DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman program beasiswa santri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, mekanisme pemberian beasiswa, penyelenggaraan pemberian bantuan, hak, kewajiban dan pengembangan penerima bantuan beasiswa, pembatalan bantuan beasiswa, penganggaran, pembayaran dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi santri di Kabupaten Kuningan, perlu adanya bantuan beasiswa yang mencakup santri dari keluarga kurang mampu dan santri berprestasi;
c.bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa Santri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA SANTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6.Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada sekretariat daerah.
7.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada sekretariat daerah.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.
11.Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Santri, asal Daerah berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.
12.Beasiswa Santri adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri di pondok pesantren.
13.Beasiswa Santri Kurang Mampu adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri dari keluarga kurang mampu.
14.Beasiswa Santri Berprestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.
15.Penerima Beasiswa adalah santri yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Beasiswa Santri di Daerah.
(2)Program Beasiswa Santri bertujuan untuk:
1. a.memberikan bantuan pendidikan bagi Santri dari keluarga kurang mampu melalui Beasiswa Santri Kurang Mampu;
2. b.memberikan penghargaan dan motivasi bagi Santri yang memiliki prestasi akademik maupun non- akademik melalui Beasiswa Santri Berprestasi;
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang inklusif; dan
4. d.meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pondok Pesantren, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan Santri.

Pasal 3

Sasaran Program Beasiswa Santri meliputi:

a.Santri penerima Beasiswa Kurang Mampu, yaitu Santri yang:
1. 1.terdaftar sebagai Santri di Pondok Pesantren;
2. 2.berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu; dan
3. 3.warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
b.Santri penerima Beasiswa Berprestasi, yaitu Santri yang:
1. 1.terdaftar sebagai Santri di Pondok Pesantren;
2. 2.warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga;dan
3. 3.memiliki prestasi akademik atau prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam; dan

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 4

Persyaratan umum calon penerima Beasiswa Santri dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:

a.persyaratan Beasiswa Santri Kurang Mampu meliputi:
1. 1.sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren;
2. 2.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya; dan
3. 3.melampirkan: a) surat permohonan bantuan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati; b) surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan; c) surat keterangan aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren; d) salinan kartu keluarga; e) salinan raport terakhir; f) salinan kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk bagi yang sudah memiliki; g) salinan halaman depan buku tabungan bank yang aktif; dan h) pas foto berwarna ukuran 3x4.
b.persyaratan Beasiswa Santri Berprestasi meliputi:
1. 1.sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren;
2. 2.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya; dan
3. 3.melampirkan: a) surat permohonan Bantuan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati; b) surat keterangan aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren; c) salinan kartu keluarga; d) salinan raport terakhir dan sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik tingkat kabupaten/provinsi/nasional; e) salinan kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk bagi yang sudah memiliki; f) salinan halaman depan buku tabungan bank yang aktif; dan g) pas foto berwarna ukuran 3x4.

Pasal 5

(1)Pendaftaran program beasiswa santri dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari asal pondok pesantren yang bersangkutan.
(2)Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra.

Pasal 6

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa santri meliputi tahapan:

a.tahapan pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa santri;
b.tahapan kedua, penilaian calon penerima berdasarkan kuota penerima;
c.tahapan ketiga, penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara; dan
d.tahapan keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada Bupati dan penetapan calon ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Penyaluran dana Beasiswa Santri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Penyaluran dana Beasiswa Santri dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola bantuan keuangan.
(3)Penyaluran dana Beasiswa Santri diberikan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada Santri penerima Beasiswa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan program beasiswa santri dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
(2)Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
(3)Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Dalam mendukung pengelolaan program beasiswa santri, dibentuk tim pelaksana pemberian bantuan dana Beasiswa Santri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Unsur tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang pengelolaan keuangan;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan penelitian dan pengembangan; dan
6. f.kementerian yang bertugas dan fungsinya di bidang agama.
(3)Tugas dan kewenangan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima bantuan beasiswa;
2. b.menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima bantuan beasiswa;
3. c.menerima berkas permohonan bantuan beasiswa;
4. d.melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan;
5. e.mengusulkan daftar calon penerima bantuan beasiswa kepada Bupati;
6. f.mengumumkan hasil seleksi;
7. g.mengusulkan pencairan bantuan beasiswa kepada Perangkat Daerah terkait yang mengelola bantuan beasiswa;
8. h.membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian bantuan beasiswa.
(4)Sekretariat tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Unit Kerja;
(5)Segala bentuk biaya kegiatan tim pelaksana dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN PENGEMBANGAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 10

Penerima bantuan beasiswa berhak menerima pembayaran bantuan beasiswa santri jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…