DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyaluran BLT DBHCHT, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai basil tembakau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan tam bahan penghasilan kepada buruh pabrik rokok, menggerakkan sektor ekonomi mikro, serta menekan inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
c.bahwa guna tertib adrninistrasi dan kepastian hukum penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok, perlu mengatur petunjuk teknis bantuan langsung tunai yang bersum ber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Kudus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PETUNJUK TEKNIS PENYALURANBANTUANLANGSUNGTUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TENTANG PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR 7 TAHUN J.-0;}..~ BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN

(2)Alokasi anggaran untuk BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT setiap tahun anggaran untuk kegiatan BLT DBHCHT.

Pasal 2

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan Urusan Pemerintahan kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
5.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan/ atau tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Cerutu, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan marketing/ sales/ tenaga pemasar.
6.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang kepada buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. se bagai un sur yang mernirnpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.

BAB II

PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan

(3)Tim Koordinasi BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT;
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
3. c.melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
(2)Dalam hal melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT, Bupati membentuk Tim Koordinasi BLT DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ( 1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.

BAB I

PENDAHULUAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURANBANTUANLANGSUNGTUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU LAMPIRAN PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUANLANGSUNGTUNAI YANG BERSUMBER DARI DANABAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU A. Sasaran dan Besaran

Pasal 5

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis penyaluran BLT DBHCHT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN,EVALUASI,DAN PENGAWASAN BANTUANLANGSUNGTUNAIDANABAGI HASIL CUKAIHASIL TEMBAKAU C. Mekanisme Penyaluran Bantuan Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pasal 4

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi persyaratan sebagai berik'ut:
1. a.bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok di Daerah dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, atau tenaga borongan;
2. b.merupakan penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
3. c.diusulkan oleh Perusahaan Rokok tempatnya bekerja; dan
4. d.tidak menerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

ADI SUSATYO, SH.,MH. Pembina Tk.I NIP. 19720628 199703 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ~Oc1.C. NOMOR 7 REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus pada tanggal SAM'ANI INTAKORIS BUPATI KUDUS, Ditetapkan di Kudus pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP ttd. Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

1.Maksud B. Maksud dan Tujuan Agar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. A. Latar Belakang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pemulihan perekonomian di daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat yang dapat didanai dari anggaran DBHCHT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ a tau buruh pabrik rokok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mengingat karakteristik Kabupaten Kudus adalah sebagai daerah penghasil cukai, pemberian bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan asas keadilan.
1.Sasaran Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang memenuhi persyaratan.
2.Besaran BLT DBHCHTyang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah pemberian BLT DBHCHT selama 1 (satu) tahun ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. B. Pendataan Penerima
1.Sumber Data Sumber data penerima BLT DBHCHTadalah data buruh pabrik rokok yang diusulkan oleh Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2.Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

a.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberitahukan kepada Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus untuk mengusulkan buruh pabrik rokoknya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLTDBHCHT;
b.Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus mengajukan usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus;
c.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT;
d.hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
e.data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati. BABII PELAKSANAANBANTUANLANGSUNG TUNAI DANABAGI HASIL CUKAIHASILTEMBAKAU Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah agar pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.
1. 2.Tujuan 2 Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, clan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Pengawasan Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan. Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati. B. Evaluasi A. Pemantauan
2. 1.data buruh pabrik rokok penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Kudus selaku pemegang Rekening Kas Umum Dacrah;
3. 2.Bank Jateng Cabang Kudus membuatkan rekening virtual account untuk masing-masing perierima BLT DBHCHT;
4. 3.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Daerah;
5. 4.Tim Koordinasi Ban tuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasi1 Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus berkoordinasi dengan Bank Jateng Cabang Kudus menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT; dan
6. 5.penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Kudus secara non tunai melalui virtual account kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3 SAM'ANIINTAKORIS ttd. BUPATIKUDUS, Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini disusun sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…