DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa MekarMulyaKecamatanSematuJayaKabupaten Lamandau, perluditetapkan bataswilayah Desa MekarMulyaKecamatan SematuJayaKabupaten Lamandau; b.bahwa penetapanbataswilayahDesaMekar MulyaKecamatan SematuJaya Kabupaten Lamandau telahdisepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulikdan disetujuioleh timpenetapan dan penegasanbatas antarDesa; c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa,dan hurufb,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangBatasWilayahDesaMekar MulyaKecamatan Sematu Jaya; Menimbang: Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-UndangNomor5Tahun 2002tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten MurungRayadan Kabupaten Barito Timur di ProvinsiKalimantan Tengah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2002Nomor18, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3.Undang-UndangNomor4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor49,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor2514)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-UndangNomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 5495) Asisten IPerancang Peraturan Per UU Sekretaris Da + jh Undang-UndangNomor3Tahun2024tentangPerubahan KeduaatasUndang-UndangNomor6Tahun 2014 tentang Desa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 5.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2022 tentang CiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor123,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhirdengan PeraturanPemerintahNomor11Tahun 2021tentang BadanUsahaMilikDesa(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2021Nomor21,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6623); 7.PeraturanPresidenNomor9 Tahun2016tentang Percepatan PelaksanaanKebijakanSatuPeta Pada TingkatKetelitianPeta Skala1:50.000(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2016Nomor28)sebagaimana telahdiubah denganPeraturan PresidenNomor23 Tahun 2021 tentang Perubahanatas PeraturanPresidenNomor9 Tahun2016tentang Percepatan Pelaksanaan KebijakanSatuPetapadaTingkat KetelitianPeta Skala 1:50.000(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2021Nomor92); 8.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor45 Tahun2016 tentangPedoman Penetapan danPenegasan Batas Desa(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016Nomor1038); 9.Peraturan BadanInformasi GeospasialNomor15Tahun 2019 tentangMetode Kartometrikpada Penetapan dan Penegasan BatasDesa/Kelurahan(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2019Nomor1529);
10.PeraturanDaerah Kabupaten LamandauNomor5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya,Kecamatan Sematu Jaya,Kecamatan BelantikanRayadanKecamatan BatangKawa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005Nomor5); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAHDESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Asisten I Sekretaris Dae KabagPerancang Peraturan Per UU aah E k 1.DaerahadalahKabupaten Lamandau. 2.BupatiadalahBupatiLamandau.

3.DesaMekarMulyaadalahDesa MekarMulyaKecamatan SematuJayaKabupatenLamandau. 4.DesaBatuKotamadalahDesaBatuKotam Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. 5.DesaJangkarPrimaadalahDesaJangkarPrimaKecamatan SematuJayaKabupaten Lamandau.
6.KabupatenKotawaringinBaratadalahKabupaten KotawaringinBaratProvinsiKalimantanTengah. 7.Kecamatanatauyangdisebut dengan namalainadalahbagian wilayahdari daerah kabupaten/kota yangdipimpinoleh camat. 8.Desaadalahdesadandesaadat atauyangdisebutdengan namalain,selanjutnyadisebutDesa,adalah kesatuan masyarakat hukumyang memilikibataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmengurusurusan pemerintahan,kepentingan masyarakatsetempatberdasarkan prakarsamasyarakat,hakasal usul,dan/atau hak tradisional yangdiakui dandihormatidalamsistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. 9.PilarBatasUtama yangselanjutnyadisingkatPBUadalah pilar yangdipasang sebagaitanda batasantar Kecamatan/ Kelurahan/ Desayangdiletakan tepat padabatas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa. 10.PilarAcuan BatasUtama yangselanjutnyadisingkatPABU adalahpilar yang dipasangsebagaitanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang diletakan disisibatasalam atau buatanyang berfungsi sebagai titik ikat garisantar daerahKecamatan/Kelurahan/Desa. 11.TitikKartometrik yangselanjutnya disingkatTKadalah koordinat hasil pengukuran/perhitunganposisi titik dengan menggunakan petadasar.
12.Bujur Timuryangselanjutnya disingkatBTadalah garisbujur yangberadadisebelah timur bujur utama atau bujur 0°(nol derajat).
13.Lintang Selatanyangselanjutnya disingkatLSadalahgaris lintangyang terletak diselatan garis katulistiwa. BABII BATASDESA Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur bataswilayah Desa Mekar Mulya.
(2)Batas wilayah Desa Mekar Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Jangkar Prima; b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat; c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;dan d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Kotam. Kabag AsistenIPerancang Peraturan Per UUU Sekretaris Dae :u f

Pasal 3

(1)Batas wilayah Desa Mekar Mulya dengan Desa Jangkar Prima dimulai dari:
1. a.TK 62.09.03.2003-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16’ 22,509" LS dan 111° 31' 58,100" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Kotam dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima;
2. b.selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 001 dengan koordinat 2° 16' 6,727" LS dan 111° 32' 40,395" BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
3. c.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 002 dengan koordinat 2° 16' 18,549" LS dan 111° 32’ 39,979" BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
4. d.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 003 dengan koordinat 2° 16' 19,367" LS dan 111° 33’ 54,347" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
5. e.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 004 dengan koordinat 2° 16' 40,081" LS dan 111° 33' 53,999" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
6. f.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 005 dengan koordinat 2° 16' 41,141" LS dan 111° 34' 30,940" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
7. g.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 006 dengan koordinat 2° 16' 51,074" LS dan 1110 34' 30,815" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
8. h.selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004- 007 dengan koordinat 2° 16' 53,723" LS dan 111° 35’ 48,363" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan sawit; dan
9. i.selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.01-62.09.06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16’ 53,792" LS dan 111° 35' 51,388" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima.
(2)Batas wilayah Desa Mekar Mulya dengan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
1. a.TK 62.01-62.09.06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16’ 53,792" LS dan 111° 35' 51,388" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima; dan
2. a.selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.01-62.09.03.2003- 06.2003-000 dengan koordinat 2° 18' 15,954" LS dan 111° 32' 25,789" BT yang terletak pada simpul batas antara Perancang Peraturan Per UU ft Kabag Asisten I Sekretaris Da |f :u KabupatenKotawaringinBaratdenganDesaBatuKotam danDesaMekarMulya.
(3)BataswilayahDesaMekarMulyadenganDesaBatuKotam dimulaidari: a.TK62.09.03.2003-06.2003-06.2004-000dengan koordinat 2°16'22,509" LSdan111°31'58,100" BTyangmerupakan Simpul batas antaraDesaBatuKotamdenganDesaMekar MulyadanDesaJangkarPrima;
1. b.Selanjutnya mengarahkeTenggaraMelewatikebun sawit sampaipadaTK62.09.03.2003-06.2003-001dengan koordinat2°16'46,621"LSdan111°32'3,796"BTyang terletak padaasjalanperkebunansawit; c.Selanjutnya mengarahkeSelatanMelewatikebun sawit sampai padaTK62.09.03.2003-06.2003-002 dengan koordinat2°17'44,479"LSdan 111°32'3,795"BTyang terletak padaasjalanperkebunan sawit; d.Selanjutnya mengarahkeSelatanMelewatikebun sawit sampai padaTK62.09.03.2003-06.2003-003 dengan koordinat 2°17'52,538"LSdan 111°32’6,509"BTyang terletak padaasjalan perkebunan sawit;dan e.Selanjutnya mengarahke TenggaraMelewatiKebun Sawit sampai padaTK62.01-62.09.03.2003-06.2003-000 dengan koordinat2°18’15,954"LSdan111°32’25,789"BTyang terletak pada Simpulbatas antaraKabupaten Kotawaringin Barat denganDesaBatuKotamdan DesaMekar Mulya.

Pasal 4

PosisiPBU, PABUdanTKsebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 bersifattetapdan tidakberubah akibat perubahankondisialam, statuskepemilikantanah,namaDesa,nama Kelurahan,dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinatdanpetabataswilayah Desa Mekar Mulyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,tercantumdalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembuatan danpemasanganPBU,PABUdanTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,didanai dari anggaran pendapatan danbelanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
(2)Pelaksanaan pembuatan danpemasanganPBU, PABUdanTK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling lambat2(dua)tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

(1)Penetapan dan penegasan batas Desa Mekar Mulya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan . AsistenISekretaris Daerah Perancang Peraturan Per UU :
(2)Perubahansebagaimanadimaksudpadaayat(1),dengan syarat adanya kesepakatan keduabelahpihak Desa.
(3)Perubahan penetapandanpenegasanbatasDesasebagaimana dimaksud pada ayat(1),diaturdenganPeraturanBupati. BABIV PENDANAAN Pasal 8 Pelaksanaan kegiatan penetapandanpenegasanbatasDesa Mekar Mulyabersumberdari: a.anggaran pendapatandanbelanja Daerah;
1. b.anggaranpendapatandanbelanja Desa;dan c.sumberlainyangsah dantidakmengikat. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9
(1)Penetapan danpenegasanbatasDesa yangdiaturdalam PeraturanBupatiinitidak mengubahataumenghilangkan: a.hakatas tanahyangdimilikimasyarakat berdasarkan dokumenkepemilikanyangsah;dan b.hak masyarakatyangdiberikan sebelumnyaoleh perusahaan berupa: 1.pemberianbantuancorporatesocial responsibility; dan/atau 2.keija samapembentukan koperasi perkebunan berbadanhukum/lahan plasma masyarakat.
(2)Perusahaan yang melakukan perpanjanganizinhak guna usaha,akandilakukankesepakatan tindak lanjutterkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara peroranganmaupun berkelompokdan/atau badan hukummempunyaihakyang sama untukmelakukan kegiatan berkebun,berladang,mendirikan bangunan dan/ataupengalihanhak atas tanah dan bangunan sesuai hakkepemilikannya yangsah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayahbatas administrasi Desa, dimana letak tanah dan bataswilayah Desa tidak menghilangkan hak peroranganatau masyarakat atau badan hukumyangsudah dikuasai diatas tanah tersebut.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Lamandau Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Mekar Asisten ISekretaris Daerah t Kabag HuknoiPerancang Peraturan Per UU I MulyaKecamatanSematuJayaKabupatenLamandau(Berita Daerah KabupatenLamandau Tahun2021Nomor794),dicabut dandinyatakantidakberlaku.

Pasal 13

PeraturanBupatiinimulai berlaku padatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkandi Nanga Bulik padatanggal$Januari2025 BAGIAN PEMERINTAHAN Pj.BUPA'ANDAU, JABATANPARAF Op*- Pit.KABAG SAIDSALIM - U A G i A NH U K U M SETDVKABUPATENLAMANDAU JAFUNG PARAFJ A B A T A N DiundangkandiNanga Bulik padatanggal $Januari2025WABUP % GEKDA SEKRETARISDAERAH KABUPATENLAMANDAU, AS'STEN \n* » K A B O A G Siib.Koordsnator MUHAM/VDIRWANS7AH 4 imgPerUUre!<it BERITADAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN2025NOMOR0b I r LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG BATAS WILAYAH DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA PETA BATAS WILAYAH DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA PETA BATAS DESA DESA MEKAR MULYA RECAMA'AH SfVATU KA6jm?EN wAMANCAL FROV-nSi tUAMTAft' f t*GAM “ SKAIA 1 •000 k 9 mrv***•cr ' iirmmm Mrfw .r -d tor m Zr: SMT >* IMS’"»«»»-«• CMOUAY DAN 0« T««a '*»1OLCH . •fWC« > MT« M «A »uA*T|M IAWAM 0AU . Hs*p:«t Out .l “•!>» A ; t*ip eii].]iMon »*« Hu nniM fli1 / MMAIUM Ki« LAMAMeAUFAOV MAlTtMO r «4«J NlMRl «r**r » ir »«5*v» »fr 90 '0- KfTCRAMGAN A ?*• * .... !nS«t SJUY •Jti^nrY - Mi DafU'Trti* Kariomeink i ** m>* m> m V *-A H r « » »W - m '•A ft * -»» • ** ' c » ^ » u,u» w* • fftprf V r . * jwjrcs v « "M-* r r *.» » •» r r **1+ »t 4»W « *»•o •-400tH.NfeH* » — ft jp»1 «•» 4* **« A ,^«ia p*fee %ift£ *’« S ^« rr. 11 1U»*«ftft* IH ft •*** -*r- »•- ft R fttiT ft4 A & P|. BUPA’ " AID' SY-** -, *•••VWIM ^ y? «* SY» J®*'*- <*».*» » >*» rwi' VNJf )T -W> * (C >.'{a** . /K A B B A G A Sub,Koordir» <? tor f 1 $ Pfcrancang Per till s J

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…