DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingal Menimbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 TENT ANG PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 6 TAHUN 202~ BUPATI KUDUS PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
6.Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026 Nomor 2); Menetapkan

(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu berlaku keten tuan:
1. a.dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
2. b.dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.PPPK Paruh Waktu;
4. d.Bupati dan Wakil Bupati;
5. e.pimpinan dan Anggota DPRD;
6. f.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
7. g.pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 2

7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterirna karena berubahnya penghasilan, kepada yang bcrsangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah;
2. b.PPPK Paruh Waktu dan pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, a tau kelas jabatannya setara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima pada bulan sebelumnya.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggola DPRD.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji Pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan urn um; dan/ atau
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

(1)dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.

Pasal 6

(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 5

BAB III PEMBAYARAN Ketentuan mengenai tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemberian gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN Ketentuan mengenai tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemberian gaji ketiga belas.

Pasal 4

(8)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu meliputi:
1. a.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.Tunjangan Hari Raya secara proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula: (lamanya bulan bekerja sebagai PPPK dan PPPK Paruh Waktu / 12) x penghasilan 1 (satu) bulan.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS rneliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan;
4. d.Tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:
6. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
7. b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

BAB IV PENDANAAN Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(3)Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, maka Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026. ADI SUSATYO, SH.,MH. Pembina Tk.I NIP. 19720628 199703 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, REVLISIANTO SUBEKTI BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ~."NOMOR ~ ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus

12.M&fe-t J.CJ2.h SAM'ANI INTAKORIS ttd. BUPATI KUDUS, Ditetapkan di Kudus
12.MMet 20:ib Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…