DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang BatasWilayahDesa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya; Mengingat: 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor5 Tahun2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,KabupatenGunungMas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten MurungRayadan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002Nomor18, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4180); 3.Undang-UndangNomor4 Tahun2011 tentangInformasi Geospasial(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor49,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor2514)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun2022 tentang CiptaKerja Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Sekretaris Djierah Asisten IKabagPerancang Peraturan Per UUf\ SE Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5) ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Sekretaris Dajbrah Asisten IKabag HujstrmPerancang Peraturan Per UU ft % 1.Daerahadalah KabupatenLamandau. 2.Bupati adalah BupatiLamandau. 3.DesaBatuAmparadalahDesaBatuAmpar Kecamatan MenthobiRayaKabupaten Lamandau. 4.Desa LubukHijuadalahDesaLubukHijuKecamatan MenthobiRayaKabupatenLamandau. 5.DesaNanuahadalahDesa Nanuah Kecamatan MenthobiRaya Kabupaten Lamandau.

6.Desa TopalanadalahDesa Topalan Kecamatan MenthobiRaya KabupatenLamandau.
7.KabupatenKotawaringinBarat adalah Kabupaten KotawaringinBaratProvinsi Kalimantan Tengah.
8.Kecamatanatauyangdisebutdengannamalainadalahbagian wilayahdari daerah kabupaten/kotayangdipimpinoleh camat. 9.Desaadalah desa dan desa adatatau yang disebut dengan nama lain,selanjutnyadisebut Desa, adalahkesatuan masyarakat hukumyang memilikibataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmengurusurusan pemerintahan,kepentingan masyarakatsetempatberdasarkan prakarsamasyarakat,hak asalusul,dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalamsistem pemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia. 10.PilarBatasUtama yangselanjutnya disingkatPBUadalahpilar yang dipasang sebagaitanda batasantar Kecamatan/ Kelurahan/Desa yangdiletakan tepat padabatas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa. 11.PilarAcuanBatasUtamayangselanjutnya disingkatPABU adalahpilar yangdipasang sebagaitanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desayangdiletakan di sisibatasalam atau buatanyang berfungsisebagai titik ikat garisantar daerahKecamatan/Kelurahan/Desa. 12.TitikKartometrik yangselanjutnya disingkatTKadalah koordinat hasilpengukuran/perhitunganposisi titik dengan menggunakan peta dasar. 13.Bujur Timur yangselanjutnya disingkatBTadalah garisbujur yangberadadi sebelahtimur bujur utama atau bujur 0°(nol derajat).
14.Lintang Selatanyangselanjutnya disingkatLSadalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II

BATASDESA

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur bataswilayah Desa Batu Ampar.
(2)Bataswilayah Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Hiju; b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Topalan ; dan
2. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanuah. Kabag Huktno AsistenISekretaris Djierah Perancang Peraturan per uu %

Pasal 3

(1)Batas Desa Lubuk Hiju dengan Desa Batu Ampar dimulai dari:
1. a.TK 62.09.05.2002-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat 1° 55’ 13,679" LS dan 111° 42' 2,914" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju;
2. b.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2003- OS.2004-001 dengan koordinat 1° 55' 15,386" LS dan 111° 43’ 27,965" BT yang terletak pada perempatan jalan;
3. c.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2003- OS.2004-002 dengan koordinat 1° 55' 6,941" LS dan 1110 43' 28,903" BT yang terletak pada perempatan jalan;
4. d.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2003- 05.2004-003 dengan koordinat 1° 55' 8,153" LS dan 111° 44' 8,475" BT yang terletak pada as jalan;
5. e.selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2004-004 dengan koordinat 1° 56' 17,157" LS dan 111° 46’ 49,494" BT yang terletak pada as jalan;
6. f.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2004-005 dengan koordinat 1° 56’ 15,003" LS dan 111° 47' 10,005" BT yang terletak pada pinggir jalan; dan
7. a.Selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.01-62.09.05.2003-05.2004-000 dengan koordinat 1° 56’ 5,483" LS dan 111° 48' 37,708" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju.
(2)Batas Desa Batu Ampar dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
1. a.TK 62.01-62.09.05.2003-05.2004-000 dengan koordinat 1° 56' 5,483" LS dan 111° 48' 37,708" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju; dan
2. b.selanjutnya mengarah ke Selatan melewati Perkebunan sawit sampai pada TK 62.01-62.09.05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 2° 1' 13,368" LS dan 1110 47' 24,286" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar dan Desa Topalan.
(3)Batas Desa Batu Ampar dengan Desa Topalan dimulai dari:
1. a.TK 62.09.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 57' 41,849" LS dan 1110 42' 21,258" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar, dan Desa Topalan;
2. b.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2005-001 dengan koordinat 1° 57' 41,969" LS dan 111° 42' 29,005" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
3. c.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2005-002 Sekretaris Dlerah t Asisten IKabagPerancangPeraturan Per UU ft dengan koordinat 1° 58' 0,948" LS dan 1110 42' 28,859" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
4. d.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2005-003 dengan koordinat 1° 58’ 1,108” LS dan 111° 42' 57,712" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
5. e.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2005-004 dengan koordinat 1° 58' 11,103" LS dan 111° 42' 57,682" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
6. f.selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2005-005 dengan koordinat 1° 58' 17,206" LS dan 1110 42’ 59,743" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
7. g.selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2003-05.2005-006 dengan koordinat 1° 59' 13,240" LS dan 111° 44’ 12,628" BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
8. h.selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.01-62.09.05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 2° 1’ 13,368" LS dan 111° 47’ 24,286" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar dan Desa Topalan.
(4)Batas Desa Batu Ampar dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 57’ 41,849" LS dan 111° 42' 21,258" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar dan Desa Topalan;
2. b.selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-001 dengan koordinat 1° 57' 29,406" LS dan 111° 42' 29,075" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
3. c.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-002 dengan koordinat 1° 57' 13,585" LS dan 111° 42' 29,153" BT yang terletak pada perempatan jalan;
4. d.selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-003 dengan koordinat 1° 57' 13,092" LS dan 111° 41' 57,260" BT yang terletak pada perempatan jalan;
5. e.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-004 dengan koordinat 1° 55' 23,548" LS dan 111° 41' 59,574" BT yang terletak pada perempatan jalan;
6. f.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-005 dengan koordinat 1° 55' 23,460" LS dan 111° 42' 3,325" BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
7. g.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-05.2004-000 dengan koordinat 1° 55' 13,679" LS dan 111° 42' 2,914" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju. Kabag Hukurm Sekretaris P Lerah Asisten IPerancang Paraturan Per UU \\ 5 Pasal 4 PosisiPBU,PABUdanTKsebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 bersifattetapdantidakberubahakibat perubahankondisi alam, statuskepemilikantanah,namaDesa,nama Kelurahan,dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuanmengenai koordinatdanpetabataswilayahDesa Batu Amparsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,tercantumdalam Lampiran yangmerupakanbagiantidakterpisahkandari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan danpemasanganPBU,PABUdanTK sebagaimanadimaksud dalamPasal3,didanaidariAnggaran Pendapatandan BelanjaDesamasing-masing Desayang berbatasan.
(2)Pelaksanaan pembuatan danpemasanganPBU, PABUdanTK yangdidanai dari anggaranpendapatandan belanjaDesa masing-masingDesa yangberbatasansebagaimana dimaksud padaayat(1),palinglambat2(dua)tahunsetelahPeraturan Bupatiinidiundangkan. BABIII PERUBAHANPENETAPANDANPENEGASANBATASDESA

Pasal 7

(1)PenetapandanpenegasanbatasDesaBatuAmparyangdiatur dalam Peraturan Bupatiinidapatdilakukan perubahan.
(2)Perubahansebagaimana dimaksud padaayat(1),dengan syarat adanyakesepakatankedua belah pihak Desa.
(3)PerubahanpenetapandanpenegasanbatasDesasebagaimana dimaksudpada ayat(1),diatur dengan Peraturan Bupati. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b.anggaran pendapatan danbelanja Desa;dan c.sumber lain yangsah dantidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
1. a.hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan “ • 22 Asisten ISekretaris Daer Perancang Peraturan Per UU \ ah % b.hak masyarakatyang diberikan sebelumnyaoleh perusahaanberupa:
  1. 1.pemberianbantuancorporatesocialresponsibility, dan/atau 2.kerja sama pembentukankoperasiperkebunan berbadanhukum/lahan plasma masyarakat.
(2)Perusahaanyangmelakukan perpanjanganizinhakguna usaha, akandilakukan kesepakatan tindak lanjut terkaithak masyarakat.

Pasal 10

MasyarakatDesa/Kelurahansecaraperoranganmaupun berkelompokdan/ataubadan hukum mempunyaihakyangsama untukmelakukan kegiatan berkebun,berladang,mendirikan bangunandan/atau pengalihanhak atas tanah danbangunan sesuaihak kepemilikannya yangsah.

Pasal 11

Pengurusan administrasitanahyang dikelola olehmasyarakat dilakukansesuaidenganwilayahbatasadministrasiDesa,dimana letaktanah dan bataswilayahDesa tidakmenghilangkan hak peroranganatau masyarakat atau badan hukumyangsudah dikuasaidiatas tanah tersebut. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Padasaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a.PeraturanBupati LamandauNomor38 Tahun 2021tentang PetaBatasDesa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan DesaBatuAmpar Kecamatan Menthobi RayaKabupaten Lamandau(BeritaDaerahKabupaten LamandauTahun 2021 Nomor751); b.PeraturanBupati LamandauNomor43 Tahun 2021 tentang PetaBatasDesaNanuah Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau(BeritaDaerahKabupaten LamandauTahun 2021 Nomor756);dan c.PeraturanBupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2021 tentang PetaBatasDesa BatuAmpar Kecamatan MenthobiRaya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau(Berita Daerah Kabupaten LamandauTahun 2021 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekretaris Ds trah Asisten IKabag HPerancang Peraturan Per UU U Or Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal Januari 2025 BAGIAN PEMERINTAHAN JABATAN PARAF Pj. BUPA ANDAU, Pit. KABAG JAFUNG SAID SALIM f B A G i A N H U K U M SETPA KABUPATEN LAMANDAU ' J A B A T A N |WA 13- UP - -l PA RA FDiundangkan di Nanga Bulik pada tanggal $ Januari 2025 r t ! S E K D A SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, i he ; ASfSTEN 1' I.K A B BA G•• *( Sub.Ko-ordinator IRWANSYAH PATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR MUHA if \ Perancang Per UU BERITA DAERAH LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG BATAS WILAYAH DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA PETA BATAS WILAYAH DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA BAGIAN PEMERINTAHAN Pj. BUPAU / LAMANDAU, JABATAN PARAF Pit. KABAG SAI© SALIM JAFUNG - BAGSAN HUKUIVS SETDA KABUPATEN LAMANPAU JABATA N PARAFi * •»* { WABUP nwm »MW — iW 1 EEKOA I A S I S T E N ha, aun«M»'Mn A B B A Gr\ ? V I fcUh.KcorSinatcr r | Perancang Per UU

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…