DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026; BUPATI KUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH KABUPATENKUDUS TAHUN2026 TENTANG PERATURANBUPATIKUDUS NOMOR36 TAHUN2025 BUPATIKUDUS PROVINS!JAWATENGAH SALINAN Mengingat Menimbang

9.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerin tahan yang menj adi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKATDAERAHKABUPATENKUDOSTAHON2026.

14.Peraturan Bupati Kudus Nomor 31Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 31);
13.Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
12.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 262);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264); Menetapkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan KUAdan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RKPDTahun 2026.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. ADI SUSATYO, SH.,MH. Pembina NIP. 19720628 199703 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 36 REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2025 SAM'ANI INTAKORIS ttd. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2025 BUPATI KUDUS, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Daerah berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Di samping itujuga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

1.1. Latar Belakang Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. BABI PENDAHULUAN RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH KABUPATENKUDUSTAHUN2026 LAMPI RAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD dan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 2 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Renja Perangkat Dacrah Kabupatcn Kudus Tahun 2026 adalah untuk mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang mcmuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kincrja Perangkat Daerah. scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Daerah Kabupatcn Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkal Dacrah Kabupaten Kudus;
20.Pcraturan Daerah Kabupatcn Kudus Nomor 11 Tahun 2024 lcntang Rencana Pcmbangunan .Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 2 l. Pcraturan Gubernur .Iawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Dacrah Provinsi .Jawa Tcngah Tahun 2024-2026;
22.Pcraturan Bupat:i Kudus Nornor 10 Tahun 2023 tenlang Rcncana Pcmbangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026; dan
23.Pcraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perncrintah Dacrah Kabupatcn Kudus Tahun 2026. Kudus Nomor 3 Tah un 2016 Lcnlang PcrangkaL Dacrah Kabupalcn Kud us Pcngclolaan Keuangan Daerah;
19.Pcraturan Dacrah Kabupalcn Pembentukan dan Susunan RencanaPelaksanaanPenyusunan, Pcngcndalian, dan Evaluasi Pcmbangunan Daerah Kabupatcn Kudus;
18.Peraturan Dacrah Kabupatcn Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Dacrah dan Rencana Pcrnbangunan .Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pcmbangunan .Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Dacrah Kabupatcn Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tcnlang Tata Cara 3 Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 adalah:

a.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
b.mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; dan
c.mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan. 4 Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 meliputi:
1. 1.Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2026;
2. 2.Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2026;
3. 3.Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun 2026;
4. 4.Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2026;
5. 5.Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2026;
6. 6.Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2026;
7. 7.Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026; Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, dan satuan, pagu indikatif, lokasi per Perangkat Daerah dirangkum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPDKabupaten Kudus Tahun 2026 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah serta usulan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi, maupun anggota legislatif sebagai kompilasi hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah. BABII RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH 5
8. 8.Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun 2026;
9. 9.Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2026;
10. 10.Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2026;
11. 11.Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2026;
12. 12.Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Tahun 2026;
13. 13.Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026;
14. 14.Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2026;
15. 15.Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2026;
16. 16.Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus Tahun 2026; 1 7. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2026;
17. 18.Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Tahun 2026;
18. 19.Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabu paten Kudus Tahun 2026;
19. 20.Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026;
20. 21.Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2026;
21. 22.Rencana Kerja Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2026;
22. 23.Rencana Kerja Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2026;
23. 24.Rencana Kerja Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2026;
24. 25.Rencana Kerja Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2026;
25. 26.Rencana Kerja Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2026;
26. 27.Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2026;
27. 28.Rencana Kerja Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2026;
28. 29.Rencana Kerja Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2026;
29. 30.Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026;
30. 31.Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026;
31. 32.Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026; 6
32. 33.Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus Tahun 2026; dan
33. 34.Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun 2026. 7 SAM'ANI INTAKORIS BUPATI KUDUS, ttd. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu, Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan penguatan kemandirian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif, menuju swasembada pangan serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…