DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuanPasal4Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor79 Tahun 2018 tentangBadan LayananUmum Daerah,mengamanatkan ketentuan lebihlanjutmengenai pengadaan,persyaratan,pengangkatan,penetapan,batasusia, masakeija,hak,kewajibandanpemberhentian pejabatpengelola pegawai yangberasal dari tenagaprofesionallainnya diatur dengan PeraturanKepalaDaerah; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb,danhurufc,perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Bupati tentangManajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah SakitUmumDaerah Lamandau; Mengingat:1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor5Tahun 2002tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya,dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4180);
3.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris DaerahAsisten IKabag HiPerancang Peratur; PerUU it & Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022tentang Cipta KeijaMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2023Nomor41, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 4.Peraturan PemerintahNomor23 Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadanLayanUmum(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2005Nomor48,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4502)sebagaimana telah diubahdenganPeraturan PemerintahNomor74 Tahun2012 tentangPerubahan Atas Peraturan PemerintahNomor23Tahun 2005tentangPengelolaan Keuangan BadanLayananUmum (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2012Nomor171, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5340); 5.PeraturanPemerintahNomor18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor114,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5887),sebagaimana telah diubahdenganPeraturan PemerintahNomor72Tahun2019tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2019 Nomor187,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6402); 6.Peraturan Menteri KesehatanNomor33 Tahun2015tentang PedomanPenyusunan Perencanaan SumberDaya Manusia Kesehatan(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor 705); 7.Peraturan BupatiLamandauNomor44Tahun 2018 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Badan LayananUmum(Berita Daerah KabupatenLamandauTahun2018Nomor566);
8.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor79 Tahun 2018 tentang Badan LayananUmum Daerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor1213); 9.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016Nomor145,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LamandauNomor192)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah KabupatenLamandauNomor7 Tahun 2021tentang PerubahanatasPeraturanDaerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun2016tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah KabupatenLamandauTahun 2016Nomor204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LamandauNomor251); 10.Peraturan Bupati LamandauNomor86 Tahun2021 tentang Pembentukan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,Serta Tata Keija UnitPelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 799); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUMU DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU. Menetapkan : Sekretaris DaerahAsisten IKabag HjPerancang Peraturan PerUU & BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiini yangdimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.PemerintahDaerahadalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom.
3.BupatiadalahBupati KabupatenLamandau. 4.Badan LayananUmumDaerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalahSatuanKeijaPerangkatDaerahdilingkungan PemerintahKabupatenLamandau yang dibentukuntuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasayangdijualtanpa mengutamakanmencarikeuntungan,dan dalammelakukan kegiatannya didasarkanpadaprinsipefisiensidan produktivitas.
5.RumahSakitUmumDaerah Lamandauyang selanjutnya disebutRSUDLamandauadalah organisasidi lingkungan Pemerintah Daerah yangmenerapkanpolapengelolaan keuanganBLUD.
6.Manajemen PegawaiBLUDadalahpengelolaanpegawai BLUDuntukmenghasilkanpegawaiRSUDLamandauyang profesional, memiliki nilaidasar,etikaprofesi,bebasdari intervensi politik,bersihdari praktikkorupsi,kolusi,dan nepotisme. 7.Pegawai ProfesionalLainnya adalahorang yangtelah memenuhi persyaratan yangditentukan gunamemenuhi kebutuhanketenagaanRSUDLamandauyang tidak terpenuhi melaluipengadaan AparaturSipil Negara. 8.PegawaiBLUDadalah orang yang telah memenuhi persyaratan yangditentukan,diangkatolehDirektur dan digajiberdasarkanketentuanyangberlakugunamemenuhi kebutuhan ketenagaanRSUD. 9.PejabatPengelolaadalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kineija operasionalRSUDLamandau yang terdiri ataspemimpin,pejabat teknis dan pejabat keuangan. 10.Direktur adalah DirekturRSUDLamandau. 11.Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab kepadapemimpindalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang umum,keuangan dan pelayanan.
12.Pejabat Keuanganadalah pejabat yang bertanggung jawab kepadapemimpin dalam melaksanakan fungsidan tata usaha keuangan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orangyang mengabdikan diridalam bidang kesehatan sertamemilikipengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yanguntuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dan menjadi dasar pengelolaan pegawai BLUD di RSUD Lamandau. Sekretaris DaerahAsisten IKabag HukumPerancang Peraturan PerUU1 7 & Pasal 3 TujuandisusunnyamanajemenPegawaiBLUDRSUDLamandau yaituuntuk: a.memberikankepastianhukumbagi pegawaiBLUDdalam rangkapengelolaanpegawaiBLUDpadaRSUDLamandau; dan b.mengaturmekanismepengelolaanpegawaiBLUD berdasarkan prinsip ekonomis,efisiendalam rangka pemenuhankebutuhansumberdayamanusiaRSUD Lamandau. BABIII SUMBERDAYAMANUSIA

Pasal 4

(1)Sumber daya manusiaPegawaiBLUDpadaRSUDLamandau terdiriatas:
1. a.PejabatPengelola;dan b.Pegawai.
(2)PejabatPengeloladanPegawaisebagaimana dimaksudpada ayat(1)berasal dari: a.pegawai negeri sipil; b.pegawai pemerintah dengan peijanjian keija; dan/atau c.pegawai profesionallainnya.
(3)PengangkatanPejabat PengeloladanPegawaiyang berasal daripegawai profesionallainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf c,disesuaikandengankebutuhan, profesionalitas,kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsipefisiensi,ekonomisdanproduktif dalam meningkatkan pelayanan.
(4)Pejabat danPegawaiyang berasal dari pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf cdapat dipekeijakansecarakontrak atau tetap.
(5)Pengangkatan danpenempatandalamjabatan Pejabat PengeloladanPegawai RSUDLamandauberdasarkan kompetensidan kebutuhan praktik bisnis yangsehat.

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal4ayat
(1)hurufaterdiriatas: a.Direktur; b.Pejabat Keuangan;dan c.Pejabat Teknis.
(2)Pejabat Pengelolasebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat dandiberhentikan oleh Bupati.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b disebutKepala Bagian.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf cdisebut Kepala Bidang.
(5)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
(6)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c bertanggung jawab kepada Direktur. Sekretaris DaerahAsistenIKabag HukumPerancang Peraturan Perl U 4 Pasal 6
(1)PejabatPengeloladanPegawaiRSUDLamandauyang berasal daripegawai negeri sipildanpegawaipemerintah denganpeijanjian keija sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4ayat(2)hurufadan hurufbdiselenggarakanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Pejabat Pengeloladanpegawaiyangberasal dari tenagaprofessionallainnya sebagaimanadimaksud pada pasal 4ayat(2)hurufc dilakukanmelaluitahapan: a.pengadaan; b.pengaturanhakdankewajiban; c.pembinaan,pengembangandanpenilaiankineija; d.kesejahteraan;dan
1. e.pemberhentian. BABII KLASIFIKASI,JENISDANTUGASPEGAWAIBLUD

Pasal 7

KlasifikasiPegawaiRSUDLamandauterdiriatas:

a.Tenaga Kesehatan;dan b.tenaganonkesehatan.

Pasal 8

(1)Tenaga Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufa,merupakanPegawaidengankualifikasipendidikan dan kompetensi tertentuyangdipersyaratkanuntuk dapat bekeija sesuaikewenangan pada unit pelayanan tertentu di RSUDLamandau.
(2)Tenaga non kesehatan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 7 huruf b,sebagaiPegawaidengankualifikasipendidikan dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit keija diRSUDLamandau.
(3)Ketentuan lebihlanjutmengenai kualifikasi pegawai sebagaimana dimaksud padaayat(1)dan ayat(2)diatur dalamPeraturanDirektur.

Pasal 9

(1)JenisPegawaiBLUDterdiriatas: a.pegawaitetapBLUD;
1. b.pegawai kontrakBLUD; dan c.pegawai mitra.
(2)PegawaiBLUDsebagaimana dimaksud pada ayat(l) dapat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Formasi kebutuhan pegawaiBLUDdiusulkan berdasarkan perencanaan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur dan dituangkan dalam Rencana StrategisBLUD RSUD Lamandau. Sekretaris DaerahAsisten IKabagPerancang Peraturan Per St

Pasal 10

(1)Pegawai tetap BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur.
(2)Pegawai Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (1) dapat diangkat dari pegawai kontrak oleh Direktur dan/atau melalui seleksi terbuka.

Pasal 11

Pegawai kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)huruf b merupakan Pegawai dengan peijanjian keija yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh Direktur berdasarkan peijanjian keija untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pada RSUD Lamandau.

Pasal 12

(1)Pegawai mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan tenaga profesional/ahli lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas di RSUD Lamandau berdasarkan peijanjian keija sama berkaitan dengan keahliannya.
(2)Bentuk hubungan keija pegawai mitra dengan RSUD Lamandau meliputi:
1. a.bersifat keija sama;
2. b.berdasarkan kesetaraan yang saling menghargai, menghormati dan kepercayaan; dan
3. c.transparansi dalam pelaksanaan kineija.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan pegawai mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 13

(1)Dalam keadaan mendesak atau darurat, Direktur dapat mengangkat pegawai secara langsung dengan peijanjian keija dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi kedaruratan yang teijadi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…