DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.493.001.194.597,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar satu juta seratus sernbilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertarnbah sebesar Rp136.252.430.821,00 (seratus tiga puluh enarn miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.629.253.625.418,00 (dua triliun enarn ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah). Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor ). bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATI KUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menetapkan Mengingat Menimbang PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2025 TENT ANG PERATURANBUPATIKUDUS NOMOR38 TAHUN 2025 BUPATI KUDUS PROVINSI JAWATENGAH SALINAN Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp98.104.121.323,00 Rpl 10.625.573.329,00 Rp208. 729 .694.652,00 Rp2.493.001.194.597 ,00 Rp136.252.430.821,00 Rp2.629 .253.625.418,00 Rp2.394.897.073.274,00 Rp25.626.857.492,00 Rp2.420.623.930.766,00
1.semula
2.bertambah jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

b.Belanja Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
c.Pembiayaan Daerah 1.penerimaan pembiayaan a) semula b) bertambah jumlah penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan
1. 2.pengeluaran pembiayaan a) semula b) berkurang jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.493.001.194.597,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar satu juta seratus sernbilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertarnbah sebesar Rp136.252.430.821,00 (seratus tiga puluh enarn miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.629.253.625.418,00 (dua triliun enarn ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Pasal 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penarnbah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas Dae rah. Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok,jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b.Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c.Lampiran III Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah;
d.Lampiran IV Daftar nama penenma, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial;
e.Lampiran V Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan;
f.Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah;
g.Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
h.Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 3

Rp208. 729.694.652,00 Rp0,00 jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan NIP. 19720628 199703 1 003 Pembina ADI SUSATYO, SH.,MH. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 38 REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus, pada tanggal 15 Agustus 2025 SAM'ANI INTAKORIS ttd. Ditetapkan di Kudus, pada tanggal 15 Agustus 2025 BUPATI KUDUS, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…