DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentangTataCara Pemungutan Retribusi Daerah; Menimbang : Mengingat1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun2002tentangPembentukan KabupatenKatingan,KabupatenSeruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten MurungRaya,dan Kabupaten Barito Timur diProvinsi Kalimantan Tengah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2002Nomor18, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4180); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor140,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 2Tahun2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor41,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);

4.Undang-UndangNomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
5.Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Perancana Peraturan Per UU 1 Kab;AsistenISekretaris Daelrah ¥ UKum 6.PeraturanPemerintahNomor35 Tahun2023tentang KetentuanUmumPajakDaerahdanRetribusiDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor85, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 6881); 7.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor77 Tahun2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor1781); 8.PeraturanDaerah KabupatenLamandauNomor1Tahun2022 tentangPengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran Daerah KabupatenLamandauTahun 2022Nomor208,Tambahan LembaranDaerah KabupatenLamandauNomor255);
9.PeraturanDaerahKabupatenLamandauNomor 1Tahun2024 tentangPajak DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran Daerah KabupatenLamandauTahun2024Nomor217, TambahanLembaranDaerahKabupaten LamandauNomor 264); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATITENTANGTATACARAPEMUNGUTAN RETRIBUSIDAERAH.

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati iniyang dimaksuddengan: 1.Daerahadalah KabupatenLamandau. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenangan daerahotonom. 3.Bupati adalah Bupati Lamandau.

4.Perangkat Daerah adalahunsur pembantu BupatidanDewan PerwakilanRakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 5.Badan Pengelolaan Keuangandan PendapatanDaerah yang selanjutnya disingkatBPKPDadalah Badan Pengelolaan Keuangandan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. 6.Badan adalah sekumpulanorangdan/ataumodal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukanusahamaupun yang tidak melakukanusahayang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan usahamilik negara,badanusahamilikdaerah,atau badan usahamilikdesa,dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi,koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan,organisasi massa,organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk Badan lainnya,termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap. 7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kabag Huk AsistenIPerancaftg Peraturan Per UU 1 Sekretaris Dajtrah £
8.RetribusiJasaUmumadalah pungutanDaerah yang ditetapkansebagaipembayaranatasjasapelayanan yang disediakanataudiberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingandankemanfaatanumum. 9.RetribusiJasaUsahaadalah pungutanDaerahyang ditetapkansebagai pembayaranataspelayanan yang disediakanolehPemerintahDaerahdalamrangkapemberian kepadaorangpribadiatauBadan yang menggunakan/menikmatipelayananjasa usaha. 10.RetribusiPerizinanTertentuadalah jenis pungutanDaerah yangditetapkan sebagai pembayaranataspelayanan perizinantertentu yang diberikan oleh PemerintahDaerah kepadaorang pribadiatau Badan. 11.Retribusi Terutangadalahretribusiyangharusdibayar pada suatu saat,dalammasaretribusi,dalamtahunretribusi,atau bagiantahunretribusisesuaiketentuanperundang- undangan perpajakanyang berlaku 12.PerangkatDaerah PemungutRetribusiadalah Perangkat Daerah yangmemilikitugasdantanggungjawabkhusus dalammengeloladanmelaksanakankegiatan pemungutan Retribusi Daerah. 13.Bank PersepsiadalahBankyangbekerja samadengan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 14.Kas Daerahadalah tempat penyimpanan uang Daerahyang ditentukanolehBupatiuntukmenampungseluruh penerimaanDaerah dan membayarseluruh pengeluaran Daerah. 15.WajibRetribusiadalahorang pribadiatau badanyang menurut peraturan perundang-undangandiwajibkanuntuk melakukanpembayaran retribusi,termasuk pemungut retribusi tertentu.
16.SuratKetetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapanRetribusi yangmenentukan besarnya jumlahpokok Retribusi yang terutang. 17.SuratKetetapan RetribusiDaerahLebihBayar yang selanjutnya disingkatSKRDLBadalah suratketetapan Retribusi yang menentukanjumlahkelebihan pembayaran Retribusi karena jumlahkredit Retribusi lebihbesar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnyatidakterutang. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untukmelakukan tagihanRetribusi dan/atau sanksiadministratif berupa bunga dan/atau denda. 19.SuratTandaTerima Setoran yang selanjutnya disingkatSTTS adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembagaatau instansiyang menerima pembayaran,baik itu lembaga keuangan(bank,koperasi)maupun instansi pemerintah. 20.SuratSetoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRDadalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib RetribusikepadaKas Daerah melalui Bank Persepsiatau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
21.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan keija perangkat daerah pada satuan keija perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. lzin Kabagj RBjpiAsistenISekretaris Dartrah £ Perancang Peraturan Per UU\ m. 22.UnitPelaksanaTeknisDaerah yangselanjutnya disingkat UPTDadalah unit keijayang dibentukdilingkungan PemerintahDaerahuntukmelaksanakantugas-tugasteknis tertentu dalam rangkamendukungpelaksanaantugasdan fungsidinas ataubadan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupatiinimeliputi: a.jenisRetribusi; b.pendaftarandanpendataanWajibRetribusi;

c.penetapan besaranRetribusiterutang;
d.pembayarandanpenyetoran Retribusi; e.pemungutanRetribusi oleh pihak ketiga; f.pemanfaatan penerimaanRetribusi; g.pembukuandanpelaporanRetribusi; h.penagihanRetribusi; i.penghapusan piutangRetribusi;
j.keberatan Retribusi; k.pemberian keringanan, pengurangan,pembebasan dan penundaanpembayaran;dan l.pengembalian kelebihanpembayaranRetribusi. BABII JENISRETRIBUSI BagianKesatu Umum Pasal 3

(1)JenisRetribusi terdiriatas:
1. a.RetribusiJasaUmum; b.RetribusiJasaUsaha;dan
2. c.RetribusiPerizinanTertentu.
(2)PelaksanaanpemungutanRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)merupakan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 4

(1)Jenispelayanan yangmerupakan objek RetribusiJasaUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal3ayat(1)hurufa, meliputi: a.pelayanan kesehatan; b.pelayanan kebersihan;
1. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d.pelayanan pasar.
(2)Pelayanan yang merupakan objek RetribusiJasaUmum sebagaimana dimaksud pada ayat(1)merupakan pelayanan yang disediakanataudiberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Perancang Peraturan Per UUJd Kab; Asisten I Sekretaris Daerah ukftim
(4)Dikecualikandariobjek RetribusiJasaUmumsebagaimana dimaksudpada ayat(2),yaitupelayanan jasaumumyang dilakukanolehpemerintahpusat,badanusahamiliknegara, badanusahamilikdaerah,dan pihak swasta.

Pasal 5

Pelayanankesehatan sebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat

(1)hurufa merupakanpelayanan kesehatandipuskesmas, puskesmaskeliling,puskesmas pembantu,balai pengobatan, rumahsakitumumdaerah,dantempatpelayanan kesehatan lainnyayang sejenisyangdimilikidan/ataudikelolaoleh PemerintahDaerah,kecualipelayanan administrasi.

Pasal 6

(1)Pelayanan kebersihansebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat(1)huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakanolehPemerintah Daerah,meliputi: a.pengambilanataupengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasipembuangan sementara; b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ataulokasi pembuangan sementarake lokasipembuangan akhir sampah ataupengolahanatau pemusnahanakhir sampah;
1. c.penyediaan lokasipembuangan atau pengolahan atau pemusnahanakhir sampah;
2. d.penyediaandan/ataupenyedotan kakus;dan e.pengolahanlimbahcairrumahtangga,perkantoran,dan industri.
(2)Dikecualikandari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)yaitupelayanankebersihan jalan umum,taman,tempat ibadah,sosial,dan tempatumum lainnya.

Pasal 7

Pelayanan parkir di tepi jalanumumsebagaimana dimaksud dalam Pasal4ayat(1)hurufcmerupakanpenyediaan pelayanan parkir di tepijalanumum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerahsesuaidengan ketentuanperaturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pelayananpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat(1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisionalatau sederhana,berupa pelataran,los,dankios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan /atau jasa yang merupakan objek RetribusiJasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1)huruf b, meliputi: KabPerancang Peraturan Per UU(V AsistenISekretaris Dafcrah P UKum a.penyediaan tempat kegiatanusaha berupapasargrosir, pertokoan,dantempat kegiatanusahalainnya;
1. b.penyediaantempatkhususparkirdiluarbadanjalan;
2. c.pelayanan rumahpemotonganhewantemak;
3. d.pelayananjasakepelabuhanan; e.pelayanan tempat rekreasi,pariwisata,danolahraga; f.penjualan hasilproduksiusahaPemerintah Daerah;dan g.pemanfaatanasetDaerah yang tidakmengganggu penyelenggaraantugasdanfungsi PerangkatDaerah dan/atauoptimalisasiasetDaerah dengantidak mengubahstatuskepemilikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaanataupelayanan dalam RetribusiJasaUsaha sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf bdisediakanatau diberikanolehPemerintahDaerahberdasarkanjasa atau pelayananyang diberikandankewenangan Daerah.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)termasuk pelayananyang diberikanolehBLUD.
(4)DikecualikandariobjekRetribusiJasaUsaha sebagaimana dimaksudpada ayat(1)yaitupelayananjasayang dilakukan olehpemerintahpusat,badanusahamiliknegara,badan usahamilikdaerah,dan pihakswasta.
(5)SubjekRetribusiJasaUsahamerupakanorangpribadiatau Badanyangmenggunakan ataumenikmati pelayananjasa usaha.

Pasal 10

Penyediaan tempat kegiatanusahaberupa pasargrosir, pertokoan,dantempat kegiatanusahalainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatanusahaberupafasilitaspasargrosirdanfasilitas pasar atau pertokoanyang dikontrakkan,serta tempat kegiatan usahalainnyayang disediakanataudiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penyediaan tempatkhusus parkirdiluarbadanjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkirdi luar badan jalan yang disediakan,dimiliki,dan/ataudikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pelayanan rumahpemotongan hewantemak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewantemak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelumdan sesudah dipotong,yang disediakan,dimiliki,dan/ataudikelola oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…