DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan renstra PD, perubahan renstra PD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

(1)Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025- 2029.

Pasal 3

(1)PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD segera setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)PD yang menyusun perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan;
  3. 3.RSUD’ 45;
  4. 4.RSUD Linggajati;
  5. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  6. 6.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  7. 7.Dinas Sosial;
  8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  9. 9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. 3.Dinas Lingkungan Hidup;
  4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. 6.Dinas Perhubungan;
  7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika;
  8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. 9.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  10. 10.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. c.Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  2. 2.Dinas Perikanan dan Peternakan;
  3. 3.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
  4. 4.Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
4. d.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
  1. 1.Sekretariat Daerah; dan
  2. 2.Sekretariat DPRD.
5. e.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
6. f.Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
7. g.Unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) kecamatan.
8. h.Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. i.Puskesmas yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(3)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
1. a.RPJMD Tahun 2025-2029;
2. b.Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD Provinsi;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
4. d.Hasil Pelaksanaan Forum PD.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi PD yang tidak memiliki jalur koordinasi sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

Pasal 5

(1)Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
2. b.penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi PD.
(2)Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. b.BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2025 sampai dengan tahun perencanaan 2029 dengan sasaran, tujuan dan program RPJMD Tahun 2025- 2029;dan
3. c.BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

(1)Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
(2)Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
1. a.perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
2. b.adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
(3)Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a.BAB I : PENDAHULUAN;
b.BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD;
c.BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
d.BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
e.BAB V : PENUTUP.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
(2)Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra PD, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 9

(1)Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketetapan PD penanggungjawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2025- 2029 dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 19 September 2025 BUPATI KUNINGAN, DIAN RACHMAT YANUAR Diundangkan di Kuningan pada tanggal 19 September 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, WAHYU HIDAYAH BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 12 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 12 TAHUN 2025 TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat DPRD;
3.Inspektorat Daerah;
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Rumah Sakit Umum Daerah ’45;
11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12.Dinas Kesehatan;
13.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
14.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
15.Dinas Sosial;
16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
18.Dinas Lingkungan Hidup;
19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22.Dinas Perhubungan;
23.Dinas Komunikasi dan Informatika;
24.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
25.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
27.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28.Dinas Perikanan dan Peternakan;
29.Satuan Polisi Pamong Praja;
30.Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;
31.Kecamatan Darma;
32.Kecamatan Kadugede;
33.Kecamatan Nusaherang;
34.Kecamatan Ciniru;
35.Kecamatan Hantara;
36.Kecamatan Selajambe;
37.Kecamatan Subang;
38.Kecamatan Cilebak;
39.Kecamatan Ciwaru;
40.Kecamatan Karangkancana;
41.Kecamatan Cibingbin; BUPATI KUNINGAN, DIAN RACHMAT YANUAR
42.Kecamatan Cibeureum;
43.Kecamatan Luragung;
44.Kecamatan Cimahi;
45.Kecamatan Cidahu;
46.Kecamatan Kalimanggis;
47.Kecamatan Ciawigebang;
48.Kecamatan Cipicung;
49.Kecamatan Lebakwangi;
50.Kecamatan Maleber;
51.Kecamatan Garawangi;
52.Kecamatan Sindangagung;
53.Kecamatan Kuningan;
54.Kecamatan Cigugur;
55.Kecamatan Kramatmulya;
56.Kecamatan Jalaksana;
57.Kecamatan Japara;
58.Kecamatan Cilimus;
59.Kecamatan Cigandamekar;
60.Kecamatan Mandirancan;
61.Kecamatan Pancalang;
62.Kecamatan Pasawahan; dan
63.Puskesmas dengan status BLUD.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…