DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan bea perolehan hakatas tanah dan bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tigajuta rumah; e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,huruf c,dan huruf d,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Sekretaris DaerahAsisten 1 & ukumPerancang Peretfuran Per UU iA £ Mengingat1. Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegeraRepublik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-UndangNomor5Tahun2002tentang Pembentukan KabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,KabupatenLamandau,KabupatenGunungMas, Kabupaten PulangPisau,KabupatenMurung Raya,dan KabupatenBarito Timur diProvinsiKalimantanTengah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2002Nomor 18,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4180); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun 2023tentangPenetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-UndangNomor2Tahun2022tentang CiptaKerjamenjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2022tentang Hubungan KeuanganAntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6757); 5.Peraturan PemerintahNomor35Tahun 2023 tentang KetentuanUmum Pajak DaerahdanRetribusi Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor 85,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6881); 6.PeraturanMenteri PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor1Tahun 2021 tentangKriteriaMasyarakat Berpenghasilan Rendahdan Persyaratan Kemudahan Pembangunan danPerolehan Rumah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor44); 7.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor1 Tahun 2024tentangPajak DaerahdanRetribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun2024 Nomor217, TambahanLembaran Daerah Kabupaten LamandauNomor 264); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHANHAK ATASTANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. Menetapkan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Sekretaris DaerahAsisten 1KalPeranoang Peraturan Per UU ;um %& pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
5.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
8.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10.Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
11.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB II

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

Pasal 2

(1)Objek BPHTB yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sekretaris DaerahAsisten 1kumKalPerancang Perkturan Per UU \\ E 7 Pasal 3
(1)PengecualianobjekBPHTBbagiMBRsebagaimanadimaksud dalam Pasal2ayat(3)yaituuntukkepemilikanrumah pertamabagiMBR.
(2)Kriteriatertentu sebagaimanadimaksudpada ayat(1) mengacukepada peraturan menteriyangmenyelenggarakan urusanpemerintahandibidangperumahandankawasan permukiman. BABIII KRITERIAMASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH

Pasal 4

(1)KriteriaMBRmerupakanindikatordalam menentukan masyarakatyang termasukMBR.
(2)KriteriaMBRsebagaimanadimaksudpada ayat(1) didasarkan padabesaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilansebagaimanadimaksudpada ayat(2) ditentukanberdasarkan: a.penghasilanorangperseorangan yang tidak kawin;atau b.penghasilanorangperseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orangperseoranganyangtidakkawin sebagaimanadimaksudpada ayat(3)huruf a merupakan seluruh pendapatanbersih yang bersumber darigaji,upah, dan/atauhasilusaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseoranganyang kawinsebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufbmerupakan seluruh pendapatanbersih yang bersumber darigaji,upah,dan/atau hasilusahagabungan suarniistri.
(6)Dalamhal kriteriaMBRsebagaimanadimaksudpada ayat(1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah denganmekanismetabunganperumahan rakyat,besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufb ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1(satu)orang.
(7)Penghasilan1(satu)orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)merupakanseluruh pendapatanbersih yangbersumber darigaji,upah,dan/atauhasilusahasendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat(2)dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumahlayakhuni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat(1) merupakannilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan: a.suku bunga dan tenor tertentu;atau
1. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung dari: Sekretaris DaerahAsisten 1kumKalPerancang Peraturan Per UU \V E
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.maijin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(1)Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.hargajual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.
(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.hargajual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan Pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK;
2. b.memenuhi kriteria MBR;
3. c.bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
4. d.melampirkan bukti lolos verifikasi dari sistem informasi kredit pemilikan rumah subsidi yang berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. e.melampirkan surat pemyataan yang ditandatangani pemohon di atas materai; dan
6. f.melampirkan surat keterangan penghasilan berupa gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; Sekretaris DaerahAsisten 1KabiPerancang If eraturan Per UU A m £ g.melampirkansuratketeranganbelum memilikirumah yang diterbitkanolehdesa/kelurahansesuaidomisili pemohon;dan
7. h.dokumenlainnya yang diperlukan.
(3)Selainpersyaratan sebagaimanadimaksudpadaayat(2), untukmendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunanatauperolehanrumahpemohonjugaharus memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Formatsuratpernyataansebagaimana dimaksudpadaayat
(2)hurufetercantumdalam Lampiran yangmerupakan bagian tidakterpisahkandalamPeraturanBupati ini.

Pasal 8

(1)Besaran penghasilanMBRkategoriberstatustidakkawin paling banyaksebesarRp7.000.000(tujuh jutarupiah) perbulan.
(2)Besaran penghasilanMBRkategoriberstatuskawinsebesar Rp8.000.000(delapanjuta rupiah)perbulandankategori1 (satu)oranguntukpesertatabunganperumahan rakyat sebesarRp8.000.000(delapanjutarupiah)perbulan.
(3)Luaslantai palingluas36m2(tigapuluhenammeter persegi) untukpemilikan RumahUmumdan satuanrumahsusun, danluaslantai palingluas48m2(empat puluh delapanmeter persegi)untuk pembangunan Rumah Swadaya. BABIV KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 9 Pelaksanaan pemberian pembebasanBPHTBmengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan PajakDaerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal dan Kemudahan perpajakanbagi Masyarakat danPelakuUsaha.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Sekretaris DaerahAsisten 1Ka’Perancang Peraturan Per UU I urn & Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ^ >0 h '- Wi Pj. BUP/ TLAMANDAU, JABATAN PARAF SEKDA KA.BPKPD SEKRETARIS KERALA BIDANG SAID ’ SALIM ft 4 - KASUBID/KASUBAG Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal ^ 0 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 2222 < MUHAMAD IRWANSYAH BUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR ^ 2BERITA DAERAH *^t e a*^***r~*****r r+r n f i r*# •w> *w» BAG!AN HUKUIV1\ SETDA KABUPATFN LAMANDAUI; *• «« • —! : PARAFJABATAN« t m nwnMm |VVABUP SEKDA £ f*... s < I«S 4 i L. -4 - f A S f S T E N J 1 t r"JUT+MT.'>***.«W*«ManNui — nr*wr KABBAG < ] i ! Sub.Koo !inator• Vi ! ? : I Perancang Per UU i».. .-S'-,-- « J ?**5»*-VifKwna.rj- X Sekretaris DaerahKabag Asisten 1Perancang Peraturan Per UU \ 5 m fb 2 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BEA SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : NIK : Tempat dan tanggal lahir : Alamat : Pekeijaan : Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya:

1.Memiliki Gaji, Upah dan/atau hasil usaha sendiri lainnya per bulan paling banyak sebesar Rp7.000.000,- untuk yang berstatus belum kawin ( ) dan sebesar Rp8.000.000,- untuk yang berstatus sudah kawin ( ) • Checklist salah satunya sesuai status pemohon.
2.Belum pemah memiliki hak kepemilikan properti rumah sebelumnya/ kepemilikan pertama saat pengajuan pembebasan BPHTB rumah bagi MBR.
3.Akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/ mengontrakkan dan mengalihfungsikan di luar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR.
4.Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pembebasan BPHTB adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara formil maupun materiil.
5.Bersedia melaksanakan segala kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dan informasi yang tidak benar. Demikian surat pemyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Lamandau, Yang membuat Pemyataan Materai nn>i aniuc — BAGIAM HUKUSV? T| i ^ ETDA KABUPATEN LAMANDA jj l A BATA N I PAR A ff IBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAHh -W.-Vers-. »1*»**^» mufti mrjt Pj. BUPWOTLAMANDAU,i A 0UP S' It: u * ’ • PARAFJABATAN EKDA JJEKDA IIA.BPKPDEN 1 SAIIP SALIMBA G c-KRETARIS l**v I |EPALA BIDANG 1 dmatorIV 5 \ li BID/KASUBAGHer Sekretaris Daerah + Asisten 1Kabag HPerancang Peiaturan Per UU \ m £

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…