DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangTata CaraPembagiandanPenetapanAlokasiDanaDesaTahun Anggaran 2025; Mengingat:1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,KabupatenGunungMas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur diProvinsiKalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor18, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4180); 3.Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor7 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5495) sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan Undang-UndangNomor3Tahun 2024 tentang Perubahan Keduaatas Undang-UndangNomor6Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6914); 4.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Perancang Irferaturan Per UU A) Sekretaris Daerah KabagHjikmy Asisten 1 % > % < • HU J4C i/OUK JG3J0 * 0b' \ sun - Kf 1 “ * • m !» Mi pr » <* 3 I * « »i 5.PeraturanPemerintah Nomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5539)sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhirdengan PeraturanPemerintahNomor11Tahun 2021tentang Badan UsahaMilikDesa(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2021Nomor21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6623); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun2018 tentangPengelolaanKeuanganDesa(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2018Nomor611);

7.PeraturanDaerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun 2015 tentangPedoman Penyelenggaraan PemerintahanDesa (LembaranDaerahKabupaten Lamandau Tahun2015Nomor 128,TambahanLembaran Daerah KabupatenLamandau Nomor177); 8.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor8Tahun2024 tentangAnggaranPendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran2025(LembaranDaerahKabupaten Lamandau Tahun2024Nomor224,TambahanLembaran Daerah KabupatenLamandauNomor271);
9.Peraturan Bupati LamandauNomor41Tahun2024 tentang PenjabaranAnggaran PendapatandanBelanja Daerah Tahun Anggaran2025(Berita Daerah Kabupaten LamandauTahun 2024Nomor947); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANGTATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANADESATAHUN ANGGARAN2025.

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2.Bupati adalah Bupati Lamandau. 3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesayang selanjutya disingkatDPMDadalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkatBPKPDadalah Badan Pengelolaan Keuangandan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. 5.Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan. 6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranc * Per UU Peraturan Kabagl ^ rieimi Asisten1 Sekretaris Daerah >

7.PemerintahanDesa adalahpenyelenggaraanurusan pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempat dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 8.PemerintahDesaadalahKepalaDesa dibantu perangkatDesa sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Desa. 9.BadanPermusyawaratanDesayangselanjutnyadisingkat BPDadalahlembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanyamerupakanwakildaripendudukDesa berdasarkanketerwakilanwilayahdanditetapkansecara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan danBelanjaDesayangselanjutnya disebutAPBDesaadalah rencana keuangantahunan PemerintahanDesa. 11.Rencana PembangunanJangkaMenengah Desayang selanjutnya disingkatRPJMDesaadalahRencana Kegiatan PembangunanDesauntukjangka waktu6(enam)tahun. 12.RencanaKeija Pemerintah Desa yangselanjutnyaRKPDesa adalahdokumen perencanaanuntukperiode1(satu) tahunyangmerupakanpenjabarandariRPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomidesa,dengan mempertimbangkan dimutahirkan,programprioritas pembangunan rencana keija dan pendanaanserta prakiraanmaju,baik yangdilaksanakan langsungolehpemerintah desa maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakatdenganmengacukepada rencana keija pemerintah.
13.Laporan PenyelenggaraanPemerintahanDesaAkhirTahun Anggaran yang selanjutnya disebutLPPDesadalahlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentukpertanggungjawaban pelaksanaan tugas danfungsi, meliputi laporan semua kegiatandesa berdasarkan kewenangandesa yang ada,serta tugas dan keuangan dari Pemerintah,Pemerintah ProvinsidanPemerintah Daerah selama satu tahunanggaran. 14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkatADDadalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran PendapatandanBelanja Daerah setelahdikurangidana alokasikhusus. 15.AlokasiDana Desa Minimal yangselanjutnya disingkatADDM adalah besarnya bagianADDyang samauntuk setiapDesa. 16.AlokasiDana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDPadalah besarnya bagianADDyang dibagi secara proporsionaluntuk setiap Desa berdasarkan kriteria tertentu.
17.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkatPKPKDadalahKepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 18.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkatPPKDadalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaanPKPKD. 19.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjanganBPD yang bersumber dariADD.
20.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIPadalah Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi,pemantauan, dan kerangkapendanaanyang desa, Kabag H Sekretaris DaerahPerancang Peraturan Per UUJk Asisten1 ft i v kegiatanpengawasanlainterhadappenyelenggaraantugas danfungsiorganisasi. BABII MAKSUD,TUJUANDANPRINSIP Pasal 2

(1)PemerintahDaerahmemberikanADDkepadaDesadengan maksuduntuk: a.mendukung pelaksanaanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa; b.mendukung pelaksanaanpembangunanDesa; c.pembinaan kemasyaratakanDesa; d.pemberdayaanmasyarakatDesa;dan e.penanggulangan bencana, keadaandaruratdanmendesak Desa.
(2)Tujuan diberikannyaADDadalah: pelaksanaan Pemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,danpemberdayaan masyarakatdesasesuaikewenangannya; b.meningkatkan kemampuanlembagakemasyarakatan desa dalamperencanaan,pelaksanaandanpengendalian pembangunansecarapartisipatifsesuai dengan potensi desa; c.meningkatkanpemerataan pembangunan,kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi,dan kesempatan berusahabagi masyarakatdesa; d.mendorong peningkatan swadayagotongroyong masyarakat;dan e.meningkatkan kemandirian Desa.
(3)Prinsip pengelolaanADDmeliputi: a.pengelolaankeuanganADDmerupakanbagian yangtidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa; b.seluruh kegiatanharus dapatdipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan c.ADDdigunakan secara cermat,hematdan terarah serta terkendali.
1. a.meningkatkanpenyelenggaraan BABIII BESARAN ALOKASI DANADESA Pasal 3
(1)Pemerintah Daerah mengalokasikanADDdalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah setiap tahunanggaran.
(2)ADDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit 10% (sepuluh persen)dari perkiraan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasikhusus.
(3)JumlahADDuntuk seluruh Desa di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp60.028.403.700,00(Enam Puluh Milyar Dua Puluh DelapanJuta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah). PerancanAPeraturan Per UU A Asisten 1 Sekretaris Daerahum £

Pasal 4

(1)Besaran ADD yang disalurkan pada masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan:
1. a.sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 5% (lima persen) jumlah penduduk miskin, 5% (lima persen) untuk luas wilayah, 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah RT/ RW dan 45% (empat puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis dari masing-masing Desa.
(2)Data jumlah penduduk, jumlah RT/ RW, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari data Kementerian/ Lembaga yang berwenang.
(3)Besaran ADD yang disalurkan pada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan ramus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Rincian ADD yang disalurkan kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
(2)Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
(3)Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

(1)ADD yang disalurkan kepada setiap desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan;
4. d.pemberdayaan masyarakat; dan
5. e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKP-Desa dan RPJM-Desa.
(2)Jenis belanja yang wajib dianggarkan dari ADD meliputi:
1. a.Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
2. b.tunjangan BPD;
3. c.iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
4. d.iuran jaminan kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan Perancang PJraturan Per UU Ji Kabag Hu 3 Asisten 1 Sekretaris Daerah %
5. e.operasional BPD.
(3)Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan harus sesuai dan selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
(2)Penyaluran ADD ke rekening kas Desa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. a.penyaluran ADD siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
2. b.penyaluran ADD non Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD.
(3)Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.ADD untuk siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan setiap bulan ke rekening masing-masing penerima di Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang;
2. b.penyaluran ADD untuk siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD untuk bulan:
  1. 1.januari sampai dengan maret terakomodir dalam ADD tahap I (pertama);
  2. 2.april sampai dengan juni terakomodir dalam ADD tahap II (kedua);
  3. 3.juli sampai dengan September terakomodir dalam ADD tahap III (ketiga); dan
  4. 4.oktober sampai dengan desember terakomodir dalam ADD tahap IV (keempat),
3. c.Desa menyampaikan kebutuhan dan besaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulannya ke DPMD;
4. d.penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulannya menjadi pemotongan pada penyaluran ADD non Siltap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap tahapnya menyesuaikan periode bulan penyaluran; dan
5. e.Pemerintah Desa mencatat dan menatausahakan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
(4)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tehitung sejak tanggal 1 Januari 2025.
(5)Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
1. a.surat kuasa pemindahbukan ADD dari Kepala Desa;
2. b.daftar dan jumlah penerima Siltap dan tunjangan BPD; dan
3. c.kuitansi rangkap/ no carbon required.
(6)Penyaluran ADD non Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara 4 (empat) tahap dengan cara:
1. a.Pemerimtah Daerah menghitung realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima dari dana alokasi umum dan Sekretaris DaerahKabag Hjikum - f - J - Asisten 1Perancang PAraturan Per UU Jl ts danabagihasil kerekeningkasumumDaerahdan menentukanbesaranADD; b.berdasarkanrealisasipenyalurandanaperimbangan ke rekeningkasumumDaerah sebagaimana dimaksudpada hurufa,yang tercatatdalam bukukaspenerimaandan pengeluaran Daerah,PejabatPengelolaKeuanganDaerah selaku BendaharaUmumDaerahmenyampaikan pemberitahuan besaranADDkepadaKepalaDPMDuntuk dilakukanmekanisme penghitungandanprosespersiapan transfer ke rekeningkasDesa;
2. c.DPMDmelakukanpenghitunganuntukpenetapanbesaran ADDsetiapDesasetiap tahapnyadengan melakukan penguranganpenyaluranADDuntukSiltapkepala Desa, perangkat Desadan tunjanganBPDyang telah disalurkan; dan d.hasil penghitungandanbesaranADDsetiapDesaper tahapnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)PenyaluranADDnonSiltapKepala Desa,Perangkat Desadan tunjanganBPDdilaksanakansetelahKepalaDesa menyampaikan dokumen: a.rekomendasiCamatataskelengkapanberkas persyaratan; b.APBDesatahunanggaran2025; c.laporanrealisasipenggunaandana tahapsebelumnya d.kuitansitandaterimadengan besaransesuaidengannilai pengajuan; e.pakta integritas;dan f.suratpemyataanKepalaDesa.
(8)Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat(7)hurufa,KepalaDesa menyampaikan kepada Camat yaitu: a.salinan berkas pertanggungjawaban belanjatahap sebelumnya besertabukti pembayaran pajakatasbelanja; b.dokumensuratpermintaanpembayaran yangtelah disusunolehPPKDpelaksana kegiatananggaran yang telah diverikasisekretarisDesadan disetujuioleh Kepala Desa; c.salinan Peraturan laporanDesatentang pertanggungjawaban realisasiAPBDesaTahunAnggaran sebelumnya(pengajuantahappertama);dan d.LPPDesdanLKPPDestahun2024(pengajuantahap pertama).
(9)Formatlaporan realisasi penggunaandana sebagaimana dimaksud pada ayat(7)huruf c, tercantum dalam Lampiran IIIyangmerupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(10)Dalamhal terdapatlebihsalurADDatau terdapatselisih lebih jumlah penyaluran dengan Keputusan Bupati tentang besaran penyaluranADDtiap Desa pertahapnya, Pemerintah Desa wajib mengembalikan dengan menyetor kembali kelebihan salurke rekening kas umum Daerah dan menyampaikan surat tanda setor keBPKPD.
(11)Dalam hal terdapat kurang salurADD,Pemerintah Daerah dapat langsung menyalurkan ke rekening kas Desa.
(12)Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran ADDsampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADDtidak dapat disalurkan dan menjadi sisa danaADD di rekening kas Daerah. Perancang Peiaturan Per UU 1 4 Kabagfitrkurn Sekretaris DaerahAsisten 1 &
(13)Sisa dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(3)Kepala urusan keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
1. a.semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran beijalan; dan
2. b.semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP.
(2)Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perancang pJraturan Per UU dh Sekretaris DaerahAsisten 1 5- Agarsetiaporang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiinidengan penempatannya dalamBerita DaerahKabupatenLamandau. t• *BAGIANHUKUM< SI'TDAK A3U P A T TML A M A N D A U IJ A B A T A M (WABUP I S E H D A AS{STEN_J-* — mpm K A B B A G Sub-Koordinator PerancsngUU W W W M y ^-''M V i*» — Diundangkan diNanga Bulik pada tanggal Ditetapkandi Nanga Bulik padatanggal /ifApfMt2o£T BllpATI LAMANDAU, P A R A F A*** z = m r & Y ) ADITYAPUTRA SEKRETARISDAERAHKABUPATENLAMANDAU, MUHAMADIRWANSYAH BERITA DAERAHKABUPATENLAMANDAUTAHUN2025NOMOR632- LAMPIRAN I PERATURANBUPATI LAMANDAU NOMORTAHUN2025 TENTANGTATA CARA PEMBAGIAN DANPENETAPANRINCIANALOKASI DANADESATAHUNANGGARAN2025 RUMUSPERHITUNGANADD: ADDx=ADDMx+ADDPx Keterangan: ADDx ADDMx ADDPx : AlokasiDanaDesayang diterima Desa x. :AlokasiDasarminimal Desa x. : AlokasiDanaDesa ProporsionaluntukDesax. Untuk menentukanADDPx,yaitu: ADDPx=BDxX(ADD-ADDM) Keterangan: BDx ADD ADDM :BobotDesauntukDesax : TotalAlokasiDanaDesa yangditetapkanKabupaten. :JumlahAlokasiDana DesaMinimalyangditetapkan Daerah. Untuk menentukanBDx,yaitu: BDx=(0,010*Z1)+(0,005*Z2)+(0,005*Z3)+(0,035*Z4)+(0,045*Z5) Keterangan: Rasiojumlah penduduk setiapDesaterhadap totalpendudukDesa. Rasiojumlahpendudukmiskin Desasetiap terhadap totalpendudukmiskin diDesa Rasioluaswilayah Desasetiap terhadapluaswilayah Desa. RasioJumlahRT/RWsetiapDesaterhadaptotalJumlahRT/RWDesa kabupaten Lamandau RasioIKGsetiapDesaterhadaptotalIKGDesa. Z1 : Z2 : Z3: Z4: Z5: TTJAGIANHUKUM ^1 SETDAKABUPATENLAMANDAU P A R A F UILAMANDAU, JA.BATAN WABUP NP ADITYAPUTRASEKDA ASISTEN KABETAG *4 rr ii Sub.Koordmator Ji erancangPerUUi\ -1 1- LAMPIRANII PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMORTAHUN2025 TENTANG TATA CARAPEMBAGIAN DANPENETAPANRINCIANALOKASI DANADESA TAHUNANGGARAN2025 DAFTARPENERIMAALOKASIDANADESADI KABUPATENLAMANDAU TAHUNANGGARAN2025 PaguAlokasi DanaDesaper- Desa(Rp) Alokasi FormulaAlokasiDasar NamaDesaNo.Kecamatan (Rp)(Rp)

(5)(6)=(4)+(5)(4)(3)(2)(1) 184,344,254678,695,813494,351,559SungaiTuatLamandau1 Tanjung Beringin 171,870,469666,222,028 494,351,559 Lamandau2 494,351,559117,881,850612,233,409CuhaiLamandau3 494,351,559 108,325,018602,676,577 Lamandau4Kawa 494,351,559130,473,973 624,825,532 5LamandauKarangTaba 494,351,559 162,832,894657,184,453 Lamandau6Penopa 494,351,559156,826,124651,177,683 7LamandauSuja 494,351,559 175,357,136669,708,695 8LamandauSekoban 494,351,559 191,248,154685,599,713 9LamandauBakonsu 494,351,559 210,148,836 704,500,395 Lamandau10 SamuJaya 494,351,559 140,595,174634,946,733 11DelangRiamPanahan 494,351,559166,303,964 660,655,523 Delang Delang Delang 12Sepoyu 494,351,559124,901,016 619,252,575 13Nyalang 494,351,559 116,787,260611,138,819 14RiamTinggi 494,351,559121,021,785 615,373,344 15DelangLandau Kantu 494,351,559 245,314,129 739,665,688 Delang16Lopus 494,351,559 193,495,226 687,846,785 17Delang Kubung 494,351,559 171,973,812 666,325,371 18Delang Delang Delang Sekombulan 494,351,559 142,187,364 636,538,923 19Penyombaan 494,351,559 200,583,074 694,934,633 20HuluJojabo 494,351,559 173,808,840 668,160,399 Bulik21SungaiMentawa 494,351,559 132,095,280 626,446,839 Bulik22Guci 494,351,559308,483,689 802,835,248 23BulikBatuKotam 494,351,559 289,614,468 783,966,027 Bulik24Kujan 494,351,559 226,993,816 721,345,375 Bulik25Bunut 494,351,559 203,262,382 697,613,941 Bulik26Beruta 494,351,559 155,397,677 649,749,236 27BulikTamiang 494,351,559 288,808,304 783,159,863 28Bulik BumiAgung 494,351,559 305,358,287 799,709,846 Bulik29 Sumber Mulya 494,351,559 383,969,443 878,321,002 30 Bulik Bukit Indah 494,351,559 231,889,037 726,240,596 Bulik Arga Mulya31 494,351,559 166,195,482 660,547,041 Bulik Perigi Raya32 Nanga Pamalontian 494,351,559 197,211,559 691,563,11833 Bulik Perancana Peraturan Per UUR Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah t% PaguAlokasi DanaDesaper- Desa(Rp) AlokasiDasarAlokasiFormula No.Kecamatan NamaDesa (Rp)(RP)
(1)(2)(3) (4)(5) (6)=(4)+(5) Belantikan 494,351,559 205,055,937699,407,496 68BelibiRaya Belantikan Raya 494,351,559 282,341,783 776,693,342 69Bayat Belantikan Raya 494,351,559199,042,229693,393,788 70KarangBesi Belantikan Raya 494,351,559161,610,123655,961,682 71Benuatan Belantikan Raya 494,351,559252,277,573 746,629,132 72Kahingai Belantikan 494,351,559 174,564,285668,915,844 73RayaNangaMatu Belantikan Raya Bintang Mangalih 494,351,559177,770,184672,121,743 74 Belantikan 494,351,559161,615,378 655,966,937 75PetarikanRaya Belantikan 494,351,559 250,576,114744,927,673 76Raya SumberCahaya 494,351,559 154,303,382648,654,94177 BatangKawaBatuTambun 494,351,559 164,838,376659,189,93578KinipanBatangKawa 494,351,559151,372,928645,724,48779BatangKawaGinih 494,351,559153,216,961 647,568,52080BenakitanBatangKawa 494,351,559130,818,631625,170,19081LikuBatangKawa 494,351,559181,290,466 675,642,02582 BatangKawaMengkalang 494,351,559 206,791,880701,143,43983 BatangKawaKarangMas 494,351,559 176,910,037 671,261,59684 BatangKawaKina 494,351,559 198,312,408692,663,96785BatangKawaJamuat Total42,019,882,515 18,008,521,18560,028,403,700 * ' BAGiAN HUKUiV! - r. SETDA KABUPATENLAMANDAU JABATAN I ^ p ! S E K D A BUBM1LAMANDAU , P A R A H ADITYAPUTRA I A S f S T E N K A B B A G Sufc.Koordinator PerancangPerUU Pagu Alokasi Dana Desaper- Desa(Rp) AlokasiDasarAlokasi Formula No.KecamatanNamaDesa (Rp)(Rp) (i)(2) (3) (4)(5)(6)=(4)+(5) 494,351,559 138,457,225 632,808,78434BulikTimurNangaPalikodan 494,351,559 184,366,748 678,718,30735Bulik TimurSungkup 494,351,559 139,661,591 634,013,150BulikTimur36Nuangan 494,351,559151,154,757645,506,31637Bulik TimurNangaKoring 494,351,559143,375,264637,726,82338BulikTimur Toka 494,351,559140,147,289634,498,848Bulik Timur39Sepondam 494,351,559 221,728,673 716,080,232BulikTimur40Merambang 494,351,559222,102,740 716,454,299Bulik TimurPedongatan41 494,351,559 231,123,948 725,475,507BulikTimur42BatuTunggal NangaKemujan494,351,559 189,334,532683,686,09143Bulik Timur 494,351,559388,459,886 882,811,445Bulik TimurBukitJaya44 494,351,559 236,777,402 731,128,96145Bulik TimurSuka Maju Menthobi Raya 494,351,559153,332,189647,683,748 46Melata Menthobi 494,351,559 150,872,559 645,224,118 47RayaNanuah Menthobi 494,351,559 223,038,255 717,389,814 48Raya Batu Ampar Menthobi Raya 494,351,559236,016,255 730,367,814 49LubukHiju Menthobi Raya 494,351,559 145,819,738 640,171,297 50Topalan Menthobi Raya 494,351,559 252,333,345 746,684,904 51BukitMakmur Menthobi 494,351,559 356,773,377 851,124,936 52Raya Modang Mas Menthobi 494,351,559 357,410,600 851,762,159 53RayaBukitRaya Menthobi Raya Mukti Manunggal 494,351,559 247,743,600 742,095,159 54 Menthobi Raya 494,351,559 369,864,228864,215,787 55SumberJaya Menthobi 494,351,559 369,119,792863,471,351 56RayaBukit Harum 494,351,559327,780,103 822,131,66257Bina BhaktiSematuJaya 494,351,559 365,528,029 859,879,58858SematuJayaWonorejo 494,351,559 369,501,860 863,853,41959 SematuJayaMekarMulya 494,351,559 365,840,184860,191,74360SematuJayaJangkarPrima 494,351,559 394,841,745 889,193,30461SematuJayaPurwareja 494,351,559 347,359,833 841,711,39262SematuJayaTriTunggal Batu 494,351,559 154,340,201 648,691,760 63SematuJayaHambawang 494,351,559 178,251,804 672,603,36364RimbaJayaSematuJaya Belantikan Nanga Belantikan 494,351,559 160,812,770 655,164,329 65Raya Belantikan 494,351,559 248,271,092 742,622,651 Sungai Buluh66 Raya Belantikan Raya 494,351,559 168,711,123 663,062,682 67 Tangga Batu Perancang Peraturan Per UUA Kabag ^ pifcnm Asisten 1 Sekretaris Daerah ft S & LAMPIRANIII PERATURAN BUPATILAMANDAU NOMORTAHUN2025 TENTANGTATACARAPEMBAGIAN DANPENETAPANRINCIANALOKASI DANADESATAHUN ANGGARAN2025 Formatlaporan realisasipenggunaandana LAPORANREALISASIPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DESAPERSUMBERDANA PEMERINTAHDESA TAHUN ANGGARAN Sumberdana :AlokasiDanaDesa(ADD) Realisasis.d ANGGARAN REALISASI LEBIH/ (KURANG) KODE REK. URAIAN(Rp)(Rp) (RP) 12345 4.PENDAPATAN PendapatanTransfer AlokasiDana Desa 4.2. JUMLAHPENDAPATAN 5.BELANJA BIDANGPENYELENGGARAN PEMERINTAHANDESA PenyelenggaraanBelanja Siltap,tunjangandanoperasinal Penyediaanpenghasilantetap BIDANGPEMBANGUNANDESA 0 1 01.01 01.01.01 02 Dst, JUMLAHBELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 6.PEMBIAYAAN 6.1.PenerimaanPembiayaan PengeluaranPembiayaan6.2 PEMBIAYAANNETTO SISALEBIH/(KURANG)PERHITUNGANANGGARAN i * BAG!ANH U K U M ^ SETDAKABUPATEN LAMANDAU PARAF BUJFWTILAMANDAU, JA B A T AN W A8U P S E K D A DITYAPUTRA1 2 A S i S T E N JK A S B A G Sub.KocrcJinator PerancanqPer UUVj (

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…