DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11 12. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP, adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah, serta Swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. DinasPenanamanModaldanPelayanan TerpaduSatuPintuyang selanjutnyadisingkatDPMPTSPadalahperangkat daerah yang mempunyaitugas dan fungsimenyelenggarakanurusan pemerintahandibidangpenanamanmodal yang menjadi kewenangandaerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara, adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Barat. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 13. 14. 15. 16.

(1)@)
(1)2 @) 4) Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha dan kegiatan tertentu. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan MPP untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan penyelenggaraan MPP untuk :

a.mengintegrasikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
b.meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip :

a.keterpaduan;
b.berdayaguna;
c.koordinasi;
d.akuntabilitas;
e.aksesibilitas;
f.kenyamanan; Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem. Prinsip berdayaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri- sendiri, dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja (team work) yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. )

(6)@)
(1)) @) ) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan suatu kemampuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa tenang, nyaman, dan terpuaskan.

BAB II

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Penyelenggara MPP adalah DPMPTSP. Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 79-80, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan. Penyelenggara MPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi:

a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
d.penjaminan Kkualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan; . penyediaan tata tertib;
f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. o

(1)@) @) 4) 1) @)
(1)@)

Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

a.Kementerian atau Lembaga;
b.Badan Usaha Milik Negara;
c.Perangkat Daerah;
d.BUMD; dan/atau
e.Unit layanan pendukung lainnya. Pemberi layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Kesepakatan Bersama sebelum melakukan layanan dalam MPP. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP dengan pihak pemberi layanan dalam rangka penggunaan ruang pelayanan dalam gedung dan sarana prasarana serta fasilitasnya. Pemberi Layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan publik dalam rangka pemanfaatan MPP.

Pasal 6

Penyediaan sarana dan prasarana dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat berupa:

a.gedung/kantor;dan
b.prasarana perkantoran dan sarana perkantoran. Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa ruang pendukung, berupa:
a.ruang ibadah;
b.ruang laktasi;
c.ruang bermain anak; dan
d.pojok baca.

Pasal 7

Jenis Layanan MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi wewenang Organisasi Penyelenggara. Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas :

a.pelayanan langsung;
b.pelayanan secara elektronik; dan
c.pelayanan mandiri. @) @) )

(6)(1 (2 @)
(1)) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka. Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c¢, disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara. Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Pemberi Layanan pada MPP yang dikoordinasi oleh Penyelenggara MPP. Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pemberi layanan pada MPP. Setiap pemberi layanan pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemberi layanan pada MPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, dilakukan oleh DPMPTSP. Dalam penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP berkoordinasi dengan setiap Organisasi Penyelenggara.

(1))

Pasal 10

Waktu pelayanan dalam MPP adalah sebagai berikut :

a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB;
b.Hari Jum’at pada pukul 07.30 sampai dengan 11.00 WIB;dan
c.Pada penyelenggaraan pelayanan diberlakukan jam istirahat pelayanan yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib Pelayanan Publik MPP. Waktu Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan masing-masing pemberi layanan pada MPP dengan persetujuan dari Penyelenggara MPP.

Pasal 11

Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang diatur oleh Kepala DPMPTSP.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

(1)@)
(1)2 @) 4) Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha dan kegiatan tertentu. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan MPP untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan penyelenggaraan MPP untuk :

a.mengintegrasikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
b.meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip :

a.keterpaduan;
b.berdayaguna;
c.koordinasi;
d.akuntabilitas;
e.aksesibilitas;
f.kenyamanan; Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem. Prinsip berdayaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri- sendiri, dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja (team work) yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. )

(6)@)
(1)) @) ) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan suatu kemampuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa tenang, nyaman, dan terpuaskan.

BAB II

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
d.penjaminan Kkualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan; . penyediaan tata tertib;
f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. o

(1)@) @) 4) 1) @)
(1)@)

Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

a.Kementerian atau Lembaga;
b.Badan Usaha Milik Negara;
c.Perangkat Daerah;
d.BUMD; dan/atau
e.Unit layanan pendukung lainnya. Pemberi layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Kesepakatan Bersama sebelum melakukan layanan dalam MPP. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP dengan pihak pemberi layanan dalam rangka penggunaan ruang pelayanan dalam gedung dan sarana prasarana serta fasilitasnya. Pemberi Layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan publik dalam rangka pemanfaatan MPP.

Pasal 6

Penyediaan sarana dan prasarana dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat berupa:

a.gedung/kantor;dan
b.prasarana perkantoran dan sarana perkantoran. Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa ruang pendukung, berupa:
a.ruang ibadah;
b.ruang laktasi;
c.ruang bermain anak; dan
d.pojok baca.

Pasal 7

Jenis Layanan MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi wewenang Organisasi Penyelenggara. Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas :

a.pelayanan langsung;
b.pelayanan secara elektronik; dan
c.pelayanan mandiri. @) @) )

(6)(1 (2 @)
(1)) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka. Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c¢, disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara. Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.

Pasal 8

Pasal 9

(1))

Pasal 10

Waktu pelayanan dalam MPP adalah sebagai berikut :

a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB;
b.Hari Jum’at pada pukul 07.30 sampai dengan 11.00 WIB;dan
c.Pada penyelenggaraan pelayanan diberlakukan jam istirahat pelayanan yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib Pelayanan Publik MPP. Waktu Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan masing-masing pemberi layanan pada MPP dengan persetujuan dari Penyelenggara MPP.

Pasal 11

Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang diatur oleh Kepala DPMPTSP.