DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria dan Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya;

c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada penduduk miskin perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
b.bahwa bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya harus diberikan secara efektif, selektif, akuntabel, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
a.bahwa dalam rangka memberikan pelindungan sosial kepada penduduk miskin dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; Menimbang BUPATIKUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANPEMBERIAN BANTUANSOSIALYANGTIDAKDAPAT DIRENCANAKANSEBELUMNYA TENTANG PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR 34 TAHUN 202.~ BUPATI KUDUS PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN
1. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. 3.Bupati adalah Bupati Kudus.
3. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan
12.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana.
11.DTKS atau DTSEN adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga untuk menanggulangi kemiskinan dan bantuan sosial.
10.Bantuan untuk Ibu Melahirkan adalah pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada penduduk miskin Kabupaten Kudus yang melahirkan.
9.Bantuan Biaya Pemakaman adalah pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada keluarga atau orang yang merawat penduduk miskin Kabupaten Kudus yang meninggal dunia.
8.Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Bantuan Biaya Pemakaman; dan
2. b.Bantuan untuk Ibu Melahirkan.
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada penduduk miskin di Daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANGPEDOMANPEMBERIAN BANTUANSOSIALYANGTIDAKDAPATDIRENCANAKAN SEBELUMNYA.

Pasal 5

a.Kriteria dan besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya;
b.penganggaran;
c.pelaksanaan dan penatausahaan;
d.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
e.monitoring dan evaluasi.

BAB II

KRITERIADAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAKDAPATDIRENCANAKANSEBELUMNYA Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin tertib administrasi pengelolaan pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Daerah.

Pasal 2

13.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Besaran Bantuan Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebesar Rpl .500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Bantuan Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemulasaran, pemakaman, dan kebutuhan lain terkait pemakaman jenazah.

Pasal 8

Bantuan Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tidak diberikan apabila:

a.meninggal dunia dikarenakan sengaja bunuh diri;
b.meninggal dunia terlibat dalam tindak pidana kejahatan; dan/ atau
c.terdaftar sebagai peserta program jaminan kematian pada Badan Penyelenggara J aminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

a.warga yang meninggal merupakan penduduk di Daerah yang masuk DTKS/DTSEN; dan
b.penerima Bantuan Sosial merupakan:
1. 1.suami atau isteri atau anak kandung penduduk miskin yang meninggal dunia; atau
2. 2.keluarga terdekat atau orang yang merawat dengan dibuktikan surat pemyataan dari yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.

(3)Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan skala prioritas sesuar dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Penyaluran dan/ atau penyerahan Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan pada permintaan tertulis oleh pemohon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

(2)Penganggaran alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dalam APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Bantuan Sosial Berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) dianggarkan dalam Belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…