DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan StandarBiaya Operasional, SertaHonor Lain-Laindi Lingkungan Pemerintah Desa; :1. Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat KabagHdlcuth /3 ^ Perancangfferaturan Per UU A Sekretaris DaerahAsisten 1 ft Tahun2002Nomor18,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4180); 2.Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5495)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan Undang-UndangNomor3Tahun2024 tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor6 Tahun 2014(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2024Nomor77,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6914);

3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor6Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-UndangNomor 2Tahun 2022tentangCipta Kerja MenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6856); 4.PeraturanPemerintahNomor43Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5539)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun2021tentang Badan UsahaMilikDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2021Nomor21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6623); 5.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018Nomor611); 6.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor128,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015Nomor177); MEMUTUSKAN: :PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADANPERMUSYAWARATANDESADAN STANDARBIAYA OPERASIONAL SERTA HONORLAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA. Menetapkan BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau. Sekretaris DaerahAsisten 1Kabag HukPerancang Peraturan Per UU\ 1 = OP

2.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.
6.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
7.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
8.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
9.Badan Permusyaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11.Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
12.Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
13.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II

TUNJANGAN BPD DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa, BPD dan kelembagaan masyarakat Desa diberikan tunjangan, honorarium dan biaya operasional.
(2)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Kepala Desa selaku PKPKD;
2. b.Sekretaris Desa, kepala seksi dan kepala urusan selaku PPKD; Sekretaris DaerahAsisten 1Kabag Hut - urn - / -y- Perancang Peraturan Per UU \ t L /
3. c.Perangkat Desa yang termasuk dalam petugas pengelola aset desa dan operator.
(3)Kelembagaan masyarakat yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rukun tetangga/ rukun warga;
2. b.lembaga adat;
3. c.perlindungan masyarakat;
4. d.pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
5. e.pendidikan anak usia dini;
6. f.perpustakaan desa;
7. g.karang taruna; dan
8. h.lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.
(4)Besaran tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan pemberian tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai belaku pada tanggal 1 Januari 2025.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan pemberian tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari APB Desa masing-masing Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP.
(2)Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan alokasi dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 5

Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Besaran Sekretaris DaerahAsisten 1ibagjfcfcuk * / Perancang.Peraturan Per UU ft um f - 3 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional serta Honor lain-lain di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 879) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. * B A G1A N H U K U M SETDA KABUPATEN LAMANDAU PA R A F Ditetapkan di Nanga Bulik pad£\tanggal H J A B A TA N mmmnm**— . WA BUP It P/fin LAMANDAU, :E K D A A S I S T E N K A B B A G ADITYA PUTRA t Sub.Koordinator i f Perancang Per UU r Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ( MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR M J LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 BESARAN TUNJANGAN BADAN I. BESARAN TUNJANGAN DAN HONORARIUM Uraian Biaya (Rp) KeteranganSatuanNo. 3 5l 2 4 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 1 2.200.000OB1.1 KetuaBPD 1.2 Wakil Ketua BPD OB 1.800.000 1.3 Sekretaris OB 1.500.000 1.300.000OB1.4 Anggota Honor Pengelola Keuangan Desa2. 750.000OB2.1 PKPKD OB 450.0002.2 PPKD 250.000Honor Pengelola Aset Desa OB3. Honor Lembaga Adat4. 4.1 Kepala Adat/ Mantir OB 300.000 4.2 Wakil Kepala Adat/ Wakil Mantir Adat, Sekretaris, Anggota 250.000OB Insentif RT/ RW berupa Operasional 500.000OB5. Honorarium Petugas Perlindungan Masyarakat OB 250.0006. Honorarium Guru PAUD Kelompok Bermain 1.000.000OB7. 1.200.000OBHonorarium Guru PAUD Taman Kanak-Kanak 8. 250.000Honorarium Pengelola Perpustakaan Desa OB9. Honorarium Tim/ Panitia Kegiatan lainnya : 10. 10.1 Penanggung Jawab/ Pengarah 300.000OK 250.000OK10.2 Ketua 200.000OK10.3 Wakil Ketua 175.000OK10.4 Sekretaris 150.000OK10.5 Anggota Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Nilai Pagu : 1 1. 3 %11.1 Pagu Rp400.000.000,00 11.2 Pagu > Rp 400.000.000,00 2,5 % 900.000Honorarium Jasa Administrasi, Jasa Kebersihan dan Jaga Malam Honorarium Operator : OB12. 13. 350.000OB13.1 Apliaksi Siskeudes Maksimal 2 bulan 350.00013.2 Aplikasi Profiil Desa dan Epdeskel OB Maksimal 2 bulan 350.000OB13.3 Aplikasi Sipades Maksimal 2 bulan 350.000OB13.4 Aplikasi DTKS Kabag ^ kricui ^ Sekretaris DaerahAsisten 1PeraturanPerancan Per UU 7 c > Uraian Biaya (Rp)No. Satuan Keterangan l 2 3 4 5 Honorarium14. petugas/ kades OB 250.000 Posyandu Honorarium Kader Kesehatan15. OB 500.000

16.Honorarium koordinator dan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) OB 100.000 17. Honorarium narasumber/ pemateri/instruktur kegiatan penyuluhan, pelatihan ataupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Desa : 17.1 Pejabat eselon II (kepala Dinas) 17.2 Pejabat Kabag, Dinas/Badan, Sekcam dan Kabid) OK 800.000 eselon III (Camat, Sekretaris OK 700.000 17.3 Pejabat eselon IV OK 600.000 17.4 Non eselon dan lainnya OK 500.000 II. BESARAN BIAYA OPERASIONAL Uraian Biaya (Rp)No. Satuan Keterangan 1 2 3 54
1.Operasional PAUD :

a.Kelompok Bermain bulan 1.000.000
b.Taman Kanak-Kanak bulan 1.000.000 Operasional Perpustakaan Desa2. bulan 500.000 Operasional Linmas bulan3. 250.000 Biaya operasional BPD, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) , Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. BUjPATI LAMANDAU, B A G I A N H U K U M | 3ETQA KABUPATEN IAMANDAU f J A O A T A N \ t P A R A F I i W A RU P RIZWY’ ADITYA PUTRAj r.EK DA V/ A SISTEN rK A B B A G Sub.Koordinator v • t

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…