DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif atas Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif atas Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);
7.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif atas Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF ATAS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif atas Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 34), diubah menjadi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jasa Retribusi yang dipungut terdiri atas:

a.Retribusi Jasa Umum:
1. 1.Pelayanan Kesehatan;
2. 2.Pelayanan Kebersihan;
3. 3.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. 4.Pelayanan Pasar;
b.Retribusi Jasa Usaha:
1. 1.Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan tempat Kegiatan Usaha lainnya;
2. 2.Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
3. 3.Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
4. 4.Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila;
5. 5.Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
6. 6.PelayananTempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
7. 7.Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
8. 8.Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
c.Retribusi Perizinan Tertentu:
1. 1.Persetujuan Bangunan Gedung; dan
2. 2.Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
4. d.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
5. e.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Besarnya Insentif ditetapkan 2,5% (dua koma lima) persen dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
(2)Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
(3)Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dihapus
(2)Besaran Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan bobot keterlibatan langsung dan tanggungjawab masing- masing pihak dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengaturan pemberian Insentif Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah adalah target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD dikali 2,5% (dua koma lima) persen. Selanjutnya perolehan total nominal 2,5% (dua koma lima) persen tersebut dijadikan 100% (seratus) persen untuk dialokasikan dan dibayarkan kepada Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat dan pegawai Instansi pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, serta pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
1. a.Penanggungjawab Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh) persen dari total realisasi capaian kinerja yang terbagi 5% (lima) persen untuk Bupati, 3% (tiga) persen untuk Wakil Bupati dan 2% (dua) persen untuk Sekretaris Daerah, dengan besaran paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
2. b.pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima) persen dari total realisasi capaian kinerja, besaran insentif paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan. dan
3. c.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 1,5% (satu koma lima) persen dari besaran Insentif yang ditetapkan:
  1. 1.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sebesar 40% (empat puluh) persen dari insentif sebagaimana diatur pada huruf c;
  2. 2.kepala desa, lurah, atau sebutan lain, dan camat sebesar 30% (tiga puluh) persen dari insentif sebagaimana diatur pada huruf c; dan
  3. 3.tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak maksimal sebesar 30% (tiga puluh) persen dari insentif sebagaimana diatur pada huruf c.
4. d.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima) persen dari besaran Insentif yang ditetapkan.
(2)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 19 Mei 2025 BUPATI KUNINGAN, DIAN RACHMAT YANUAR Diundangkan di Kuningan pada tanggal 19 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, BENI PRIHAYATNO BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…