Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 43
Ringkasan
Pedoman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pedoman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
menetapkanPeraturan BupatiLampungBarat tentangPedomanDisiplinBagiPegawai Pemerintah denganPerjanjianKerja; 1.Undang-UndangNomor6Tahun1991tentangPembentukan KabupatenDaerahTingkatIILampungBarat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1991Nomor64,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3452); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856); 3.Undang-UndangNomor20Tahun2023 tentang AparaturSipil Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor141,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor6897); 4.Peraturan Pemerintah Nomor49Tahun2018 tentang ManajemenPegawai Pemerintah DenganPerjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor624); 5.Peraturan Pemerintah Nomor94Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. 12. 13. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Barat. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemutusan Hubungan Perjanjian kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
15.Upaya Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
18.Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
23.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PPPK.
PembentukanPeraturan Bupatiinibertujuan untuk: a.meningkatkandisiplinPPPK; b.menjaminketertiban dankelancaran pelaksanaantugas pokokdanfungsiPPPK; c.meningkatkankinerjadankualitasPPPK; dan d.meningkatkan tanggung jawabPPPK.
Ruanglingkuppengaturan Peraturan Bupatiinimeliputi: kewajiban dan larangan; Hukuman Disiplin; pemanggilan; pemeriksaan; berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; penetapan keputusan; upaya administratif; dan pembatasan Hak kepegawaian.PR oo 0T BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PPPK Bagian Kesatu Kewajiban
BAB II
PPPK Wajib:
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negera Kesatuan
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:
Bagian Kedua Larangan
PPPK dilarang:
Feorpm menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; bekerja pada lembaga atau organisasi Internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan pungutan di luar ketentuan; melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; . melakukan Tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
BAB III HUKUMAN DISIPLIN
BAB III
Bagian Kedua Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
Membuka PDF…