DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tahap penyusunan renja PD tahun 2026, pengendalian dan evaluasi, perubahan Renja PD tahun 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuningan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Kegiatan PD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
14.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
15.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil(outcome), dampak (impact).

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun RKA PD Tahun 2026.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini, yaitu:
1. a.mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah;
2. b.mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan oleh PD;
3. c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan pada PD; dan
4. d.mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan oleh PD.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tahap penyusunan Renja PD Tahun 2026;
b.pengendalian dan evaluasi; dan
c.perubahan Renja PD Tahun 2026.

BAB II

TAHAP PENYUSUNAN RENJA PD TAHUN 2026

Pasal 4

(1)Renja PD Tahun 2026 yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan, bersifat lebih taktis, dan menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA SKPD tahun berkenaan.
(2)Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
(3)PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra dan Renja PD.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran dan indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 6

Renja PD Tahun 2026 disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum PD/lintas PD;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan.

Pasal 7

(1)Renja PD Tahun 2026 yang disusun oleh setiap PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2. b.BAB II : Hasi Evaluasi Renja PD Tahun Lalu memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. c.BAB III : Tujuan dan Sasaran PD memuat telaahan kebijakan nasional dan renja K/L, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.
4. d.BAB IV : Renja dan Pendanaan PD memuat renja dan pendanaan PD Tahun 2026.
5. e.BAB V : Penutup memuat kesimpulan.
(2)Rincian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Rancangan akhir Renja PD Tahun 2026 diverifikasi oleh BAPPEDA.
(2)PD menyempurnakan Rancangan Akhir Renja yang telah diverifikasi.
(3)BAPPEDA menyampaikan Rancangan akhir Renja PD Tahun 2026 yang telah diverifikasi dan disempurnakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Setiap PD melakukan tahapan penyusunan Renja PD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
(2)Pengendalian kebijakan Renja PD mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.
(3)Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
(4)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja PD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
(5)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6)Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala BAPPEDA.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…