DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatasibeban gandapenyakitdan meningkatnya faktor risikokesehatan akibat perubahanpola hidupmasyarakat, perlu didorongkesadaran,kemauan, dan kemampuan hidup sehatsebagai bagiandari budayasehari- harimelaluigerakan masyarakat hidupsehat; c.bahwauntukmendukung pembangunan kesehatanyang terintegrasi,kolaboratif,danberorientasipromotifserta preventif,diperlukandasarhukum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehatdi daerah sebagai bentuk dukungan terhadapkebijakan nasional; d.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,danhuruf c,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat HidupSehat; Menimbang Mengingat:1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun 2002tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Lamandau,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau, Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Rayadan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4180); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Perancaifc Peraturan Per UU/f) Kab;AsistenISekretaris Daeafah f UKum 4.Undang-UndangNomor17 Tahun2023 tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor105, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6887); 5.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang Perangkat Daerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5887)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPemerintahNomor72Tahun2019 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentangPerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor187,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6402); 6.PeraturanPemerintahNomor28Tahun2024tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor17 Tahun 2023 tentangKesehatan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2024Nomor135,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6952); 7.PeraturanPresidenNomor72Tahun2012tentang Sistem Kesehatan IndonesiaTahun2012Nomor193); 8.PeraturanPresidenNomor72Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021Nomor172); 9.PeraturanMenteri KesehatanNomor3Tahun 2014 tentang SanitasiTotalBerbasisMasyarakat(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor193); 10.Peraturan Menteri KesehatanNomor41 Tahun2014 tentang PedomanGiziSeimbang(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor1110);

11.PeraturanMenteriPerencanaan PembangunanNasional/ KepalaBadan Perencanaan PembangunanNasional Nomor11 Tahun 2017 tentang PedomanUmumPelaksanaan Gerakan Masyarakat HidupSehat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor1505); 12.Peraturan Gubernur Kalimantan TengahNomor7Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Berita DaerahProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor7); 13.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016Nomor145,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LamandauNomor192)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor 7Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 188); Nasional(LembaranNegaraRepublik Perancangl Peraturan Per UU “ S3 AsistenISekretaris Dae p 5 ( 15.PeraturanBupati LamandauNomor20Tahun2019tentang UpayaPenurunandanPencegahanStuntingBerbasis KemandirianKeluargaMelaluiGerakanPeduliRemaja,Wanita HamilatauMelahirkandanAnak(BeritaDaerahKabupaten LamandauTahun2019Nomor606); MEMUTUSKAN: :PERATURANBUPATITENTANGGERAKANMASYARAKATHIDUP SEHAT. Menetapkan BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2.Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangan daerahotonom. 3.Gubernur adalah GubernurProvinsi KalimantanTengah. 4.BupatiadalahBupati Lamandau. 5.SekretarisDaerahadalahSekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 6.Gerakan Masyarakat Hidup Sehatyangselanjutnya disebut GERMASadalah suatutindakanyangsistematis,terencana yangdilakukansecarabersama-samaolehseluruhkomponen bangsa dengan kesadaran,kemauandankemampuan berperilakusehatuntuk meningkatkan kualitas hidup.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantuBupati dalam penyelenggaraanpemerintahan daerahyang terdiriatas Sekretariat Daerah,SekretariatDewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerahdan Badan Daerah dalamlingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau. 8.Dinas Kesehatan adalah Dinas KesehatanKabupaten Lamandau. 9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitiandan Pengembangan yangselanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau. 10.Senam Nusantara adalah bentuk aktivitasfisikberbasis senam yang dirancang secara sederhana,mudah diikuti,dan menyenangkan, yang memadukan unsur budaya serta kearifan lokaldariberbagai daerah di Indonesia. 11.Peregangan(Stretching)adalah aktivitasfisik ringan berupa gerakan melenturkanototdan sendi tubuhyang dilakukan secara rutin dalam waktu singkat untuk menjaga kebugaran tubuh, mencegah kekakuan otot, serta meningkatkan kelancaran sirkulasi darah, khususnya bagi individu yang menjalani aktivitas dengan posisi statis dalam jangka waktu lama. 12.Tim Koordinasi Strategis GERMASadalah fasilitator, perencana,pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program GERMAS. Rerancang feraturan Per UU Kabaglfu AsistenISekretaris Dj ah O a.tatanan rumahtangga; b.institusipendidikan; c.tempatkerja;dan d.tempatumum.

(3)Aktivitasfisiklainnya sebagaimanadimaksud pada ayat(1) hurufe,yaitukegiatan yang memicu pergerakantubuhdan bermanfaatbagikesehatan jasmanimaupunrohani.
(4)Untukmendukung pelaksanaanaktivitasfisiksebagaimana dimaksudpadaayat(1),Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakandanmengambillangkahsesuaitugas,fungsidan kewenangan meliputi: a.melakukan olahragasetiapharijumatpalingsedikit 30(tiga puluhmenit); b.melaksanakanSenam Nusantara/Peregangan ditempat kerja2(dua)kalisehari yaitu pukul10.00WIBdanpukul 14.00WIB; c.meningkatkan kegiatan aktivitasfisikatau olahragadi sekolah,madrasahdan ekstrakulikuler;
1. d.memfasilitasi satuan pendidikanpenyelenggaraan secara danmeningkatkanolahragaekstemalmasyarakat penyediaan fasilitassaranaolahragamasyarakat; e.memfasilitasipenyediaan fasilitassaranaaktivitasfisik pada kawasan pemukiman dansaranafasilitasumum;dan f.memfasilitasisarana dan prasaranayang amandan nyaman bagi pejalankaki dan pesepeda. BagianKetiga Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 6

(1)Peningkatan perilaku hidupbersihdan sehat sebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(1)huruf b,mencakupsemua perilaku yangdipraktikan padabidang: a.pencegahan dan penanggulangan penyakit; b.penyehatan lingkungan; c.kesehatan ibu dananak;dan d.pemeliharaan kesehatan.
(2)Kegiatanpeningkatan perilaku hidupbersihdan sehat sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan padalingkup rumahtangga,institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umumdanfasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, meliputi: a.persalinan ditolong oleh tenagakesehatan; b.memberikan air susu ibu eksklusif kepadabayi yang baru lahir sampaipaling sedikit berusia 6(enam)bulan;
1. c.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di pos pelayanan terpadu/fasilitas pelayanan kesehatan; d.menggunakan air bersih untuk memasak,mencuci dan mandi;
2. e.mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir; f.menggunakan jamban sehat;
3. g.memberantas jentik nyamuk;
4. h.mengonsumsi makanan bergizi seimbang;
5. i.tidak merokok;
6. j.tidak minum minuman keras / narkoba; SekretarisKab;AsistenIPerancang Peraturan Per UU urn £ k.membuangsampahditempat sampah;dan l.tidak meludahsembarangtempat.
(4)Dalammendorong perilakuhidupbersihdansehat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat didukungdengan:
1. a.penyediaansarana untukmencuci tangan dengansabun dan airbersih yangmengalirdirumah,institusipendidikan, tempatkerja,tempatumumdanfasilitaspelayanan kesehatan; b.penyediaankantin sehat; c.penyediaantempat sampah; d.penyediaanfasilitassanitasiyangbersih diinstitusi pendidikan,tempatkerja,tempatumumdanfasilitas pelayanankesehatan;
2. e.penerapan kebijakankawasantanparokok;
3. f.penyediaanruangkhusus untukmerokok;dan g.penyediaanruang menyusuiuntuk/ pojoklaktasidi tempat kerja. a.pengawasanperedaranobatdanpengamananmakananoleh institusiyang membidangi; b.pengawasanterhadappenjualan makanan dan minumananak di sekolah; c.penyediaan paling sedikit1(satu)porsi buahpadamakanan ringandan/atau 1(satu)porsi sayurpadamakanan disetiap pertemuan/rapat; d.pengawasanbahan berbahaya yangdigunakandalamproduk pangan; e.pengawasankeamanandanmutupangan segarpada komoditaspertanian,peternakan,danperikanan; f.pemanfaatan pekaranganrumah untuk ditanami sayurdan buah;
4. g.percepatanperbaikangizidenganprogrampendampingan 1000(seribu)hari pertama kehidupanmelalui: 1.pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
  1. 2.pemberian makanan tambahan pada ibu hamilyangkurang energi kronis;
  2. 3.pemberian inisiasi menyusui dini;
  3. 4.pemberian airsusuibu eksklusif padabayisampai dengan usia6(enam)bulan;dan
  4. 5.pemberian makanan pendampingan air susu ibu pada bayi setelah usia 6(enam)bulan dan tetap memberikan air susu ibu padabayisetelah sampai usia2(dua)tahun atau lebih, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Pasal 8

(1)Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit AsistenISekretarisPerancang Ifceratu ran Per UU ' U) DaArah - F w sebagaimanadimaksud dalamPasal4ayat(1)hurufd, mencakupkegiatan pemeriksaankesehatan rutin.
(2)Sasaranpemeriksaan kesehatanrutinsebagaimana dimaksud padaayat(1)yaitusetiappendudukusiapalingrendah15(lima belas)tahun.
(3)Pemeriksaankesehatan rutinsebagaimanadimaksud pada ayat(1)bertujuanuntukmendorong masyarakatuntuk mengenali faktor resiko penyakit tidakmenularterkaitpola hidupdanmelakukan upaya pengendalianditingkatindividu, keluargadan masyarakat.
(4)Untukmendukung pelaksanaanpencegahandandeteksi dini penyakitsebagaimana dimaksud padaayat(1)dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di tempat fasilitaspelayanan kesehatan,meliputi: a.pusatkesehatan masyarakat; b.pospembinaanterpadupenyakittidak menular;dan c.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. BagianKeenam PeningkatanKualitasLingkungan Pasal 9 Peningkatankualitaslingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1)hurufedilakukanmelaluikegiatan: a.penambahanruangterbuka hijau;
1. b.menjaga lingkungan kerja tetap bersih; c.pengendalian pencemaranbadanair; d.pemantauan kualitas airminum; e.penyediaansarana sanitasisekolahsesuai standar; f.pengelolaansampahdengan benar dengan memisahkan sampahorganikdansampah non organik; g.mendorongmasyarakatuntukmembangundan memanfaatkan bak sampah untukmengurangi timbunan sampah; h.pengamanan limbah cairrumahtangga dengan membuat saluran pembuangan air limbahyang memenuhi syarat kesehatan;dan/atau i.peningkatan pemanfaatan sarana dan prasaranabuangair besar keluarga dan masyarakat.

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1)huruffdilaksanakan melalui kegiatan: a.pelaksanaan kampanye pemberian air susuibu eksklusif; b.peningkatan usaha kesehatan sekolah; c.pelaksanaan kampanye gemar berolahraga; d.pelaksanaan kampanye gemar makan ikan,buah dan sayur; e.pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi; f.pelaksanaan kampanye penyakit tidak menular; pelaksanaan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat; dan

h.pelaksanaan kampanye hidup sehat tanpa rokok. g - SekretarisKab AsistenIPerancang IPeraturan Per UU JL & y BABIV PELAKSANAANGERMAS Pasal 11

(1)GERMASdilaksanakan padaseluruhwilayahdiDaerah.
(2)PelaksanaanGERMASsebagaimana dimaksudpada ayat(1) melibatkan: a.PerangkatDaerah; b.duniapendidikan; c.swasta; d.badanusaha; e.organisasi kemasyarakatan; f.individu/keluarga/masyarakat;dan
1. g.kelompokrentan.
(3)Kelompokrentansebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufg, meliputi: a.lansia; b.penyandangdisabilitas;dan c.anak-anak. BABV KEWENANGAN

Pasal 12

(1)DalammenyelenggarakanGERMAS,Bupatimelimpahkan kewenangan penyelenggaraan kepadaPerangkatDaerahsesuai tugaspokokdanfungsidankewenangannya.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) dilaksanakan dalam bentuk: a.perencanaan kegiatanGERMASsesuaibidangtugas Perangkat Daerah masing-masing; b.pelaksanaankegiatan promosi,edukasi, danpelayanan terkaitGERMAS;dan c.penguatan kolaborasilintas sektor dalam mendukung implementasiGERMAS; d.melakukan keija sama dankemitraan dengan pihak ketiga, baiklembaga swadaya masyarakat, dunia usaha,maupun masyarakat untukmendukung pelaksanaanGERMAS; e.pengawasandanpelaporanpelaksanaanGERMASdi lingkungan keija masing-masing;dan f.pemantauan danevaluasipelaksanaanGERMASdi tingkat wilayah tugasnya. BABVI PEMBENTUKANTIMKOORDINASI STRATEGIS GERMAS

Pasal 13

(1)Dalam menyelenggarakanGERMASsebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Kooridnasi StrategisGERMAS.
(2)Susunan kelembagaan Tim Koordinasi StrategisGERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua; c.wakil ketua; d.sekretaris; Kab;AsistenISekretaris Daerah Perancana Peraturan Per UUi ulqiim $z e.anggota;dan f.tenagapendukung.
(3)KetentuanlebihlanjutmengenaipembentukanTimKooridnasi StrategisGERMASsebagaimanadimaksudpadaayat(1), ditetapkandenganKeputusanBupati. BABVII TUGASPOKOK, FUNGSIDANKEWENANGAN PERANGKAT DAERAHDALAMPELAKSANAANGERMAS

Pasal 14

(1)Setiap Perangkat Daerahmemilikitugaspokok, fungsi,dan kewenangan dalampelaksanaanGERMASsesuaidengan urusan dantanggung jawabnya.
(2)Tugaspokok,fungsi,dankewenanganPerangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat(1)harusdiselaraskan dengantujuanumumdan khusus pelaksanaanGERMAS sebagaimana dimaksuddalamPasal3. BABVIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS Pasal 15
(1)Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaandan penganggaranuntukmendukungGERMASdilaksanakan sesuai dengan tugaspokok,fungsidankewenangan masing- masing.
(2)Dalam menyusun perencanaandanpenganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikoordinasikan oleh Bappedalitbang. BABIX KERJA SAMA

Pasal 16

Untuk mengoptimalkan kegiatanGERMASdi Daerah,Tim KoordinasiStrategisGERMASdapatbekerjasama dengan lembaga/organisasinonpemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1)Bupati melalui Bappedalitbang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanGERMASdi Daerah.
(2)Pemantauan pelaksanaanGERMASdilakukan setiap 6(enam) bulan sekali.
(3)Evaluasi pelaksanaanGERMASdilakukan setiap 1(satu)tahun sekali pada akhir tahun.
(4)Evaluasi pelaksanaanGERMASsebagaimana dimaksud pada ayat(3)dilakukan secara terintegrasi untuk mengukur dampak kebijakan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat.
(5)Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan Perancarib Peraturan Per UU ' W Kab AsistenISekretaris Jrab fungsinyawajibmelaporkan perkembanganpelaksanaan kegiatanGERMASkepada Bupatimelalui Bappedalitbang.
(6)LaporanhasilpelaksanaanGERMASsebagaimana dimaksud pada ayat(4)palingkurangmencakupinformasimengenai: a.rinciankegiatandanevaluasipelaksanaankegiatan; b.tantangandalampelaksanaankegiatan; c.terobosanataukisahsuksessebagai pembelajaran;dan d.langkahtindak lanjutyangdiperlukan.
(7)Bupati menyampaikan laporan hasilpelaksanaankegiatan GERMASsebagaimanadimaksud padaayat(4),kepada Gubernur setiap1(satu)tahunsekaliatausewaktu-waktu apabiladiperlukan. BABXI PENDANAAN Pasal 18 PendanaanpenyelenggaraanGERMASbersumber dari:
1. e.anggaran pendapatandanbelanja negara; f.anggaranpendapatandanbelanja Daerah;dan/atau g.sumberlain yangsah dan tidak mengikatsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. BABXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannyadalam BeritaDaerah Kabupaten Lamandau. DINASKESENAIAN BAGSANH U K U M-~ SETDAKABtSPATES LAiViANOAU -I P A R AF : HOANGKESHAS PARAFHtRARKI JABATANl |WABUP 1 GEKDA Ditetapkan diNanga Bulik padatanggal 2$ ftuPATILAMANDAU, JABAIAN PARAF KFPALADINAS I V ? A S i S T E NSCKRETARtS KABBAGKEPALABIDANti *-•« / J Sub- Koordinatcr *perancnngPerJU ITYAPUTRA KASI tJE 3 i.mtimwwiwitwwf'• Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal%%KA SEKRETARISDAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN2025NOMOR1000 i

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…