DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendataan Pekerja Rentan, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan, Peran Serta Pemerintah Desa, Tim Koordinasi, Pembiayaan, Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan kepada pekerja rentan dipandang perlu memberikan jaminan sosial melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Daerah;
b.bahwa untuk memenuhi kebutuhanjaminan sosial kepada pekerja rentan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan J aminan Kematian dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIANBAGI PEKERJA RENTAN MELALUIBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUPATI KUDUS PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS KeLenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
7.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9.Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Peridapatan dan Belanja Desa, dan/ a tau sumber anggaran lain yang sah.
10.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan yang tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah. se bagai unsur yang mem1mpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan

(2)Sasaran Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi Pekerja Rentan dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
2. b.berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usai 65 (enam puluh lima) tahun ketika didaftarkan;
3. c.upah atau penghasilan perbulan di bawah standar upah minimum Daerah;
4. d.kondisi kerja di bawah standar;
5. e.memiliki pekerjaan yang tidak stabil; dan
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja mengoordinasikan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 5

(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelengkap data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang sosial.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 4

a.Pendataan Pekerja Rentan;
b.Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan;
c.Peran Serta Pemerintah Desa;
d.Tim Koordinasi;
e.Pembiayaan; dan
f.Pengawasan. .·.·

BAB II

PENDATAAN PEKERJA RENTAN Ruang Lingkup yang diatur dalarn Peraturan Bupati iru meliputi:

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 2

11.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah mernbayar iuran.

(3)Dalam hal usulan database Pekerja Rentan berasal dari Perangkat Daerah harus terverifikasi oleh pemerintah desa.
(2)Perangkat Dae rah dan kepala desa/ lurah menyampaikan data usulan Pekerja Rentan kepada tim penyusun database Pekerja Rentan.
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusar; pemerintahan di bidang tenaga kerja memberikan surat edaran berupa petunjuk Leknis sebagaimana dirnaksuc dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dan pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 7

(4)Petunjuk teknis pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1.1 paling sedikit rnengatur mengenai kriteria, mekanisme dan format isian.
(3)Tim penyusun database Pekerja Ren tan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
5. e.Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
(1)Mekanisme pendataan Pekerja Rentan dilaksanakan dengan Menyusun petunjuk teknis pendataan.
(2)Petunjuk teknis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh Tim penyusun database Pekerja Ren tan.

Pasal 6

Basis data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

(4)
1. f.memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Hasil Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data Pekerja Rentan di Daerah.
(3)Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mendaftarkan peserta Program JKK dan JKM bagi di Daerah ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(3)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi data calon peserta Program JKK dan JKM berdasarkan basis data Pekerja Rentan, disandingkan dengan data kependudukan dan data kepesertaan pada BPJS Ketenagakerj aan.
(4)Hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Penetapan peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah.
(5)Penetapan peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.
(2)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menetapkan kriteria prioritas penerima program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(1)Pekerja Rentan sebagai peserta Program JKK dan JKM harus masuk basis data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 9

(2)Pelaksanaan program se bagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam rangka pelindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Ren tan.

Pasal 8

(4)Data sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pembaharuan paling lama 3 (tiga) tahun. ( 1) Penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…