DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan batas wilayah Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Kawa Kecamatan Lamandau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529) ;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KAWA KECAMATAN LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Bupati adalah Bupati Lamandau.
3.Desa Cuhai adalah Desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
4.Desa Karang Taba adalah Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
5.Desa Kawa adalah Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
6.Desa Tanjung Beringin adalah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
7.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
8.Kabupaten Ketapang adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
11.Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/ Desa.
12.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
14.Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Kawa.
(2)Batas wilayah Desa Kawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Cuhai dan Desa Tanjung Beringin;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Taba;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Taba; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.

Pasal 3

(1)Batas Desa Cuhai dengan Desa Kawa dimulai dari:
1. a.TK 62.09.01.2003-01.2004-01.2005-000 dengan koordinat 1° 51' 52,682" LS dan 111° 8' 9,806" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cuhai, Desa Kawa dan Desa Karang Taba;
2. b.selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-001 dengan koordinat 1° 51' 36,882" LS dan 111° 6' 39,858" BT yang terletak pada as sungai lamandau;
3. c.selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri sungai 62.09.01.2003-01.2004-002 dengansampai pada TK koordinat 1° 51’ 20,308" LS dan 111° 6' 32,285" BT yang terletak pada as sungai;
4. d.selanjutnya mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-003 dengan koordinat 1° 51' 20,308" LS dan 1110 6 ' 31,300" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
5. e.selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti arah jalan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-004 dengan koordinat 1° 51' 42,124" LS dan 111° 6’ 31,733" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
6. f.selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2003-01.2004-005 dengan koordinat 1° 52' 32,493" LS dan 111° 3' 3,098" BT yang terletak pada as jalan; dan
7. g.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengan koordinat 1° 52’ 47,541" LS dan 1110 2' 11,120" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Kawa.
(2)Batas Desa Karang Taba dengan Desa Kawa dimulai dari:
1. a.TK 62.09.01.2003-01.2004-01.2005-000 dengan koordinat 1° 51' 52,682" LS dan 111° 8' 9,806" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cuhai, Desa Kawa dan Desa Karang Taba;
2. b.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2004-01.2005-001 dengan koordinat 1° 52' 53,890" LS dan 111° 7' 35,039" BT yang terletak pada as sungai;
3. c.selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.01.2004-01.2005-002 dengan koordinat 1° 53' 23,413" LS dan 1110 7' 21,394" BT yang terletak pada as sungai;
4. d.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2004-01.2005-003 dengan koordinat 1° 53’ 33,600" LS dan 111° 7’ 10,700" BT yang terletak pada as jalan;
5. e.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2004-01.2005-004 dengan koordinat 1° 55’ 8,623" LS dan 111° 2' 25,953” BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
6. f.selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2004-01.2005-005 dengan koordinat 1° 56' 10,569" LS dan 111° 1’ 19,747" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan g.selanjutnyamengarahkebaratdayamelewatihutan sampai padaTK61.04-62.09.01.2004-01.2005-000 dengan koordinat1° 56'25,349"LSdan110°59'15,789"BTyang terletak pada simpulbatasantaraKabupatenKetapang denganDesaKawadanDesa Karang Taba.
(3)Batas DesaKawadengan Desa TanjungBeringin dimulai dari: a.TK62.09.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengankoordinat 1°52'47,541"LSdan 111°2' 11,120"BTyangmerupakan simpulbatasantara Desa TanjungBeringin,DesaCuhai danDesaKawa; b.selanjutnyamengarahkebaratmelewatihutansampai padaTK62.09.01.2002-01.2004-001 dengankoordinat1° 52’51,817"LSdan11101’38,937”BTyang terletak pada asjalanperusahaan; c.selanjutnyamengarahkebaratmelewatihutansampai padaTK62.09.01.2002-01.2004-002dengankoordinat1° 53’3,393" LSdan 110°58'13,974"BTyangterletak pada asjalanperusahaan;dan d.selanjutnya mengarahkebaratmelewatihutan sampai pada koordinat1° 53’22,112"LSdan110°57'37,880"BTyang terletakpada simpulbatasantara KabupatenKetapang denganDesaTanjungBeringindanDesaKawa. denganTK61.04-62.09.01.2002-01.2004-000
(4)BatasDesaKawadenganKabupatenKetapangdimulai dari: a.TK61.04-62.09.01.2002-01.2004-000 dengan koordinat1° 53'22,112"LSdan 110°57'37,880" BTyangterletakpada simpulbatas antaraKabupaten KetapangdenganDesa TanjungBeringindanDesaKawa;dan b.selanjutnya mengarahkeBaratlautmelewatihutansampai 61.04-62.09.01.2004-01.2005-000pada koordinat1°56' 25,349"LSdan110°59'15,789"BTyang terletak padasimpulbatasantara KabupatenKetapang denganDesaKawadanDesa KarangTaba. TKdengan

Pasal 4

PosisiPBU, PABUdanTKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dantidakberubah akibat perubahankondisi alam, statuskepemilikantanah,namaDesa,namaKelurahan,dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinatdanpeta batas wilayah DesaKawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,tercantum dalam Lampiran yangmerupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan danpemasangan PBU, PABUdanTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
(2)Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABUdanTK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud padaayat(1), palinglambat2(dua)tahunsetelahPeraturan Bupati inidiundangkan. BABIII PERUBAHAN PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA Pasal 7
(1)PenetapandanpenegasanbatasDesaKawayangdiaturdalam PeraturanBupatiinidapatdilakukanperubahan.
(2)Perubahan sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dengan syaratadanya kesepakatan keduabelahpihakDesa.
(3)Ketentuan lebih lanjutmengenaiperubahanpenetapandan penegasanbatasDesasebagaimanadimaksudpada ayat(1), diaturdenganPeraturanBupati. BABIV PENDANAAN Pasal 8 Pelaksanaan kegiatan penetapandanpenegasanbatasDesaKawa bersumberdari: a.anggaranpendapatandanbelanja Daerah; b.anggaranpendapatandanbelanjaDesa; dan c.sumberlain yangsah dan tidakmengikat.

Pasal 9

(1)PenetapandanpenegasanbatasDesa yangdiaturdalam Peraturan Bupatiinitidak mengubah atau menghilangkan: a.hakatastanahyangdimilikimasyarakatberdasarkan dokumen kepemilikan yangsah;dan b.hak masyarakat yang diberikansebelumnyaoleh perusahaanberupa: 1.pemberian bantuancorporate socialresponsibility; dan/atau 2.keija samapembentukankoperasiperkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
(2)Perusahaan yang melakukan perpanjanganizinhak guna usaha, akan dilakukankesepakatan tindak lanjut terkaithak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/ Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun,berladang,mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 12

Batas desa antar daerah yang diatur dalam peraturan bupati ini dilakukan penyesuaian, apabila Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur Batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…