DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkannya denganPeraturanBupati; 1.Undang-UndangNomor6Tahun1991tentang PembentukanKabupatenDaerahTingkatIlLampungBarat (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1991Nomor 64,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3452); 2.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang- Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6856); 4.Undang-Undang Nomor1Tahun2022 tentangHubungan KeuanganAntara PemerintahPusat danPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor4,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor6757);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. 11 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159); Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 16. 1% 18. 19, 20. 25 22. 23. 24. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);
30.Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : i1 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. . Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. .Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. . Keluaran (outpuf) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. .Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. . Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja perangkat daerah. .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Tujuan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

a.menajamkan penjabaran tujuan dan sasaran dalam agenda pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD, dan melaksanakan pada periode satu tahun anggaran;
b.meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya Daerah; menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran; terwujudnya tolak ukur penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur; dan
e.memberikan panduan atas program dan Kkegiatan yang mengalami perubahan atau penambahan program dan kegiatan seiring dengan berjalannya pelaksanaan APBD Tahun 2025. ao

(1)
(1)() ©)]
(4)

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: BAB1 : Pendahuluan; BABII : Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun 2025;

BAB V

: Rencana kerja dan Pendanaan Daerah; dan BAB VI : Penutup.mopooe Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2025. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun 2025, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah; Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilaksanakan dengan kreteria sebagai berikut:
a.tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
b.dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
c.adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
d.dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang siginikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan hasil kesepakatan Bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan: a. b. C. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS; landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal ig Met 2025 BUPATI LAMPUNG BARAT, ttd PAROSIL MABSUS Diundangkan di Liwa pada tanggal 28 ng 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, ttd NUKMAN Salin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NIP. 19761020 200501 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 20

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…