DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kuningan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10.Peraturan Daraeh Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD merupakan:

a.dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2026.
b.penjabaran dari RPJMD 2025-2029 yang memuat:
1. 1.pendahuluan;
2. 2.gambaran umum kondisi Daerah;
3. 3.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. 4.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. 5.rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. 6.kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; dan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
2. b.penyusunan KUA, PPAS dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
(2)Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
1. a.mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
2. b.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
3. c.mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

(1)Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Buku I (satu) memuat tentang pendahuluan, terdiri atas:
  1. 1.gambaran umum kondisi Daerah;
  2. 2.kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan ekonomi Daerah;
  3. 3.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  4. 4.rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  5. 5.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. b.Buku II (dua) memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 11 Juli 2025 DIAN RACHMAT YANUAR Diundangkan di Kuningan pada tanggal 11 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, BENI PRIHAYATNO BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 8 BUPATI KUNINGAN,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…