DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan, Persyaratan Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan, Besaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus;

c.bahwa untuk memberikan pedoman, landasan hukum dan mewujudkan akuntabilitas penganggaran dan pengelolaan keuangan, maka diperlukan pengaturannya;
b.bahwa untuk mendorong terwujudnya Guru yang berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta berperan dalam mencerdaskan masyarakat Daerah, perlu memberikan apresiasi dan dukungan kebijakan dalam bentuk pemberian tunjangan peningkatan kesejahteraan bagi Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu didukung dengan tersedianya Guru yang berkinerja baik; Menimbang BUPATI KUDUS, DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMBERIANTUNJANGAN PENINGKATANKESEJAHTERAAN BAGI GURU SWASTA DI KABUPATEN KUDUS TENTANG PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR 2.7 TAHUN J.();;i. '7 BUPATIKUDUS PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. 5.Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
6. 6.Guru Swasta adalah tenaga pendidik yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Kudus serta belum/tidak menjadi guru Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan keagamaan.
7. 7.Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur pendidikan formal berbentuk Tam.an Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat, maupun non formal berbentuk Kelompok Bermain, Ta.man Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan Anak U sia Dini sejenis.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undarig- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856); 2 Menetapkan

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Swasta;
2. b.meningkatkan mutu dan derajat pendidikan di Daerah; dan
3. c.meningkatkan kinerja dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya bagi peserta didik. ( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati im untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan di Daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU SWASTA DI DAERAH.

Pasal 2

8.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
9.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berbentuk Madrasah Diniyah Takrniliyah, Taman Pendidikan Al Quran, sekolah minggu/ diakonia dan bentuk lain yang sejenis.
10.Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semuajalur dan jenjang pendidikan.
11.Taman Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an.
12.Sekolah Minggu/Diakonia atau dengan sebutan lain adalah suatu program kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan baik Agama Kristen, Katolik, Budha, Khonghucu, atau Hindu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan seperti pendidik, murid, materi/bahan pelajaran serta proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memberikan pembinaan rohani kepada anak-anak.
13.Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta yang selanjutnya disebut Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan dan sekolah minggu/diakonia atau sebutan lain. 3 ( 1) Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.aktif mengajar pada lembaga pendidikan;
b.tidak menerima tunjangan sertifikasi pendidik;
c.tidak berstatus sebagai:
1. 1.Perangkat Desa;
2. 2.ASN/Calon ASN;
3. 3.Tentara Nasional Indonesia;
4. 4.Polisi Republik Indonesia;
5. 5.pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
6. 6.Pensiunan Tentara Nasional Indonesia; dan

Pasal 5

a.Guru Swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri atas:
1. 1.Guru Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal; dan
2. 2.Guru Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUDsejenis;
b.Guru Swasta pada Pendidikan Dasar yang terdiri atas:
1. 1.Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Ula; dan
2. 2.Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Wustho; dan
c.Guru Swasta pada Pendidikan keagamaan yang terdiri atas:
1. 1.Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah;
2. 2.Guru Taman Pendidikan Al Qur'an; dan
3. 3.Guru Sekolah Minggu/Diakonia atau dengan sebutan lain.

BAB III

PERSYARATANPENERIMATUNJANGAN PEN!NGKATANKESEJAHTERAAN Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan meliputi:

Pasal 4

a.penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
b.persyaratan penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan:
c.besaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
d.hak dan kewajiban; dan
e.tata cara pemberian Kesejahteraan. Pasa.13 4 Kesejahteraan bukan merupakan penghargaan Peningkatan hak, tetapi Tunjangan merupakan berdasarkan:

BAB II

PENERIMATUNJANGAN PENINGKATANKESEJAHTERAAN PeningkatanTunjangan Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 9

(2)Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap bulan. ( 1) Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 8

BAB IV BESARAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat pada bulan berkenaan kepala satuan pendidikan/kepala sekolah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga untuk dihentikan pemberian tunjangan peningkatan kesejah teraannya.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat pada bulan berkenaan kepala satuan pendidikan/kepala sekolah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga untuk dihentikan pemberian tunjangan peningkatan kesejah teraannya.

Pasal 7

Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan tidak diberikan lagi kepada guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila:

a.mengundurkan diri sebagai guru penerima tunjangan kesejahteraan;
b.diberhentikan sebagai guru oleh lembaga pendidikan;
c.pindah/mutasi ke lembaga lain;
d.meninggal dunia; atau
e.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1).

Pasal 6

(2)Dalam ha! Guru Swasta Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan mengajar pada lebih dari 1 (satu) lembaga pendidikan, hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan.

7.Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia;

d.terdaftar sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Daerah Tahun Anggaran 2024;
e.tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
f.terdaftar pada Data Pokok Pendidikan/Sistem lnformasi Manajernen Pendidikan atau terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kudus. 5 BABV HAK DAN KEWAJIBAN Besaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan diberikan sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 10

(3)Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan kriteria:
1. a.jam mengajar dalam 1 (satu) minggu:
  1. 1.Pendidian Anak Usia Dini paling sedikit 10 (sepuluh) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
  2. 2.Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
  3. 3.Diakonia paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
  4. 4.Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah/Ula paling sedikit 14 (empat betas) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 35 (tiga puluh lima) menit; atau
  5. 5.Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Wusto paling sedikit 14 (empat betas) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 40 (empat puluh) menit;
2. b.jumlah murid yang diampu:
  1. 1.Pendidian Anak Usia Dini: a) Usia lahir sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 5 (lima) anak; dan b) Usia di atas 4 (empat) tahun paling sedikit 8 (delapan) anak;
  2. 2.TPQ dan Madin paling sedikit 10 (sepuluh) anak;
  3. 3.Diakonia paling sedikit 5 (lima) anak; atau
  4. 4.Pendidikan Dasar paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(2)Dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a dengan kriteria masa kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun berturut-turut dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dari Satuan Pendidikan.
1. a.dedikasi dan loyalitas; dan
2. b.kinerja. 6
(2)Penyampaian usulan untuk penetapan calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) melalui forum masing-masing di tingkat kecamatan serta diketahui forum masing-masing tingkat kabupaten. ( 1) Usulan penetapan calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Keagamaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 12

(6)Dalam haJ Guru Swasta penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan memberikan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, Pemerin tah Daerah mengeluarkan Guru Swasta tersebut dari penerima tunjangan peningkatan kesejahteraan.
(5)Guru Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.
(4)Materi laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.daftar hadir;
2. b.jadwaJ mengajar;
3. c.materi pembelajaran; dan
4. d.daftar peserta didik yang diampu.
(3)Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 5 (bulan) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
(2)Setiap Guru Swasta yang menerima tunjangan peningkatan kesejahteraan ayat (1) berkewajiban untuk membuat laporan pembelajaran. ( 1) Setiap Guru Swasta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 5 dan PasaJ 9, berhak untuk menerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan. PasaJ 11 7
(3)Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi calon penerima tunjangan Guru swasta:
2. b.mengumpulkan dan memeriksa akurasi dan keabsahan data guru swasta;
3. c.melakukan inventarisasi data dan verifikasi data serta validasi calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
(2)Susunan Tim Verifikasi Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
1. a.Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah;
2. b.Ketua: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Sekretaris: Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; dan
4. d.Anggota terdiri atas unsur:
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
  2. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  3. 3.Kantor Kementerian Agama;
  4. 4.Forum Pendidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya; dan
  5. 5.Perguruan Tinggiyang ditunjuk.
(1)Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…