DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi; Menimbang BUPATI KUDUS, PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR TAHUN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN
1. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Daerah adalah Kabupaten Kudus. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kudus. 1. 2. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHANMERAHPUTIH. MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 Menetapkan Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembentukan Koperasi;
c.pembentukan satuan tugas;

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati mi untuk:

a.pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 2

5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalarn wilayah kerja kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa a tau yang disebut dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya dise but Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalarn rapat pendirian Koperasi.
10.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
12.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
13.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi mengharnbat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga marnpu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 3

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.

Pasal 5

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBENTUKAN KOPERASI Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 4

d.Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan. 4

(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(3)Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, meliputi:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/ Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
1. a.karakteristik Desa/Kelurahan;
2. b.potensi Desa/Kelurahan; dan
3. c.lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(5)Pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi.
(4)Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi.
(3)Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan Koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan Koperasi; dan
3. c.pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi. 5
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.
(1)Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 8

(4)Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.
(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, minimal meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis bidang dan kegiatan usaha;
  3. 3.modal dasar; dan
  4. 4.keanggotaan awal.
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.

Pasal 7

(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. 6 Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan berusaha, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bagian Kelima Prinsip, Bentuk Kelembagaan Aspek Kebijakan, Perizinan Berusaha, dan Pengelolaan Usaha Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuaijenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) Koperasi dapat melakukan usaha a tau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam Koperasi;
5. e.gerai klinik Desa;
6. f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
7. g.logistik/ distribusi; dan/ a tau
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…