DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan batas wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Sekretaris Datrah W Asisten IKabag Hu&umPerancang Peraturan Per UU (\ Undang-UndangNomor3Tahun2024tentangPerubahan KeduaatasUndang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2024Nomor77, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6914); 5.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan Undang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor2Tahun2022tentang CiptaKerjaMenjadi Undang- Undang(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.PeraturanPemerintahNomor43 Tahun2014tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor123,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5539)sebagaimanatelah diubah beberapa kali,terakhirdengan Peraturan PemerintahNomor11Tahun 2021 tentangBadanUsahaMilikDesa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor21,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6623); 7.PeraturanPresidenNomor9 Tahun2016 tentang Percepatan PelaksanaanKebijakanSatuPetaPadaTingkatKetelitian Peta Skala 1:50.000(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2016Nomor28)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor23 Tahun2021tentang Perubahanatas PeraturanPresidenNomor9 Tahun2016tentang Percepatan PelaksanaanKebijakanSatuPetapadaTingkatKetelitianPeta Skala1:50.000(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2021Nomor92); 8.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor45 Tahun2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan BatasDesa(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun2016Nomor1038); 9.PeraturanBadan Informasi GeospasialNomor15 Tahun2019 tentangMetode Kartometrikpada Penetapan dan Penegasan BatasDesa/Kelurahan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019Nomor1529); 10.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor5 Tahun 2005 tentangPembentukan Kecamatan Bulik Timur,Kecamatan Menthobi Raya,Kecamatan SematuJaya,Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan BatangKawa(Lembaran Daerah KabupatenLamandauTahun 2005Nomor5); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAHDESABUMI AGUNG KECAMATAN BULIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Sekretaris Dairrah £ Asisten I KabagPerancang Peraturan Per UU I

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Bupati adalah Bupati Lamandau.
3.Desa Bumi Agung adalah Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
4.Desa Arga Mulya adalah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
5.Desa Bunut adalah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
6.Desa Sumber Mulya adalah Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
7.Kelurahan Nanga Bulik adalah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan / Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
11.Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
12.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
14.Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Bumi Agung. (2 ) Batas wilayah Desa Bumi Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Arga Mulya;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunut dan Kelurahan Nanga Bulik; Sekretaris Dadrah £ Asisten IKabagPerancang Peraturan Per UU c.sebelahselatan berbatasan denganKelurahanNangaBulik; dan d.sebelahbarat berbatasandenganDesaSumberMulyadan Desa ArgaMulya.

Pasal 3

(1)Batas wilayahDesa Arga MulyadenganDesaBumiAgung dimulaidari: a.TK62.09.03.2031-03.2032-03.2037-000dengan koordinat 2°8’48,389"LSdan111024'15,305"BTyangmerupakan Simpulbatas antaraDesa BumiAgung,DesaSumber MulyadanDesaArgaMulya; selanjutnya mengarahke tenggara mengikuti jalanporos sampaipadaTK62.09.03.2031-03.2037-001 dengan koordinat2°8' 51,555"LSdan111024'22,497"BTyang terletakpada asjalan perkebunan; c.selanjutnyamengarahke timurlautmelewatiperkebunan sampai padaTK62.09.03.2031-03.2037-002dengan koordinat2°8'22,763"LSdan111°24'35,504" BTyang terletakpadaasjalan perkebunan; d.selanjutnyamengarahketimurmengikutijalanporos sampai padaTK62.09.03.2031-03.2037-003 dengan koordinat2°8'21,144"LSdan111024'51,941"BTyang terletak padapertigaan jalan perkebunan;dan e.selanjutnyamengarahkeutaramengikuti jalanporos sampai padaTK62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengankoordinat2°7'0,771"LSdan111°24’54,622"BT yangterletak pada simpulbatasantaraDesaBunutDesa BumiAgungdanDesaArga Mulya.
(2)Batas wilayah DesaBunutdenganDesa Bumi Agungdimulai dari: a.TK62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat 2°7’0,771" LSdan111°24'54,622"BTyangmerupakan simpulbatas antaraDesaBunut,Desa Bumi Agungdan Desa Arga Mulya; b.selanjutnya mengarahketimur mengikutiarah jalan sampai padaTK62.09.03.2006-03.2031-001 dengan koordinat2°7' 0,643"LSdan111025’29,354" BTyang terletakpadapertigaan jalan perkebunan; c.selanjutnya mengarah ke selatan mengikutiarah jalan sampai padaTK koordinat2°7’45,831"LSdan111°25'29,908"BTyang terletak padaperempatanjalan perkebunan; d.selanjutnyamengarah ke timur mengikutiarah jalan sampai padaTK62.09.03.2006-03.2031-003 dengan koordinat2°7'45,820" LSdan 111°26’7,590"BTyang terletak pada as jalan perkebunan; e.selanjutnya mengarah ke selatan mengikutiarah jalan sampai padaTK62.09.03.2006-03.2031-004 dengan koordinat2°8' 38,872" LSdan111°26'6,567"BTyang terletak pada Perempatan jalan perkebunan; f.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti arah jalan sampai padaTK62.09.03.2006-03.2031-005 dengan koordinat2°8’39,042"LSdan1110 26’27,368" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan ;dan b. 62.09.03.2006-03.2031-002dengan SekretarisAsistenIKabagHkfku PerancangVPeraturan Per UU11 g.selanjutnya mengarahkeselatan mengikuti arah jalan sampai padaTK62.09.03.1005-03.2006-03.2031-000 dengankoordinat2°8'49,813"LSdan111026'27,065"BT yang terletakpadasimpulbatasantaraKelurahan Nanga Bulik,DesaBunut danDesaBumiAgung.
(3)BatasDesa Bumi Agungdengan DesaSumberMulyadimulai dari: a.TK62.09.03.1005-03.2031-03.2032-000 dengan koordinat 2°10'8,853"LSdan111024'14,149"BTyangmerupakan simpulbatas antaraKelurahanNanga Bulik,DesaBumi AgungdanDesaSumberMulya; b.selanjutnya mengarahkeselatan mengikuti jalanblok perkebunan sampai padaTK62.09.03.2031-03.2032-001 dengankoordinat2°9'29,883"LSdan111024'15,092"BT yangmerupakan perempatan jalan perkebunan;dan c.selanjutnya mengarahkeselatan mengikutijalanblok perkebunan sampai padaTK62.09.03.2031-03.2032- 03.2037-000dengankoordinat2°8’48,389"LSdan111° 24'15,305"BTyangmerupakanSimpulbatasantaraDesa BumiAgung,DesaSumberMulyadanDesaArgaMulya.
(4)BatasDesaBumiAgungdenganKelurahan Nanga Bulik dimulaidari: a.TK62.09.03.1005-03.2031-03.2032-000dengan koordinat 2°10’8,853"LSdan111°24’14,149"BTyangmerupakan simpulbatas antaraKelurahanNanga Bulik,Desa Bumi AgungdanDesaSumberMulya; b.selanjutnyamengarahketimur mengikuti jalanblok perkebunan sampai padaTK62.09.03.1005-03.2031-001 dengan koordinat2°10'15,976"LSdan111°25'56,062" BTyang terletakpadaperempatan jalan permukimansama perkebunan; c.selanjutnyamengarahkeutaramelewatiperkebunan sampai padaTK62.09.03.1005-03.2031-002 dengan koordinat2°8’49,308"LSdan111026' 6,902"BTyang terletak pada perempatan jalan perkebunan;dan d.selanjutnya mengarahketimur mengikuti jalanblok perkebunan sampai padaTK62.09.03.1005-03.2006- 03.2031-000dengankoordinat2°8'49,813"LSdan1110 26' 27,065"BTyang terletak pada Simpulbatas antara Kelurahan Nanga Bulik,DesaBunut,danDesa Bumi Agung.

Pasal 4

PosisiPBU,PABUdanTKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahankondisi alam, status kepemilikantanah,nama Desa,nama Kelurahan,dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta bataswilayah Desa Bumi Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Sekretaris Daerah P Asisten IKabag HokuPerancang fferaturan Per UU L Pasal 6

(1)Pelaksanaanpembuatan danpemasanganPBU, PABUdanTK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3,didanai dari anggaran pendapatan danbelanjaDesamasing-masingDesayang berbatasan.
(2)PelaksanaanpembuatandanpemasanganPBU,PABUdanTK yangdidanaidarianggaranpendapatan danbelanjaDesa masing-masingDesayangberbatasansebagaimana dimaksud pada ayat(1),palinglambat2(dua)tahunsetelah Peraturan Bupati ini diundangkan. BABIII PERUBAHANPENETAPAN DANPENEGASANBATASDESA

Pasal 7

(1)PenetapandanpenegasanbatasDesaBumiAgungyangdiatur dalam Peraturan Bupatiinidapatdilakukan perubahan.
(2)Perubahansebagaimana dimaksud pada ayat(1),dengan syarat adanyakesepakatan keduabelahpihakDesa.
(3)Perubahan penetapan danpenegasanbatasDesasebagaimana dimaksud pada ayat(1),diatur denganPeraturan Bupati. BABIV PENDANAAN Pasal 8 Pelaksanaan kegiatan penetapan danpenegasanbatasDesa Bumi Agungbersumber dari: a.anggaran pendapatan dan belanjaDaerah; b.anggaranpendapatan dan belanjaDesa;dan c.sumberlain yangsah dantidakmengikat. BABV KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 9
(1)Penetapan danpenegasanbatasDesa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan: a.hak atas tanahyangdimilikimasyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yangsah;dan b.hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa: 1.pemberian bantuancorporate social responsibility, dan/atau 2.kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
(2)Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha,akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat. Sekretaris Ijjierah Asisten I “ T? Perancane Peraturan Per UU1 Pasal 10 MasyarakatDesa/Kelurahan secara peroranganmaupun berkelompokdan/ataubadan hukum mempunyai hakyangsama untukmelakukankegiatanberkebun,berladang,mendirikan bangunandan/ataupengalihanhakatas tanahdan bangunan sesuai hakkepemilikannyayangsah.

Pasal 11

Pengurusanadministrasitanahyangdikelola olehmasyarakat dilakukansesuai denganwilayahbatasadministrasiDesa,dimana letaktanahdan bataswilayah Desatidakmenghilangkan hak peroranganatau masyarakat ataubadan hukumyangsudah dikuasaidiatastanah tersebut. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupatiinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerah Kabupaten Lamandau.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…