DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan batas wilayah Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Batang Kawa dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perancang Peraturan Per UU \ Kabag Asisten I Sekretaris r U Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KINIPAN KECAMATAN BATANG KAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: KabagWTfEhmPerancang Peraturan Per UU \L Asisten I Sekretaris Daftfh

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Bupati adalah Bupati Lamandau.
3.Desa Batu Tambun adalah Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
4.Desa Bayat adalah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
5.Desa Benakitan adalah Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
6.Desa Ginih adalah Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
7.Desa Karang Taba adalah Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
8.Desa Kinipan adalah Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
9.Desa Riam Panahan adalah Desa Riam Panahan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
10.Desa Tanjung Beringin adalah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
11.Kelurahan Tapin Bini adalah Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
12.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
13.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
15.Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/ Desa.
16.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
17.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
18.Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa. Perancaitg Peraturan Per UU \ Kabag Htfku Asisten I Sekretaris DaeAah f BABII BATASDESA Pasal 2

(1)PeraturanBupatiinimengaturbataswilayahDesa Kinipan.
(2)Bataswilayah Desa Kinipansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)meliputi: a.sebelahutara berbatasandenganDesaBenakitandanDesa Ginih; b.sebelah timurberbatasandenganDesa Bayatdan KelurahanTapinBini; c.sebelahselatan berbatasandengan Kelurahan TapinBini danDesa KarangTaba;dan
1. d.sebelahbarat berbatasan denganDesaBatu Tambun.

Pasal 3

(1)BatasDesa Benakitan denganDesa Kinipandimulaidari: a.TK62.09.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengankoordinat 1°42'45,000"LSdan111°10'10,000"BTyangmerupakan simpulbatas antaraDesaKinipan, Desa Ginih Desa Benakitan;dan b.selanjutnya mengarah kebaratdayamelewatihutan sampai padaTK62.09.02.2004-08.2001-08.2002-08.2004- 000 dengan koordinat 1°44’10,000”LSdan111°8' 15,000"BTyang terletakpadasimpul batas antaraDesa RiamPanahan,Desa Batu TambundanDesaKinipan denganDesaBenakitan.
(2)Batas Desa Ginih denganDesa Kinipandimulaidari: a.TK62.09.07.2005-08.2002-08.2003-000 dengan koordinat 1°43' 21,329"LSdan111°17'49,656"BTyangmerupakan simpul batas antaraDesa Bayat denganDesa Kinipandan Desa Ginih; b.selanjutnya mengarah kebarat dayamelewatihutan sampai padaTK62.09.08.2002-08.2003-001dengan koordinat 1°43'5,000" LSdan 111°16'30,000"BTyang terletak padaasjalan; c.selanjutnya mengarahkebarat dayamelewatihutan sampai padaTK62.09.08.2002-08.2003-002 dengan koordinat 1°41'35,000"LSdan 111°13'20,000"BTyang terletak padaasjalan hutan; d.selanjutnya mengarah kebarat dayamelewatihutan sampai padaTK62.09.08.2002-08.2003-003 dengan koordinat 1°42'17,150" LSdan 111°11'22,918"BTyang terletak pada as sungai; e.selanjutnya mengarah ke barat daya melewatihutan sampai padaTK62.09.08.2002-08.2003-004 dengan koordinat 1°42’20,000" LSdan 111°11' 15,000"BTyang terletak pada as jalan perkebunan; dan f.selanjutnya mengarah ke barat daya melewatihutan sampai padaTK62.09.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat 1° 42'45,000" LSdan 111°10' 10,000" BTyang terletak pada simpul batas antara Desa Kinipan, Desa Ginih dan Desa Benakitan. Perancan * Peraturan Per UU Kabag Hdkuln AsistenISekretaris Daerah k
(3)BatasDesa BayatdenganDesaKinipandimulaidari: a.TK62.09.01.1012-07.2005-08.2002-000 dengankoordinat 01°45'20.59865191"LSdan 111°17'12.33432074"BT yangmerupakansimpulbatasantaraKelurahan Tapin Bini,DesaBayat dan DesaKinipan; b.selanjutnya mengarahkebaratlautmelewatihutansampai padaTK62.09.07.2005-08.2002-001 dengankoordinat01° 44’41.52637159" LSdan 111°16'39.76642204"BTyang terletak padaBeradadijalantanah;dan c.selanjutnyamengarah ketimur lautmengikutijalantanah sampai padaTK dengankoordinat01°43’21.32920143" LSdan111°17' 49.65603559"BTyang terletak pada simpulbatasantara Desa Bayatdengan DesaKinipandanDesaGinih.
(4)Batas DesaKinipandengan KelurahanTapinBinidimulaidari: a.TK62.09.01.1012-01.2005-08.2002-000 dengan koordinat 1°47’20,016"LSdan 111°15'0,992"BTyangmerupakan simpulbatas antaraKelurahanTapinBinidanKarangTaba denganDesa Kinipan;dan b.selanjutnya mengarah ke timur lautmelewatihutansampai padaTK62.09.01.1012-07.2005-08.2002-000dengan koordinat1°45'20,599"LSdan111°17’12,334"BTyang terletak pada simpulbatas antaraKelurahan TapinBini, DesaBayatdanDesa Kinipan.
(5)BatasDesa KinipandenganDesa KarangTabadimulai dari: a.TK62.09.01.1012-01.2005-08.2002-000 dengan koordinat 1°47’20,016"LLSdan111°15'0,992"BTyangmerupakan simpulbatas antaraDesa Kinipan dengan DesaKarang Taba dan Kelurahan TapinBini; b.selanjutnya mengarahkebaratlautmelewatihutansampai padaTK62.09.01.2005-08.2002-001 dengan koordinat1° 47'41,000" LLSdan111010’58,000"BTyangterletak pada asjalanperusahaan; c.selanjutnya mengarah kebaratmelewatihutansampai padaTK62.09.01.2005-08.2002-002 dengan koordinat1° 47' 47,000"LLSdan 111°13'19,000"BTyangterletak pada hutan;dan
1. d.selanjutnya mengarahkebarat dayamelewatihutan sampai padaTK62.09.01.2002-01.2005-08.2001-08.2002- GOOdengan koordinat 1°49' 30,933" LLSdan 111°10' 17,491"BTyang terletak pada simpul batas antara Desa Kinipan dengan Desa Karang Taba,Desa TanjungBeringin danDesa Batu Tambun.
(6)Batas Desa Batu Tambun dengan Desa Kinipan dimulai dari:
1. a.TK62.09.02.2004-08.2001-08.2002-08.2004-000 dengan koordinat1°44'10,000" LSdan11108'15,000" BTyang merupakan simpulbatas antaraDesa RiamPanahan,Desa Batu Tambun, Desa KinipandanDesa Benakitan;dan b.selanjutnya mengarah keselatan melewatihutan sampai padaTK62.09.01.2002-01.2005-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 1°49'30,933"LSdan 111°10' 17,491" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Karang Taba, Desa Batu Tambun dan Desa Kinipan. 62.09.07.2005-08.2002-08.2003-000 Peranci Per UU Kabag H * rfcu5yi £7 Peraturan Asisten ISekretaris Daefeh F c

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Kinipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
(2)Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

(1)Penetapan dan penegasan batas Desa Kinipan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
(3)Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Kinipan bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sekretaris Daerfeh F Asisten IKabagPerancang - Peraturan Per UU 1

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
1. a.hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
2. b.hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
  1. 1.pemberian bantuan corporate social responsibility; dan/atau
  2. 2.kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
(2)Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/ Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…