DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan. PAM Tirta Kamuning mengenakan beban penggunaan air minimum setiap bulan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari pemakaian standar kebutuhan pokok air minum. Hal pokok yang diatur ada;ah jenis tarif dan cara perhitungan tarif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, dalam rangka menutupi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan pelayanan air minum tarif air minum yang diberlakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan harus memenuhi pemulihan kebutuhan biaya (full cost recovery) dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perhitungan dan penetapan tarif terutama aspek keterjangkauan serta keadilan dengan menggunakan sistem progresif dan subsidi silang antar jenis pelanggan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, terhadap tarif yang berlaku perlu dilakukan pengkajian ulang yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang terjadi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut PAM Tirta Kamuning adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham dan bergerak di bidang jasa pelayanan air minum, penjualan air baku dan usaha penyediaan air minum dalam kemasan.
6.Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi PAM Tirta Kamuning yang bertanggungjawab atas Pengurusan PAM Tirta Kamuning untuk kepentingan dan tujuan PAM Tirta Kamuning serta mewakili PAM Tirta Kamuning baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
7.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8.Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau pihak lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
9.Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
10.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
11.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang disalurkan oleh PAM Tirta Kamuning dan wajib dibayar oleh pelanggan.
12.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15.Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM Tirta Kamuning dan pelanggan.
16.Tagihan Air Minum adalah lembar tagihan kepada pelanggan yang diterbitkan oleh PAM Tirta Kamuning berdasarkan hasil perhitungan konsumsi pelanggan dikalikan dengan tarif ditambah biaya beban tetap.

BAB II

PENDAPATAN AIR DAN TARIF

Pasal 2

(1)Pendapatan Air PAM Tirta Kamuning terdiri dari:
1. a.Pendapatan harga air; dan
2. b.Pendapatan beban tetap.
(2)Pendapatan harga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan air atau konsumsi pelanggan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
(3)Pendapatan beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter.
(4)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)PAM Tirta Kamuning mengenakan beban penggunaan air minimum setiap bulan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari pemakaian standar kebutuhan pokok air minum.
(2)Volume pemakaian standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 m3 dan atau ditetapkan lain oleh Direktur PAM Tirta Kamuning dengan Keputusan Direktur.
(3)Besaran beban penggunaan air minimum dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat
(2)dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 4

Tarif yang dikenakan kepada pelanggan, dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a.tarif rendah;
b.tarif dasar;
c.tarif penuh; atau
d.tarif kesepakatan.

Pasal 5

(1)Tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberlakukan untuk seluruh jenis pelanggan kelompok I atau pelanggan Sosial dan pelanggan kelompok II jenis pelanggan Rumah Tangga Tipe A blok konsumsi sampai dengan 10 m3.
(2)Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberlakukan untuk pelanggan kelompok II jenis pelanggan Rumah Tangga Tipe A blok konsumsi di atas 10 m3 dan pelanggan kelompok II jenis pelanggan Rumah Tangga B untuk seluruh blok konsumsi serta Rumah Tangga Tipe C dengan blok konsumsi sampai dengan 10 m3.
(3)Tarif penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberlakukan untuk pelanggan kelompok II jenis pelanggan Rumah Tangga Tipe C blok konsumsi di atas 10 m3 dengan dan seluruh pelanggan kelompok III.
(4)Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberlakukan untuk pelanggan kelompok IV atau pelanggan khusus yang penentuan tarifnya dihitung atas kesepakatan bersama antara PAM Tirta Kamuning dengan pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(5)Tabel pemberlakuan tarif rendah, tarif dasar dan tarif penuh serta tarif kesepakatan menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Direktur PAM Tirta Kamuning.

Pasal 7

(1)Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
2. b.menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
3. c.menghitung tarif penuh; dan
4. d.menetapkan tarif kesepakatan.
(2)Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.
(4)Penetapan tarif progresif dan sistem subsidi silang antar kelompok dan/atau jenis pelanggan dievaluasi dan ditetapkan oleh PAM Tirta Kamuning dengan tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan serta keadilan antar jenis pelanggan.
(5)KPM mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direktur PAM Tirta Kamuning.

Pasal 8

Pendapatan beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b dibebankan dalam tagihan air minum setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelompok jenis pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut: No Kelompok dan Jenis Pelanggan Bebap Tetap (Rp) A. Kelompok I (Sosial) 8.000,- B. 1. 2. 3. Kelompok II (Domestik/Rumah Tangga) Rumah Tangga Sederhana (Type A) Rumah Tangga Menengah (Type B) Rumah Tangga Mewah (Type C) 10.000,- 10.000,- 12.000,- C. 1. 2. 3. 4. 5. Kelompok III (Non Domestik) Sekolah, Intsansi Pemerintah/TNI/ POLRI, RS Pemerintah/Puskesmas Niaga Kecil/Praktek dr/Bidan, Kafe, WC Umum Komersial Niaga Sedang/Rumah Toko PD/PT/Toserba, Hotel Melati/RS. Swasta/Klinik Hotel Bintang/Niaga Besar 15.000,- 15.000,- 15.000,- 20.000,- 60.000,- D. Kelompok Khusus Ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

(1)Tagihan air minum PAM Tirta Kamuning yang terdiri dari harga air dan beban tetap diterbitkan setiap bulan untuk ditagihkan dan dibayar oleh pelanggan.
(2)PAM Tirta Kamuning menetapkan jadwal penagihan serta batas akhir pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(3)Terhadap pelanggan yang membayar tagihan melebihi batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda keterlambatan.
(4)Ketentuan besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…