DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentangTeknis PemberianTunjanganHariRayadanGaji KetigaBelas yang BersumberdariAnggaranPendapatan danBelanja DaerahTahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18Ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor5 Tahun2002tentang Pembentukan KabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten MurungRaya,dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2002 Nomor18, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4180); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-UndangNomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun2022tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,Pensiunan,Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan Tahun 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); Sekretaris Daerah 3L kum Asisten 1 73 Perancang Peraturan Per UU« &

5.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);
6.Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 947); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Bupati adalah Bupati Lamandau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon PNS tahap pertama dan Calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100 % (seratus persen).
8.Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peijanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. Sekretaris Daerah £ Asisten 1Kabag HukumPerancang Peraturan Per UU £

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Penerima Tunjangan;
5. e.CPNS; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(4)Dalam hal PPPK memiliki masa keija kurang dari 1 (satu ) tahun, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah bulan bekerja, berdasarkan besaran penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 3

(1)Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan Sekretaris Daefiah r Asisten 1Perancang Peraturan Per UUK & kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf d, yaitu:
1. a.sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Februari Tahun 2025 untuk tunjangan Hari Raya; dan
2. b.sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Mei Tahun 2025 untuk gaji ketiga belas.
(4)Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. f.gaji pokok;
2. g.tunjangan keluarga;
3. h.tunjangan pangan; dan
4. i.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(6)Besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk:
1. a.insentif kineija;
2. b.insentif kerja;
3. c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
4. d.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, tunjangan lain yang sejenis;
5. e.tunjangan pengamanan;
6. f.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen, atau tunjangan kehormatan;
7. g.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
8. h.insentif khusus;
9. i.tunjangan khusus;
10. j.tunjangan pengabdian;
11. k.tunjangan operasi pengamanan;
12. l.tunjangan selisih penghasilan;
13. m.tunjangan penghidupan luar negeri;
14. n.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
15. o.tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) , ayat (4) dan ayat (5). Sekretaris Derail Kab Asisten 1Perancang Peraturan Per UU h :um % BABIII PEMBAYARAN Pasal 4
(1)TunjanganHari Rayadibayarkanpalingcepat 15(limabelas) harikeijasebelum tanggalHari Raya.
(2)TunjanganHari Rayasebagaimanadimaksudpadaayat(1), didasarkan pada besaran komponenpenghasilanyang dibayarkanpadabulan FebruariTahun2025.
(3)ApabilatunjanganHari Rayadalam jangka waktusebagaimana dimaksudpada ayat(1)belumdapatdibayarkan,tunjanganHari RayadapatdibayarkansetelahtanggalHariRaya.
(4)Gajiketigabelas dibayarkan palingcepatpadabulanJuni Tahun 2025.
(5)Gajiketiga belas sebagaimana dimaksudpada ayat(4), didasarkanpadabesaran komponenpenghasilanyang dibayarkanpadabulanMeiTahun2025.
(6)Apabila gaji ketigabelas dalam jangkawaktusebagaimana dimaksudpadaayat(1)belumdapat dibayarkan,gajiketiga belasdapatdibayarkansetelah bulanJuniTahun 2025.
(7)TunjanganHari Rayadangajiketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(4),tidak dikenakan potongan iuran dan/ataupotongan lainberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)TunjanganHarirayadangajiketiga belas sebagaimana dimaksudpada ayat(7),dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

Prosespembayaran tunjanganHari RayadanGajiKetigaBelas dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang- undangan. BABIV PENDANAAN Pasal 6 Pendanaan pemberiantunjanganHari Rayadangajiketiga belas bersumber dariAPBD. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Lamandau Nomor6 Tahun 2024tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor922)dicabut,dan dinyatakan tidak berlaku. SekretarisAsisten 1Kab;ukumPerancang Peraturan PerUJt 4 < 5 Pasal 8 PeraturanBupati inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah KabupatenLamandau. i * BAGIANHUKUM * SETDAKABUPATENLAMANDAU~ JA B A TA N r p A R A FDitetapkandi Nanga Bulik pada;al 17Maret2025 WABUP•v SEKOA Pj.BUPMANDAU, A S f S T E N KABBAG SuD.Kcordir.atnr SAIDSALIM PerancangPerul) Diundangkandi NangaBulik padatanggal17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAHKABUPATENLAMANDAU, / MUHAMAD IRWANSYAH UPATENLAMANDAUTAHUN2025NOMOR990BERITA DAERA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…