DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Batas Desa, Bab III: Perubahan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bab IV: Pendanaan, Bab V: Ketentuan Lain-lain, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau;
b.bahwa penetapan batas wilayah Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya; Menimbang : Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Kabag Asisten I Sekretaris Dayh Perancang Pertaturan Per UU A m & Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Sekretaris Dae Kabag Asisten IPerancang Paraturan Per UU \\ m eSE

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Bupati adalah Bupati Lamandau.
3.Desa Nanuah adalah Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
4.Desa Batu Ampar adalah Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
5.Desa Batu Tunggal adalah Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
6.Desa Lubuk Hiju adalah Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
7.Desa Melata adalah Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
8.Desa Merambang adalah Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
9.Desa Topalan adalah Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
10.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
11.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan / Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
13.Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
14.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
15.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
16.Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Nanuah.
(2)Batas wilayah Desa Nanuah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: Sekretaris Daer Asisten IKabag HPerancang Peraturan Per UU \ %
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Merambang dan Desa Batu Tunggal;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Topalan ; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanuah.

Pasal 3

(1)Batas Desa Merambang dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.04.2007-04.2009-05.2002-000 dengan koordinat 1° 53’ 57.200" LS dan 111° 41' 22.900" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Merambang dan Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanuah;
2. b.selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2007-05.2002-001 dengan koordinat 1° 54’ 2.886" LS dan 1110 41' 25.914" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2007-05.2002-002 dengan koordinat 1° 54' 12.187" LS dan 1110 41’ 19.558" BT yang terletak pada as jalan;
4. d.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2007-05.2002-003 dengan koordinat 1° 54' 58.343" LS dan 1110 40' 36.508" BT yang terletak pada as jalan;
5. e.selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2007-05.2002-004 dengan koordinat 1° 54' 57.352" LS dan 111° 40’ 21.865" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
6. f.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2007-05.2002-005 dengan koordinat 1° 55' 8.735" LS dan 1110 40' 21.588" BT yang terletak pada perempatan jalan; dan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2005-04.2007-05.2001-05.2002-000 koordinat 1° 55' 22.017" LS dan 1110 39' 49.097" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Toka dan Desa Merambang dengan Desa Melata dan Desa Nanuah.
(2)Batas Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.04.2009-05.2002-05.2004-000 dengan koordinat 1° 53' 33.500" LS dan 111° 41' 47.000" BTyang merupakan simpul batas antara Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanuah dan Desa Lubuk Hiju; dan
2. b.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK dengan koordinat 1° 53' 57.200" LS dan 111° 41' 22.900" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Merambang dan Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanuah.
(3)Batas Desa Lubuk Hiju dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.04.2009-05.2002-05.2004-000 dengan koordinat 1° 53’ 33.500" LS dan 1110 41’ 47.000" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanuah dan Desa Lubuk Hiju; g - dengan 62.09.04.2007-04.2009-05.2002-000 Perancang Peraturan Per UU % Kabag Hu4£u Asisten I Sekretaris Daer h
2. b.selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2002-05.2004-001 dengan koordinat 1° 54' 46.314" LS dan 1110 42' 3.238" BT yang terletak pada as jalan; dan
3. c.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2002-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat 1° 55' 13.679" LS dan 1110 42’ 2.914" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju.
(4)Batas Desa Batu Ampar dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 57' 41,849" LS dan 111° 42’ 21,258" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar dan Desa Topalan;
2. b.selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-001 dengan koordinat 1° 57' 29,406" LS dan 1110 42' 29,075" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
3. c.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-002 dengan koordinat 1° 57' 13,585" LS dan 1110 42' 29,153" BT yang terletak pada perempatan jalan;
4. d.selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- 05.2003-003 dengan koordinat 1° 57’ 13,092" LS dan 111° 41' 57,260" BT yang terletak pada perempatan jalan;
5. e.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-004 dengan koordinat 1° 55’ 23,548" LS dan 111° 41' 59,574" BT yang terletak pada perempatan jalan;
6. f.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- 05.2003-005 dengan koordinat 1° 55' 23,460" LS dan 1110 42' 3,325" BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
7. g.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2003-05.2004-000 dengan koordinat 1° 55' 13,679" LS dan 1110 42' 2,914" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju.
(5)Batas Desa Nanuah dengan Desa Topalan dimulai dari:
1. a.TK 62.09.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat 1° 57’ 41,849" LS dan 1110 42' 21,258" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Batu Ampar, dan Desa Topalan;
2. b.selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2002-05.2005-001 dengan koordinat 1° 58' 16,888" LS dan 111° 41’ 56,261" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2002-05.2005-002 dengan koordinat 1° 58' 18,233" LS dan 1110 41' 56,238" BT yang terletak pada as jalan; d . selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2002-05.2005-003 dengan Perancang Peraturan Per UU 1 Kabag Asisten I Sekretaris Daer % <55 koordinat 1° 59’ 42,868" LS dan 1110 41' 14,133" BT yang terletak pada tepi sungai; dan
4. e.selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2002-05.2005-05.2007-000 dengan koordinat 2° 0’ 25,800" LS dan 111° 41' 5,400" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Topalan, dan Desa Modang Mas.
(6)Batas Desa Modang Mas dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.05.2001-05.2002-05.2007-000 dengan koordinat 2° 0’ 41,164" LS dan 111° 40’ 46,917" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Nanuah, dan Desa Modang Mas; dan
2. b.selanjutnya mengarah ke Timur Laut Mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2002- OS.2005-05.2007-000 dengan koordinat 2° 0’ 25,800" LS dan 111° 41' 5,400" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanuah, Desa Topalan, dan Desa Modang Mas.
(7)Batas Desa Melata dengan Desa Nanuah dimulai dari:
1. a.TK 62.09.04.2005-04.2007-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat 1° 55' 22,017" LS dan 1110 39' 49,097" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Toka dan Desa Merambang dengan Desa Melata dan Desa Nanuah;
2. b.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001- OS.2002-001 dengan koordinat 1° 55' 26,997" LS dan 111° 39' 48,605" BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
3. c.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001- OS.2002-002 dengan koordinat 1° 55' 27,226" LS dan 111° 39' 57,076" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
4. d.selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat 1° 57’ 9,141" LS dan 111° 39’ 49,251" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
5. e.selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-004 dengan koordinat 1° 58’ 30,300" LS dan 111° 38' 53,900" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
6. f.selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001- 05.2002-005 dengan koordinat 1° 58’ 31,333" LS dan 1110 38’ 50,913" BT yang terletak pada Pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
7. g.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001- OS.2002-006 dengan koordinat 1° 58’ 39,423" LS dan 111° 38' 53,320" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
8. h.selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002- OS.2007-000 dengan koordinat 2° 0' 41,164" LS dan 111° Kabag HuPerancang Keraturan Per UU VI Asisten I Sekretaris Daer $ 40' 46,917" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Nanuah dan Desa Modang Mas.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam , status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Nanuah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
(2)Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

(1)Penetapan dan penegasan batas Desa Nanuah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan. (2 ) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
(3)Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Nanuah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan: Perancari; Per UU Kab'eraturan Asisten I Sekretaris Daer um 1
1. a.hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
2. b.hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
  1. 1.pemberian bantuan corporate social responsibility; dan/atau
  2. 2.kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
(2)Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/ Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…