DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah yang berperan penting dalarn upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
b.bahwa dalarn rangka optimalisasi perencanaan pembangunan, invensi, dan inovasi di daerah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATIKUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menirnbang ORGANISASIDANTATAKERJABADANPERENCANAANPEMBANGUNAN, RISET DANINOVASIDAERAHKABUPATENKUDUS TENTANG PERATURANBUPATIKUDUS NOMOR ,3!2. TAHUN !20.25 BUPATIKUDUS PROVINS!JAWATENGAH SALINAN sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.

Pasal 1

KETENTUANUMUM BABI PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANPERENCANMNPEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASIDAERAHKABUPATENKUDUS. MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686 7);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 262); 2 Menetapkan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 3

(1)Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Sadan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus.
7.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 3

(1)Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. e.Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

a.perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pernbangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
b.penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
c.pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
d.penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
e.pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pernbangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
f.penyelenggaraan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
g.penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNANORGANISASI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 4

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perurnusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
b.pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, um urn dan kepegawaian, hukurn, kehurnasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
c.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
d.pernbinaan dan pernberian dukungan adrninistrasi yang rneliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukurn, kehurnasan, kerurnahtanggaan di lingkup Badan;
e.pengoordinasian pelaksanaan sistern pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokurnentasi di lingkup Badan;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas rnelakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perurnusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta urnurn dan kepegawaian di lingkup Badan.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b rnerupakan unsur pernbantu pirnpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat dipirnpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Bagian Ketiga Sekretariat Kepala Badan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf a rnernpunyai tugas rnernirnpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan se bagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5 Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan.

Pasal 13

( 1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2)Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…