DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa nomenklatur jabatan dan kelas jabatan diperlukan dalam pembagian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.bahwa dengan penentuan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan diharapkan tercapai keselarasan beban kerja dengan kompensasi yang diterima sehingga terwujud Aparatur Sipil Negara yang profesional;
c.bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 49) berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagairnana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peneta pan Kelas J abatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

1.Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; BUPATI KUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menirnbang JABATANDANKELASJABATANAPARATURSIPILNEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH TENTANG PERATURANBUPATIKUDUS NOMOR22 TAHUN2025 PROVINS!JAWATENGAH BUPATI KUDUS SALINAN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 1

KETENTUANUMUM BABI PERATURANBUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH.

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); MEMUTUSKAN: 2 Menetapkan
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, ctiangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kudus.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pu blik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu.
14.Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalarn rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalarn rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalarn hal tingkat kesulitan dan, tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan ctigunakan sebagai dasar penggajian. 3

(1)Evaluasi Jabatan dilakukan pada setiap Jabatan ASN untuk menetapkan Kelas Jabatan;
(2)Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor, yang terdiri dari:
1. a.faktor evaluasi jabatan struktural; dan
2. b.faktor evaluasi jabatan fungsional.

Pasal 5

BABIII PELAKSANAANEVALUASIJABATAN Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan evalusi jabatan; dan
b.penetapan jabatan dan kelas jabatan;

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.Klasifikasi dan Pemeringkatan Jabatan yang digunakan sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
b.Dasar komponen dalam perhitungan dan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan; dan
c.Penataan dan pengembangan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menetapkan J abatan dan Kelas J abatan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

17.EvaluasiJabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. 4 Sistem evaluasi faktor jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari 9 (sembilan)faktor, meliputi:

a.pengetahuan dan keahlian;
b.pengawasan penyelia;
c.pedoman atau panduan kerja;
d.kompleksitas pekerjaan;
e.ruang lingkup dan dampak tugas;
f.hubungan personal yang harus dilakukan;
g.tujuan hubungan;
h.persyaratan atau tuntutan fisik; dan
1. 1.lingkungan kerja. Faktor evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas 6 (enam) faktor, meliputi:
a.ruang lingkup dan dampak program;
b.pengaturan organisasi;
c.wewenang penyelia dan manajerial;
d.hu bungan personal yang dilakukan;
e.kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
f.kondisi lain dan situasi khusus.

Pasal 8

Evaluasi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.menyusun peta jabatan;
b.menyusun informasi faktor jabatan;
c.menentukan skor/nilaijabatan; dan
d.menetapkan Kelas Jabatan.

Pasal 6

(3)Evaluasi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal:
1. a.terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
2. b.terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab Pegawai ASN; dan
3. c.hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan. 5
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibantu oleh Tim Evaluasi Jabatan pada perangkat daerah.
(2)Tim Evaluasi Jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah;

Pasal 11

(1)Dalarn rangka pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 1) dibentuk Tim Evaluasi Jabatan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tu gas:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. c.merumuskan nilai dan Kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah;
4. d.melaksanakan penyusunan Dokumen di Evaluasi Jabatan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
5. e.melakukan koreksi terhadap data Evaluasi Jabatan; dan
6. f.melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan.
(3)Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Hasil Evaluasi Jabatan ASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selanjutnya dimohonkan validasi dan persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi.

Pasal 10

Hasil Evaluasi Jabatan ASNterdiri atas:

a.rekapitulasi KelasJabatan dan Persediaan Pegawai;
b.daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
c.daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, KelasJabatan, dan Persediaan Pegawai;
d.tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural; dan
e.tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan La.inn ya.

Pasal 12

6 Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…