Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun 2025
- Nomor
- 38
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
4180);
MM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PAItAF HIE HARKI JABATAN PARAF ASISTEN KABAN SEKRETARIS KABID KASUBID PELAKSANA Sekretaris Daerah Asisten IPerancanp Peraturan Per UU 1
6881);
76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN DAN BENTUK SINERGI OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
11.Pemungutanadalah suaturangkaian kegiatanmulaidari penghimpunandataobjekdan subjekPajakatauRetribusi, penentuanbesamyaPajakatauRetribusiyangterutang sampai kegiatan penagihanPajakatauRetribusi kepadaWajib Pajak atauWajibRetribusisertapengawasanpenyetorannya. 12.SuratPemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSPTPDadalah suratyang olehWajibPajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak,Objek Pajakdan/atau bukanobjek Pajak, dan/atauharta dankewajibansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undanganperpajakan Daerah. 13.SuratSetoran Pajak Daerah yangselanjutnyadisingkatSSPD adalahbukti pembayaran atau penyetoranPajak yangtelah dilakukan dengan menggunakanformuliratautelah dilakukandengancara lainkekasDaerah melalui tempat pembayaran yangditunjukolehDaerah. 14.SuratKetetapan Pajak DaerahLebihBayaryangselanjutnya disingkatSKPDLBadalah surat ketetapanPajak yang menentukan jumlahkelebihanpembayaranPajak yang terutangatau seharusnyatidakterutang. 15.Penagihan adalah serangkaian tindakanagar Penanggung PajakmelunasiutangPajak danbiaya Penagihan Pajak denganmenegurataumemperingatkan,melaksanakan Penagihan seketika dansekaligus,memberitahukan surat paksa,mengusulkan pencegahan,melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,dan menjual barangyangtelah disita.
(1)MaksudPeraturan Bupatiiniadalah sebagaiPedoman Pemungutandan BentukSinergi Opsen PajakMBLB. Tujuan dibentuknya PeraturanBupati ini adalahmewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan tentang PedomanPemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen Pajak MBLB. Ruang lingkup Peraturan bupatiini meliputi: a.dasarpengenaan; b.perhitungan,pembayaran dan pelaporan; c.pengembalian kelebihan pembayaran; d.sinergipemungutan;dan
(2)
(1)Dasar pengenaan opsen PajakMBLBmerupakan PajakMBLB terutang. Saat terutangnya Opsen PajakMBLBditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB. Wilayah Pemungutan Opsen PajakMBLByang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilanMBLB. (2)
(4)Besaranpokok Opsen PajakMBLByangterutangdihitung dengan cara mengalikantarifPajaksebesar 25%(duapuluh limapersen)dengandasarpengenaan Pajaksebagaimana dimaksudpadaayat(1). (5)PemungutanOpsenyangterutang dilaksanakanataspokok Pajakterutangbersamaan dengan PemungutanPajakMBLB terutang. (6)PerhitunganOpsen PajakMBLBsebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturanBupati ini. BABIII PERHITUNGAN,PEMBAYARANDANPELAPORAN
(7)Penghitungan,pembayaran,danpelaporanOpsenPajak MBLBterutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran,danpelaporan PajakMBLB. (1)Pembayaran Opsen PajakMBLBsebagaimanadimaksudpada ayat(1)kekasDaerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukanbersamaan dengan pembayaran PajakMBLBkekasDaerahPemerintah Daerah Kabupaten LamandaudalamSSPDPajakMBLB. (2)Dalamhal pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat(2) tidakdilakukanoleh WajibPajak,Perangkat Daerah Pengelola PajakMBLBmelakukanpenagihan. (3)Penagihan sebagaimana dimaksudpada ayat(3),termasuk PenagihansanksiadministratifatasOpsen PajakMBLB. (4)DalamhalPerangkatDaerahPengelolaPajakMBLBtelah menerimapembayaranatasPenagihan sebagaimana dimaksudpadaayat(3),Perangkat DaerahPengelolaPajak MBLBmenyetorkan bagian Opsen PajakMBLBkekas daerah Provinsipalinglama3(tiga)hari keija. (5)Pelaporan OpsenPajakMBLBsebagaimanadimaksudpada ayat(1)dicantumkan dalamSPTPDPajakMBLB. (6)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan mengenaipenagihanpajak daerah. BABIV PENGEMBALIANKELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 5 (1)DalamhalWajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PajakMBLBkepada Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB,pengembalian kelebihan pembayaran pajakMBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PajakMBLB. (2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disetujui,Bupati melalui Perangkat Daerah Pengelola PajakMBLBmenerbitkan SKPDLB PajakMBLB. (3)SalinanSKPDLBsebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan kepada Gubemur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 3(tiga)hari keija sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterbitkan. Sekretaris " P Asisten IKabag Hujcum / x Perancang Peraturan Per UU A BadanPendapatanDaerahProvinsi Kalimantan Tengahmenindaklanjutikelebihanpembayaran Opsen PajakMBLBsesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan. Gubemur melalui(4) BABV SINERGIPEMUNGUTAN Pasal 6 DalamrangkaoptimalisasipenerimaanPajakMBLBdan Opsen PajakMBLBPemerintah DaerahProvinsiKalimantan Tengah bersinergi denganPemerintahDaerahKabupaten Lamandau. Sinergisebagaimanadimaksudpadaayat(1)diwujudkan dalambentukkeijasama. Keija samasebagaimana dimaksud pada ayat(2)meliputi: a.pertukaran dan/ataupemanfaatandatadan/atau informasiperpajakan,perizinan,serta data dan/atau informasilainnyasesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.pengawasanWajib Pajakbersamasesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.pemanfaatanprogramataukegiatan peningkatan pelayanankepadamasyarakat,khususnyadi bidang perpajakan; d.pendampingandan dukungan kapasitasdi bidang perpajakan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuanaparaturatas sumberdaya manusiadi bidang perpajakan;dan e.kegiatan lainnyayangdipandang perluuntuk dilaksanakan dengan didasarkan padapertimbangan efisiensi, efektivitaspelayananpublikserta saling menguntungkan dan dapatmelalui penggunaanjasa layanan pembayaranolehpihak ketiga. Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dituangkan dalam peijanjian keija sama dan ditindaklanjuti dalam rencanakeijayangdisepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) (2) (3)
(1)Perangkat Daerah Pengelola PajakMBLBbersama-sama dengan Gubemur melalui Badan Pendapatan DaerahProvinsi Kalimantan Tengah dan bank tempat pembayaran Pajak MBLBmelakukan rekonsiliasi data penerimaan PajakMBLB serta Opsen PajakMBLBminimal 1(satu)bulan dan maksimal 3(tiga)bulan sekali. Rekonsiliasidata sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit mencocokkan:
b.SSPD; c.rekening koran bank;dan d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
Per UU Kab ukurn‘eraturan Asisten ISekretaris Daerah F dp (3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksudpadaayat(1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupatiini mulai berlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiinidenganpenempatannya dalam Berita Daerah KabupatenLamandau. -BAGIANHUKUJVI SETDAKABUPATrNLAMANDAUj _ i A B AJA NPARAF W A RU P S E K D A DitetapkandiNanga Bulik Wggai \j ^ BUfA ' lLAMANDAU, pad AS I ST E N fK A B O A G ADITYAPUTRA Siifc.KPordinator r FerancingPerUU J Diundangkandi NangaBulik pada tanggal| " ^ rki\ ^ 0 ^ 7 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMADIRWANSYAH AERAH KABUPATEN LAMANDAUTAHUN2025NOMOR 0 3 ^ BERITA LAMPIRAN PERATURANBUPATILAMANDAU NOMOR TAHUN2025 TENTANGPEDOMANPEMUNGUTANDAN BENTUKSINERGI OPSENPAJAKMINERAL BUKANLOGAMDAN BATUAN SIMULASIPERHITUNGANPAJAK MBLBDANOPSENMBLB PTXXXdiKabupaten Lamandaumelakukan pembeliantanahurug(5m 3 )danpasir sungai(15m 3 )untukkeperluankomersial.Kemudianharga patokan tanah urugRp. 29.000,-sedangkan harga patokan pasir sungaiRp.32.500,-Sehinggapajak mineral bukanlogamdan batuanyangterutang yaitu: Perhitungan PajakMBLBterutang yang disetorkankeKasDaerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau: Atastanahurug:5m 3 x Rp.29.000,-x20%=Rp.29.000,-(Pajak Terutang) Ataspasir sungai:15m 3 xRp.32.500,-x 20%=Rp.97.500,-(Pajak Terutang) JumlahPajakMBLBRp. 29.000,-+Rp. 97.500,-=Rp.126.500,- Perhitungan Opsen PajakMBLByang disetorkanke Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi KalimantanTengah : Atastanah urug:Rp.29.000,-(Pajak Terutang)x 25%=Rp. 7.500,- Ataspasir sungai:Rp.97.500,-(PajakTerutang)x25%=Rp.24.375,- JumlahOpsen PajakMBLBRp.7.500,-+Rp.24.375,-=Rp.31.875,- JumlahPajak yangharusdibayar olehPT XXX: JumlahPajakMBLB +JumlahOpsen PajakMBLB Rp.126.500,-+ Rp.31.875,- =Rpl58.375,- f BAGiANHUKUWI; r P A R A FJ A B A T A N IVVABUP 5t K O A TILAMANDAU, 6- A SISTEM R DITYAPUTRA K A B B A G - :;ufe.Krordir»ator PerUU ] ''•I**.*
Membuka PDF…