rumah potong Hewan;
5. 5.Izin Praktek Dokter Hewan;
6. 6.Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan; dan
7. 7.Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Temak Ruminsia dan Babi;
k.Bidang pertanian:
1. 1.Pendaftaran usaha Pertanian Tanaman Pangan Hortikultural;
2. 2.Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Benih;
3. 3.Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Bibit;
4. 4.Izin Kios Sarana FToduksi (SAPRODI) Pupuk dan Pestisida;
5. 5.Izin Usaha Penggilingan Padi (Besar dan Kecil); dan
6. 6.Izin Distributor; I. Bidang pariwisata:
7. 1.Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk semuajenis usaha; in. Bidang Pendapatan Daerah:
8. 1.Izin Penyelenggaraan Reklame;
9. 2.Izin usaha Hiburan;
10. 3.Izin Usaha Restoran; dan
11. 4.Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Kos;
n.Bidang perikanan:
1. 1.Izin di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam daerah;
2. 2.Tanda Daftar Perikanan untuk Nelayan Kecil (ukuran paling besar 10 GT); dan
3. 3.Surat Izin Penangkapan lkan;
o.Bidang perkebunan:
1. 1.Izin Budidaya Tanaman Perkebunan; dan
2. 2.Izin usaha perkebunan;
p.Bidang Tata Ruang:
1. 1.Izin Lokasi; dan
2. 2.Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang. Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid balk untuk pajak pusat dan/atau pal.ak daerah. Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) untuk :iee]£yp=m=npnet:£Lnd=dp]e:gnann:£eB:]edrL:handankesehatanyangdilckukan^

BAB ILL

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
(2)Wajib Pajak dinyatakan valid apabila sudah memenuhi ketentuan perpajakan yang dapat diketahui melalui sistem aplikasi KSWP.
(3)
(4)
(1)Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid maka harus melakukan konfirmasikeKantorPelayananPajakPratamadan/atauBAPENDAuntuk melakukan pembayaran agar layanan publik yang diajukan dapat dilanjutkan. Format Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

DPMFTSP melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2)KSWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sisteminformasipadaDirektoratJenderalPajakatauaplikasiyangtelah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. b.sistem informasi pada BAPENDA yang dapat diakses secara langsung oleh DPMPTSP.

Pasal 7

Alur pelayanan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 8

(1)Pembinaan KSWP dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Barat dan 13APENDA dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. BABV

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor45Tabun2020tentangTataCaraPelaksanaanKonrirmasiStatusWajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 10 €et,ruck 9oes` invfA,A EEE ENJABAT BUPATI KUBU L2fro tsYARIF KAMARUZAMAN Diundangkan di pada tanggal Pnaygo®s DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN P.??.f NOMOR . . .0. . LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 0 TAHUN2025 TENTANG TATA CARA PBLAKS ANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK A. FORMAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak berdasarkan data pada sistem lnformasi Direktorat Jenderal Pajak dan SISMIOP BAPENDA Kab. Kubu Raya, maka disampaikan bahwa Wajib Pajak: Nama NPWP Alanat Status Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP KUBU RAYA untuk Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. A iiE \

a.ALUR PELAYANAN KSWP ALUR PELAYANAN KSWP PEMOHON FRONT OFFICE(FO)DPMPTSP KPP/BPPRD PengajuanPermohonanPerizinan I F`O Infomasi II Menyampaikan - MendapatkanNPWP/NPWPD-Melakukanvalidasi-Memprintoutbasilvalidasi Validasi KSWPmelaluisistemaplikasi Vahid ak Valid PenomoranMenerimaSistemVafidasi Ti I Form PengajuanPembayaran F`OLanjutProsesPelayanan Bukti LunasBayar 5:::dt=8gg..il;.:I¢#9.?.:?a?.a SEKRETARIS YUSRA BERITA D +ENJAIATBUPATIKUBURAYA,A tealhi \SYARIF RAMARUZAMAN \ DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NIZAM ERAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN .€.9.ee. NOMOR ..8..

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…