menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
Menimbang BUPATI KUDUS, PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR TAHUN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Daerah adalah Kabupaten Kudus. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kudus. 1. 2. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: