DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah Kabupaten Lamandau. 2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Daerah. 4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. 5.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.

6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTDadalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Sekretaris Daerah P Asisten IKabagPerancang Peraturan Per UU kum $ operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan di Daerah.
7.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandingan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor serta pengendalian lalu lintas angkutan orang dan barang.
9.Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
(2)UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan klasifikasi kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
(2)UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Asisten I Sekretaris Dae Kabag HPerancang Per UU aturan p & A

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional/ Pelaksana.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah keijanya dalam memberikan layanan bagi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
b.pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor;
c.pelayanan pengendalian lalu lintas angkutan orang dan barang;
d.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat dan perlengkapan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan menyelenggarakan fungsi:
1. a.merencanakan dan menyusun program keija tata usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan beijalan lancar; Asisten I Sekretaris Daerah KabagPerancang Peraturan Per UU 1 3 &
2. b.mengelola urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
3. c.mengelola urusan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang- undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
4. d.mengelola urusan keuangan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
5. e.mengelola urusan kepegawaian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, menyelenggarkan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. c.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. d.penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
5. e.penyusunan pelaksanaan anggaran Bermotor;
6. f.penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Instansi dan/atau perangkat daerah terkait;
7. g.melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga; keija anggaran/dokumen UPTD Pengujian Kendaraan rencana Sekretaris Dajerah £ Kabag Huku Asisten IPerancang Peraturan Per UU 4 £
8. h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN

Pasal 9

(1)UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
(4)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
(4)Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

(1)Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib:
1. a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. b.mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
3. c.melaksanakan pengawasan melekat. Sekretaris Dae Asisten IKabag KukuPerancang Peraturan Per UU ft A m $
(2)Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan petunjuk.
(4)Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
(5)Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berhalangan maka penugasan dapat dilaksanakan oleh Pimpinan lain setingkat di bawahnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 12

(1)Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
(3)Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…