Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan tersebut mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang. Oelamasi 8 Januari 2025 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 8 Januari 2025 AERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025 N0M0R LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 PETUNJUK TEKN!S PENGGUNMN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 BAB I PENDAHULUAN TEKNIS A. Latar Belakang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, memandatkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Rincian prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati ini menjadi arah kebijakan petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa. Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Petunjuk operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. B. TUjuan Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. C. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
D. SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan SDGs Desa 1 1 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA DESA A. Ketentuan Penyaluran Dana Desa
► program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa. ► program ketahanan pangan dan hewani; dan ► program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa..
Persyaratan Penyaluran Dana Desa.
• peraturan Desa mengenai APBDes; dan • Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
BAB Ill FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tonai Desa 1 . Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingk.at kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.
Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:
1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, penclidikan, kesehatan, dan disabilitas; 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan La.ngsung Tonai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, ha! yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tonai Desa; dan b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan 3) Langsung Tonai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa. 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat: a) nama dan alarnat calon keluarga penerima manfaat; b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonal (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa). 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kola melalui camat.
1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan. 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan pennusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru. 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus; 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat. B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan lklim 1 . Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
I) Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/ sumber air bersih skala Desa; 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir; 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/ atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); 5) pembuatan hutan bambu; 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa; 7) pembuatan terasering; 8) pembangunan talud; 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa. •
1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa; 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa; 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau; 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau 6) rehabilitasi kawasan bakau.
1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air. 3) kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan lklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkutsampah; 2) pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara; 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); 4) penyediaan tempat sampah terpilah; 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan; 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan; 2) larangan pembakaran hutan; 3) pembatasan pertanian berpindah; 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukirnan.
C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting 1 . promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
1) remaja putri; 2) calon pengantin; 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan 4) bayi usia O (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran; 2) pemantauan tumbuh kembang balita; 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan Jengkap atau makanan selingan/kudapan. a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi altematif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu: (!) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) mmggu;
dan (SJ ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari. b) Pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang. 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang); 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia O (no!) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelak.sanaan imunisasi; dan 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting; 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini; 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana; 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan; 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal; 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak., stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita; 10) penyediaan akses air min um layak dan aman bagi rumah tangga; 1 1 ) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan; 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa; 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan Iaporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/ Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap; 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Oesa; 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Penyakit menular seperti: 1) HIV/ AIDS; 2) TBC; 3) malaria; 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau 5) penyakit menular lainnya.
Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain: 1) hipertensi; Desa dalam penyakit 14) 11) 12) 13) 10) 9) 8) 6) 7) 2) diabetes; 3) penyakit jantung; dan 4) penyakit tidak menular lainnya.
1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/ AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya; 2) edukasi tentang komunikasi antar personal; 3) advokasi pertolongan pertama pada Iuka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa; 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga; 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/ pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/ tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/ AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/ atau ambulans; pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; penguatan dan fasilitasi masyarakat kesiapsiagaan menghadapi Wabah menular/Kejadian Luar Biasa (KLB); pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa; pelatihan pengelolaan air minum; pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau 15) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyak.it menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular; 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor); 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan; 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, 7) pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan 1 . Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
I) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
I) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
!) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa; 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergi.zi gratis; 3) penyewaan peralatan pertanian; dan 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
I) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga; 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
I) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
I) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti: a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, petemakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya; b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan; c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik; d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan dan/atau perikanan; f) pengembangan pakan ternak alternatif; g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan); h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tonai Desa (tidak membeli lahan); i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal; k) pelatihan pengelolaan hasil panen; I) pemasangan atau perawatan karamba bersama; m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti: a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti: a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal; b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa; c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti: a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, petemakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalarn keadaan darurat, seperti: a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti: a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seim bang, dan aman; b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti: a) edukasi tentang makanan yang be bas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas: 1 . Pengembangan Desa wisata, meliputi:
Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggu!an. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
I) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen; 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa; 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani; 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual basil panen; 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital 1 . Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan lnformasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pembangkit Iistrik tenaga biodiesel; 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 4) pembangkit listrik tenaga angin; 5) kincir air; K 6) instalasi biogas; 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik altematif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
1) aksesjaringan internet untuk warga Desa; 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id; 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) radio Single Side Band (SSB); 5) radio komunitas; 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan infonnasi terkait isu tematik prioritas lainnya; 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
I) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital; 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi infonnasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tonai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal 1 . Pelaksanaan Padat Karya Tonai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
1) pemasangan atau perawatan keramba bersama; 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran temak untuk pupuk organik.
2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
1) pengelolaan air minum aman; 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum arnan; 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum; 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase; 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah; 6) pembersihan lingkungan komunal; 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik; 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga; 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik. H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa 1 . Bantuan permodalan kepada BUM Desa
I) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
I) pengelolaan hutan Desa; 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial; 3) pengelolaan hutan adat; 4) pengelolaan air min um; 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau petemakan; 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk; 8) pengembangan Desa wisata; dan 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
I. Dana Operasional Pemerintah Desa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan: 1 . Koordinasi Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
I) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi; 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
I) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana; 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan 3) kegiatan rapat/ pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
1) bantuan seragam; 2) perlengkapan sekolah; dan 3) piagam atau plakat apresiasi.
1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna; 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa; 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau seperti pelatihan pembuatan media digital Desa, 2) promosi Desa berbasis pengembangan website dan/ atau blog Desa.
1) piagam atau plakat apresiasi; dan 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai). Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk: 1) membayar honorarium Pemerintah Desa; 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara. 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIV PUBLlKASI DAN PELAPORAN I. Publikasi Prioritas A. Fokus Penggunaan Dana Desa clipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. B. Sarana publikasi Fokus Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs Web kemendesa.go.id C. Publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa. D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Fokus Penggunaan Desa. II. Pelaporan
BABV PEMBINAAN A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Fokus Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa. C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui aplikasi sistem pengaduan pelayanan publik nasional (SPAN) Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat), sebagai berikut:
Membuka PDF…