DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pakaian Dinas, atribut kelengkapan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
12.Pakaian Khas Daerah adalah pakaian dengan model tersendiri yang memiliki nuansa kedaerahan, warna, dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri Khas Daerah.
13.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
14.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/ mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
g.PDU camat dan lurah; dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih;
c.PDH batik; dan
d.Pakaian Khas Daerah.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
1. a.PDH khaki pria, berupa setelan kemeja dan celana panjang dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  2. 2.kemeja lengan pendek bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
2. b.PDH khaki wanita, berupa setelan kemeja dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  2. 2.wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
(2)PDH khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih pria, berupa setelan kemeja putih dan celana panjang hitam dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  2. 2.kemeja putih lengan pendek bagi administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
2. b.PDH kemeja putih wanita, berupa setelan kemeja putih dan celana panjang hitam atau rok hitam dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  2. 2.wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.PDH batik pria, berupa setelan kemeja batik dan celana panjang dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  2. 2.kemeja batik lengan pendek bagi administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
2. b.PDH batik wanita, berupa setelan kemeja batik dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  2. 2.wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
(2)PDH batik Khas Daerah digunakan pada hari Kamis.
(3)PDH batik digunakan pada hari Jumat dan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(4)Jenis dan model PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik digunakan pula pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
1. a.Pakaian Khas Daerah pria, berupa setelan baju dan celana dengan ketentuan:
  1. 1.baju salontreng; dan
  2. 2.celana komprang.
2. b.Pakaian Khas Daerah wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kebaya khas sunda;
  2. 2.rok sinjang batik;
  3. 3.Pakaian Khas Daerah untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
(2)Pakaian Khas Daerah digunakan pada hari Kamis minggu terakhir setiap bulannya.
(3)Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. b.PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. c.PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
4. d.PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021