DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 berupa laporan realisasi anggaran. Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Menimbang BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENJABARAN PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TENTANG PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2025 BUPATI KUDUS PRO VINSI JA WA TENGAH SALINAN

b.belanja modal 1) belanja tanah Rp0,00 2) belanja peralatan dan mes in Rpl 11.513.090.177,00 3) belanja gedung dan bangunan Rp91.708.588.305,00 4) belanja j alan, irigasi danjaringan Rp106.385. 768.368,00 5) belanja aset tetap lainnya Rp3.809.129.650,00 6) belanja aset lainnya Rp523.165.480,00 . Rp313.939. 741. 980,00
c.belanja tak terduga Rpl.731.817.300,00 l1 ~r"- Rp908.042.260.046,00 Rp707.708.611.302,00 Rp125.631.408.217,00 Rpl.931.187.500,00 Rpl. 743.313.467 .065,00
1. 2.belanja
a.belanja operasi 1) belanja pegawai 2) belanja barang 3) belanja hibah 4) belanja bantuan sosial Rp550.448.566.434,00 Rpl.741.269.083.867,00 Rp2.291. 717.650.301,00 Laporan realisasi APBDtahun anggaran 2024 terdiri atas:
1. 1.pendapatan
a.pendapatan asli daerah
b.pendapatan transfer jumlah pendapatan

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 1

PENJABARAN ANGGARAN TAHUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ANGGARAN2024. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(2)Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ( 1) Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercan tum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rp208.729.694.652,00. Rp281.048. 700.096,00 Rp0,00 Rp28 l .048. 700.096,00

4.pembiayaan

a.penerimaan
b.pengeluaraan jumlah pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp0,00 Rp2.364.036.655.745,00 Rp72.319.005.444,00 jumlah belanja defisit
1. 3.transfer
a.transfer bagi hasil pendapatan 1) transfer bagi hasil pajak daerah Rpl8.783.145.400,00 2) transfer bagi hasil retribusi daerah Rp2.853.298.000,00
b.transfer bantuan keuangan 1) transfer ban tuan keuangan ke desa Rp283.415.186.000,00 2) transfer bantuan keuangan lainnya .., - .) - ADI SUSATYO, SH.,MH. Pembina Tk.I NIP. 19720628 199703 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BERJTA DAERAR KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 37 REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus pada tanggal 14 Agustus 2025 SAM'ANI INTAKORIS ttd. Ditcta pkan di Kud u s pada tanggal 14 Agusrus 2025 BUPATI KUDUS, Agar sctiap orang mengctahuinya, rncmcriritahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini clengan pcncrnpatannya dalam Serita Dacrah Kabupaicn Kud us. Pcraturan Bupati mt rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Pa sa l 5 - ~ -

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…