DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan BupatiLampungBarat tentangPedomanDisiplinBagiPegawai Pemerintah denganPerjanjianKerja; 1.Undang-UndangNomor6Tahun1991tentangPembentukan KabupatenDaerahTingkatIILampungBarat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1991Nomor64,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3452); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856); 3.Undang-UndangNomor20Tahun2023 tentang AparaturSipil Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor141,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor6897); 4.Peraturan Pemerintah Nomor49Tahun2018 tentang ManajemenPegawai Pemerintah DenganPerjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor624); 5.Peraturan Pemerintah Nomor94Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. 12. 13. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Barat. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemutusan Hubungan Perjanjian kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

14.Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 15.Upaya Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
16.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
17.Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. 18.Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
19.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
20.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK.
21.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
22.Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 23.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PPPK.

Pasal 3

PembentukanPeraturan Bupatiinibertujuan untuk: a.meningkatkandisiplinPPPK; b.menjaminketertiban dankelancaran pelaksanaantugas pokokdanfungsiPPPK; c.meningkatkankinerjadankualitasPPPK; dan d.meningkatkan tanggung jawabPPPK.

Pasal 4

Ruanglingkuppengaturan Peraturan Bupatiinimeliputi: kewajiban dan larangan; Hukuman Disiplin; pemanggilan; pemeriksaan; berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; penetapan keputusan; upaya administratif; dan pembatasan Hak kepegawaian.PR oo 0T

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PPPK

Pasal 5

PPPK Wajib:

a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negera Kesatuan

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:

a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
b.mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
c.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
f.menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
h.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang; Feorpm menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; bekerja pada lembaga atau organisasi Internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan pungutan di luar ketentuan; melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; . melakukan Tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan Masyarakat; dan
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

(1)PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2)Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.Hukuman Disiplin ringan;
b.Hukuman Disiplin sedang; atau
c.Hukuman Disiplin berat.

Pasal 10

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis; atau
c.pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 11

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

a.pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b.pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
c.pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…